Peraturan OJK Tahun 2023 tentang Bank Umum

Questions and Answers

Siapakah yang menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum?

Dewan Komisaris OJK

Otoritas Jasa Keuangan (correct)

Pejabat Eksekutif Bank

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Bank yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

True

Apa yang dimaksud dengan 'Tata Kelola yang Baik' pada Bank?

Struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Bank untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha yang berlandaskan ketentuan perundang-undangan.

Bank wajib menerapkan _____ yang Baik pada Bank dalam penyelenggaraan kegiatan usaha.

Tata Kelola Signup and view all the answers

Cocokkan istilah berikut dengan definisinya:

Bank Umum = Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah. Dewan Komisaris = Organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Direksi. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) = Organ bank yang memiliki wewenang tertentu dalam pengambilan keputusan. Komisaris Independen = Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan tertentu dengan Direksi. Signup and view all the answers

Apa alasan dilakukannya pemberhentian atau penggantian direktur utama?

Alasan atau pertimbangan yang dapat disertakan oleh Bank. Signup and view all the answers

Berapa lama sebelum rencana RUPS, permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan harus disampaikan?

1 bulan Signup and view all the answers

Otoritas Jasa Keuangan dapat menyetujui rencana pemberhentian direktur utama tanpa syarat.

False Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan Direksi bila jumlah anggota Direksi kurang dari 3?

Mengangkat anggota Direksi yang baru. Signup and view all the answers

Dalam hal apa anggota Direksi dilarang merangkap jabatan?

Semua jawaban benar. Signup and view all the answers

Siapa yang memiliki wewenang mengevaluasi pengunduran diri anggota Direksi?

Otoritas Jasa Keuangan Signup and view all the answers

Anggota Direksi dapat memiliki saham yang lebih dari 25% pada perusahaan lain.

False Signup and view all the answers

Apa kewajiban Direksi dalam menerapkan Tata Kelola yang Baik?

Membentuk satuan kerja audit intern, manajemen risiko, dan kepatuhan. Signup and view all the answers

Apa yang wajib dilakukan Direksi terkait temuan audit?

Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi. Signup and view all the answers

Anggota Direksi dilarang memberikan ____ umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

kuasa Signup and view all the answers

Berapa jumlah anggota Dewan Komisaris yang wajib dimiliki bank?

3 sampai jumlah anggota Direksi Signup and view all the answers

Setiap anggota Dewan Komisaris harus berdomisili di luar Indonesia.

False Signup and view all the answers

Berapa lama masa jabatan anggota Dewan Komisaris?

5 tahun Signup and view all the answers

Apa yang wajib dimiliki oleh calon Komisaris Independen?

Pengetahuan di bidang perbankan dan pengalaman di bidang perbankan atau keuangan Signup and view all the answers

Mantan anggota Direksi tidak boleh menjadi Komisaris Independen dalam waktu satu tahun setelah menjabat.

True Signup and view all the answers

Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi syarat selama berapa lama?

1 tahun Signup and view all the answers

Dewan Komisaris harus melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh ______.

Direksi Signup and view all the answers

Apakah anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan?

Tidak, anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan Signup and view all the answers

Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat setidaknya berapa kali dalam dua bulan?

Keputusan rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota.

True Signup and view all the answers

Apa yang harus diungkapkan oleh anggota Dewan Komisaris?

Remunerasi dan fasilitas lain Signup and view all the answers

Bank yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

True Signup and view all the answers

Apa sanksi administratif yang mungkin dikenakan pada Bank yang tidak memenuhi ketentuan?

Pembekuan kegiatan usaha Signup and view all the answers

Komite yang dibentuk Direksi bertanggung jawab kepada _____

Direksi Signup and view all the answers

Apa saja komite yang wajib dibentuk oleh Direksi?

Komite manajemen risiko, komite kebijakan perkreditan, komite kredit, dan komite pengarah teknologi informasi Signup and view all the answers

Siapa yang wajib menjadi anggota komite audit?

1 orang Komisaris Independen Signup and view all the answers

Dewan Komisaris dapat membentuk komite remunerasi dan nominasi secara terpisah.

True Signup and view all the answers

Siapa ketua dari komite audit?

Komisaris Independen Signup and view all the answers

Cocokkan antara jenis komite dan tanggung jawab mereka:

Komite Audit = Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan keuangan Komite Pemantau Risiko = Melaksanakan evaluasi kebijakan manajemen risiko Komite Remunerasi dan Nominasi = Menyusun rekomendasi calon anggota Direksi Komite Teknologi Informasi = Membantu pengawasan teknologi informasi Signup and view all the answers

Pihak Independen yang ingin menjadi anggota komite harus menjalani masa tunggu paling sedikit _____ bulan.

6 Signup and view all the answers

Siapa yang harus hadir dalam rapat komite remunerasi dan nominasi?

1 (satu) orang perwakilan pegawai Bank Signup and view all the answers

Anggota komite remunerasi dan nominasi dapat memenuhi syarat minimal meskipun tidak ada Komisaris Non Independen.

True Signup and view all the answers

Apa yang dilakukan jika tidak ada musyawarah untuk mufakat dalam rapat komite?

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Signup and view all the answers

Apa sanksi administratif yang dikenakan pada Bank yang melanggar ketentuan?

Teguran tertulis Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan oleh anggota Direksi terkait benturan kepentingan?

Menghindari segala bentuk benturan kepentingan. Signup and view all the answers

Apa saja yang harus dilaporkan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan fungsi audit intern?

Laporan pengangkatan kepala satuan kerja audit internal dan temuan audit. Signup and view all the answers

Bank harus menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang tepat dan efektif.

True Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan oleh Direksi dalam menerapkan manajemen risiko terkait country risk dan transfer risk?

Menyusun dan menetapkan strategi serta menetapkan limit risiko. Signup and view all the answers

Siapa yang wajib melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait country risk dan transfer risk?

Dewan Komisaris Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan Direksi terkait pengelolaan aset bermasalah?

Menyusun kebijakan dan prosedur, melakukan reviu secara berkala atas pengklasifikasian aset, dan pencadangan untuk kredit bermasalah. Signup and view all the answers

Bank yang melanggar ketentuan pada Pasal 88 dapat dikenai sanksi berupa denda.

True Signup and view all the answers

Bank dapat menunda pembayaran ______ yang bersifat variabel dalam kondisi tertentu.

remunerasi Signup and view all the answers

Berapa denda maksimal yang dapat dikenakan untuk setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Bank?

Rp50.000.000.000,00 Signup and view all the answers

Apa yang wajib dilakukan Bank mengenai tata kelola dalam pemberian remunerasi?

Menerapkan tata kelola yang baik dan memiliki kebijakan remunerasi tertulis. Signup and view all the answers

Pihak utama Bank tidak dapat dikenai sanksi administratif.

False Signup and view all the answers

Apa yang harus diterapkan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait?

Prinsip kehati-hatian Signup and view all the answers

Study Notes

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.
Tujuan utama adalah meningkatkan daya saing bank, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.
Penerapan tata kelola yang baik meliputi manajemen risiko dan kepatuhan yang terintegrasi.

Pertimbangan dan Dasar

Peningkatan kompleksitas bisnis perbankan memerlukan penguatan tata kelola yang lebih baik.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 perlu diganti untuk menunjang penerapan tata kelola yang lebih efektif.
RUPS memiliki wewenang khusus dalam pengelolaan bank sesuai ketentuan perundang-undangan.

Definisi Utama

Bank Umum: Bank yang beroperasi secara konvensional atau syariah dan memberikan layanan keuangan.
KCBLN: Kantor cabang bank luar negeri.
UUS: Unit Usaha Syariah yang berfungsi sebagai kantor induk untuk kegiatan syariah.
Dewan Komisaris dan Direksi: Organ bank yang bertugas mengawasi dan mengelola aktivitas bank.

Penerapan Tata Kelola yang Baik

Bank wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam seluruh kegiatan usaha.
Prinsip yang harus diterapkan terdiri atas: keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.
Penerapan harus melibatkan berbagai fungsi seperti audit internal, manajemen risiko, dan strategi tanggung jawab sosial.

Prosedur Internal dan Evaluasi

Setiap bank wajib memiliki prosedur internal untuk penerapan tata kelola yang baik.
Evaluasi dan pengkinian prosedur perlu dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap penerapan tata kelola di bank.

Sanksi dan Pelanggaran

Bank yang melanggar ketentuan tata kelola dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga denda yang signifikan.
Sanksi lebih heavy bisa termasuk larangan menerbitkan produk baru atau pembekuan kegiatan usaha tertentu.
Anggota Direksi juga bisa dikenakan sanksi jika melanggar ketentuan.

Keanggotaan dan Pengangkatan Direksi

Bank wajib memiliki minimal 3 anggota Direksi yang domisili di Indonesia dan berpengalaman minimal 5 tahun di bidang perbankan.
Direksi utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.
Setiap pengangkatan anggota Direksi harus didasarkan pada rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi.

Pemberhentian Direksi

Pemberhentian anggota Direksi harus mempertimbangkan kepentingan bank dan dilakukan berdasarkan penilaian objektif.
Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran dalam mengevaluasi keputusan pemberhentian yang dilakukan sebelum periode jabatan berakhir.
Pengunduran diri anggota Direksi dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis, tetapi harus mematuhi aturan yang berlaku.### Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan korektif terkait pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi.
Tindakan ini disampaikan melalui perintah tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku.

Struktur dan Mekanisme Direksi

Direksi dapat menetapkan struktur organisasi dan pembidangan tugasnya melalui keputusan internal.
Mekanisme penggantian dan pengalihan tugas Direksi ditentukan oleh keputusan RUPS atau anggaran dasar Bank.
Jika Direksi hanya terdiri dari satu orang, tugas kepatuhan selama enam bulan diemban oleh kepala satuan kerja kepatuhan.

Larangan Rangkaian Jabatan

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan di lembaga keuangan lain untuk mencegah benturan kepentingan.
Pengecualian berlaku bagi anggota Direksi yang menjalankan tugas di anak perusahaan dan organisasi nirlaba, dengan syarat tidak mengabaikan tugas utama.

Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Anggota Direksi dilarang memiliki lebih dari 25% saham di perusahaan lain.
Kepemilikan saham dari bonus dan program kepemilikan saham tidak dihitung dalam penilaian independensi, jika sesuai kebijakan perusahaan.

Hubungan Keluarga dan Kuasa

Majoriti anggota Direksi tidak boleh memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua antar sesama anggota.
Anggota Direksi tidak diperbolehkan memberikan kuasa umum yang mengalihkan tugas dan fungsinya.

Persyaratan Anggota Direksi

Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan dari Otoritas Jasa Keuangan termasuk integritas dan kompetensi.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Bank, harus bertindak dengan itikad baik serta prinsip kehati-hatian.
Direksi wajib menerapkan Tata Kelola yang Baik, manajemen risiko, dan kepatuhan.

Pembentukan Satuan Kerja

Direksi harus membentuk satuan kerja audit intern, manajemen risiko, dan kepatuhan untuk mendukung pengelolaan Bank yang baik.

Kewajiban Menindaklanjuti Temuan Audit

Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pihak terkait untuk meningkatkan kinerja Bank.

Rapat dan Pengambilan Keputusan Direksi

Direksi wajib mengadakan rapat secara berkala untuk keputusan strategis yang diambil berdasarkan musyawarah dan harus didokumentasikan secara resmi.

Aspek Transparansi

Anggota Direksi harus mengungkapkan kepemilikan saham, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dalam laporan tata kelola.
Larangan mengambil keuntungan pribadi dari Bank selain kompensasi yang telah ditentukan.

Sanksi untuk Pelanggaran

Bank yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif dan denda signifikan.
Sanksi dapat berupa pembekuan aktivitas usaha atau pengurangan penilaian kesehatan Bank.

Dewan Komisaris

Bank wajib memiliki setidaknya tiga anggota Dewan Komisaris, dengan syarat satu di antaranya berdomisili di Indonesia.
Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen dan Non-Independen, dengan proporsi minimum 50% Komisaris Independen.

Persyaratan untuk Komisaris Independen

Calon Komisaris Independen harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan.
Mantan anggota Direksi harus menjalani masa tunggu sebelum dapat diangkat sebagai Komisaris Independen untuk memastikan independensi.### Peralihan dan Pengangkatan Komisaris
Komisaris Non-Independen yang beralih menjadi Komisaris Independen memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan.
Masa jabatan Komisaris Independen dibatasi maksimum dua periode berturut-turut dan harus disetujui dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
Pengangkatan kembali Komisaris Independen setelah dua periode dipertimbangkan berdasarkan hasil penilaian kinerja dan independensi oleh Dewan Komisaris serta kepala audit internal.

Komposisi dan Penggantian Dewan Komisaris

Usulan penggantian atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan rekomendasi dari komite nominasi.
Anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga dekat hingga derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris atau Direksi lain.
Kriteria dan mekanisme pengangkatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam anggaran dasar Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi serta memberikan nasihat.
Mereka harus melaksanakan tugas dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan pengawasan.
Dewan Komisaris wajib melaporkan temuan pelanggaran atau keadaan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank kepada OJK dalam waktu 5 hari kerja.

Rapat dan Keputusan Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan minimal sekali dalam dua bulan, dan rapat bersama Direksi minimal sekali dalam empat bulan.
Keputusan rapat harus diambil melalui musyawarah mufakat, dan jika tidak tercapai, berdasarkan suara terbanyak.
Setiap perbedaan pendapat dalam rapat harus dicatat dalam risalah rapat.

Transparansi dan Etika Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris harus mengungkapkan kepemilikan saham serta hubungan keuangan dengan anggota lain dan pemegang saham pengendali.
Dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi atau menerima keuntungan pribadi di luar remunerasi yang ditetapkan RUPS.
Anggota Dewan Komisaris wajib menjaga data dan informasi yang berkaitan dengan Bank selama menjabat.

Sanksi atas Pelanggaran

Bank yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif, termasuk teguran tertulis.
Sanksi dapat mencakup larangan menerbitkan produk baru, pembekuan kegiatan tertentu, dan denda dari Rp2 miliar hingga Rp50 miliar untuk setiap pelanggaran.

Pembentukan Komite

Dewan Komisaris wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi untuk mendukung tugas mereka.
Anggota komite audit harus independen dan memiliki keahlian di bidang keuangan, akuntansi, atau perbankan.
Evaluasi kinerja komite dilakukan paling sedikit setahun sekali oleh Dewan Komisaris.

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Description

Quiz ini membahas peraturan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan bank yang stabil serta berkelanjutan. Uji pemahaman Anda tentang isi dan implikasi regulasi ini.