Peraturan BSN Nomor 9 Tahun 2023

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Apakah tujuan utama dari peraturan ini?

Menyusun skema penilaian kesesuaian terhadap standar nasional. (correct)

Menciptakan penelitian baru dalam bidang standardisasi.

Menetapkan standar ISO internasional.

Mengubah peraturan pemerintah yang sudah ada.

Siapa yang mengeluarkan peraturan tentang tata cara penyusunan skema penilaian kesesuaian?

Menteri Perdagangan.

Kepala Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia. (correct)

Direktur Jenderal Perindustrian.

Presiden Republik Indonesia.

Apa yang menjadi dasar hukum pembuatan peraturan ini?

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. (correct)

Konstitusi Republik Indonesia.

Peraturan Daerah tentang standardisasi.

Surat edaran dari Kementerian Perindustrian.

Apa isi dari Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018?

Ketentuan mengenai standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional. Signup and view all the answers

Apa nomor undang-undang yang mengatur mengenai standardisasi dan penilaian kesesuaian?

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. Signup and view all the answers

Apa yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017?

Penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI. Signup and view all the answers

Tahun berapa Peraturan Pemerintah Nomor 34 tentang sistem standardisasi ditetapkan?

<ol start="2018"> <li></li> </ol> Signup and view all the answers

Siapakah yang diingat dalam peraturan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014?

Badan Standardisasi Nasional. Signup and view all the answers

Apakah yang ditetapkan oleh Kepala BSN untuk setiap kelompok ruang lingkup?

Persyaratan Acuan Signup and view all the answers

Apakah jenis kegiatan Penilaian Kesesuaian yang dilakukan untuk Jasa?

Validasi rancangan Jasa Signup and view all the answers

Apakah langkah pertama dalam prosedur administratif untuk Sertifikasi?

Pengajuan Sertifikasi Signup and view all the answers

Apa yang termasuk dalam jenis kegiatan Penilaian Kesesuaian untuk Sistem?

Audit sistem manajemen Signup and view all the answers

Apakah tujuan utama Verifikasi dan Validasi dalam konteks Penilaian Kesesuaian?

Untuk memastikan kesesuaian terhadap Persyaratan Acuan Signup and view all the answers

Jenis kegiatan Penilaian Kesesuaian untuk Proses meliputi langkah-langkah berikut, kecuali?

Penandatanganan kontrak Signup and view all the answers

Apa isi dari seleksi dalam prosedur administratif untuk Sertifikasi?

Tinjauan permohonan Sertifikasi Signup and view all the answers

Apakah elemen yang tidak termasuk dalam jenis kegiatan Penilaian Kesesuaian untuk Barang?

Audit sistem pengelolaan Signup and view all the answers

Apa yang menjadi bentuk bukti kesesuaian yang dinyatakan dalam Pasal 15?

Sertifikat Signup and view all the answers

Apakah yang dimaksud dengan Skema Penilaian Kesesuaian?

Aturan, prosedur, dan manajemen untuk Penilaian Kesesuaian. Signup and view all the answers

Tahap penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian menurut Pasal 18 huruf b melibatkan apa?

Pembahasan dengan pemangku kepentingan Signup and view all the answers

Apa tugas utama Badan Standardisasi Nasional (BSN)?

Bertanggung jawab dalam bidang standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Signup and view all the answers

Dalam penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian, kebijakan apa yang perlu dipertimbangkan menurut Pasal 19?

Kebijakan nasional standardisasi Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan untuk Personal berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c?

Ujian terhadap kompetensi Signup and view all the answers

Siapakah yang bertanggung jawab dalam bidang akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian?

Komite Akreditasi Nasional (KAN). Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)?

Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di Indonesia. Signup and view all the answers

Apa yang menjadi dasar persetujuan penggunaan Tanda SNI menurut Pasal 16?

Sertifikat Signup and view all the answers

Pengawasan oleh LPK dilaksanakan melalui kegiatan apa menurut Pasal 17?

Surveilan Signup and view all the answers

Apakah fungsi Persyaratan Acuan dalam Skema Penilaian Kesesuaian?

Menetapkan kriteria sebagai acuan untuk barang, jasa, sistem, atau proses. Signup and view all the answers

Apa yang akan dijadikan pertimbangan dalam tahap perencanaan penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian menurut Pasal 19?

Kompetensi LPK Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan Penilaian Kesesuaian?

Evaluasi produk dan jasa berdasarkan standar yang ditetapkan. Signup and view all the answers

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 berkaitan dengan apa?

Organisasi dan tata kerja Badan Standardisasi Nasional. Signup and view all the answers

Apakah yang perlu dilakukan terhadap rancangan Skema Penilaian Kesesuaian hasil pembahasan menurut Pasal 21?

Ditetapkan dengan Peraturan BSN. Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan 'Tanda Kesesuaian berbasis SNI' dalam konteks Pasal 16?

Label yang menunjukkan kesesuaian standar Signup and view all the answers

Apa yang terjadi pada Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020?

Diubah dengan Peraturan Nomor 29 Tahun 2021. Signup and view all the answers

Bila seluruh Peraturan Badan Standardisasi Nasional yang mengatur mengenai Skema Penilaian Kesesuaian perlu disesuaikan?

Maksimal dalam 5 tahun sejak Peraturan ini diundangkan. Signup and view all the answers

Apa yang terjadi pada Peraturan Badan Standardisasi Nasional yang ada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku?

Masih berlaku selagi tidak bertentangan dan belum diubah. Signup and view all the answers

Siapa yang mewajibkan pengundangan Peraturan Badan ini untuk diketahu oleh setiap orang?

Kepala Badan Standardisasi Nasional. Signup and view all the answers

Kapan Peraturan Badan ini mulai berlaku?

Pada tanggal 20 September 2023. Signup and view all the answers

Apakah tujuan utama Penilaian Kesesuaian?

Menilai kesesuaian Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personel terhadap Persyaratan Acuan. Signup and view all the answers

Apakah kegiatan yang termasuk dalam Penilaian Kesesuaian?

Pengujian, inspeksi, dan sertifikasi. Signup and view all the answers

Siapa yang melakukan Penilaian Kesesuaian?

Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah diakreditasi oleh KAN. Signup and view all the answers

Apa saja tahap yang termasuk dalam kegiatan pengujian?

Seleksi, determinasi, tinjauan, dan penetapan. Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan Sertifikasi dalam konteks Penilaian Kesesuaian?

Proses verifikasi dan validasi untuk menyatakan pemenuhan terhadap Persyaratan Acuan. Signup and view all the answers

Apakah kegiatan yang dapat termasuk dalam Skema Penilaian Kesesuaian?

Proses pengujian dan sertifikasi barang. Signup and view all the answers

Apa yang dinyatakan oleh Pasal 3 ayat (4) tentang inspeksi?

Merupakan pemeriksaan terhadap barang atau jasa untuk menentukan kesesuaiannya. Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan Persyaratan Acuan dalam konteks Penilaian Kesesuaian?

Kriteria yang harus dipenuhi untuk menyatakan kesesuaian. Signup and view all the answers

Study Notes

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia

Peraturan ini menetapkan tata cara penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian (SPK) terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI).
Tujuannya adalah melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.
Dokumen ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi, dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional.
Skema Penilaian Kesesuaian adalah aturan, prosedur, dan manajemen untuk Penilaian Kesesuaian terhadap barang, jasa, sistem, proses, dan/atau personal dengan persyaratan acuan.
Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab dalam standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
Komite Akreditasi Nasional (KAN) bertanggung jawab dalam akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).
Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di Indonesia.
Persyaratan Acuan adalah dokumen yang memuat kriteria untuk persyaratan Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal.
Barang dapat berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, tersedia untuk diperdagangkan atau dimanfaatkan.
Jasa adalah setiap layanan berbentuk pekerjaan atau hasil kerja.
Sistem adalah perangkat yang saling berkaitan untuk menjalankan suatu kegiatan.
Proses adalah rangkaian tindakan yang mengubah masukan menjadi keluaran.
Personal adalah perseorangan yang bertanggungjawab untuk diri sendiri berkaitan dengan pembuktian kompetensi.
Penilaian Kesesuaian adalah menilai apakah Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal memenuhi Persyaratan Acuan.
Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) melakukan Penilaian Kesesuaian dan diakreditasi oleh KAN.
Sertifikasi menjamin Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal sesuai standard atau regulasi melalui pernyataan tertulis.
Sertifikat adalah jaminan tertulis mengenai pemenuhan Persyaratan Acuan.
Verifikasi adalah konfirmasi informasi pemenuhan Persyaratan Acuan oleh pencari sertifikasi.
Validasi adalah konfirmasi informasi pemenuhan persyaratan untuk penggunaan atau aplikasi di masa depan.
Tanda SNI adalah tanda yang menunjukkan pemenuhan SNI oleh BSN.
Penilaian Kesesuaian melibatkan pengujian, inspeksi, dan/atau sertifikasi.
Pengujian menetapkan satu atau lebih karakteristik barang atau proses berdasarkan SNI.
Inspeksi memeriksa Barang, Jasa, Proses, atau instalasi terkait persyaratan.
Penilaian Kesesuaian dilakukan oleh LPK yang terakreditasi KAN.
Skema tersebut dapat mencakup 1 atau lebih kegiatan Penilaian Kesesuaian.
Kegiatan Penilaian Kesesuaian meliputi tahapan seperti tinjauan, pengumpulan data, evaluasi pemenuhan persyaratan dan penetapan status kesesuaian.
Persyaratan Acuan untuk Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal ditetapkan dalam Skema Penilaian Kesesuaian.
Skema Penilaian Kesesuaian harus memuat Persyaratan Acuan, prosedur administratif, jenis kegiatan Penilaian Kesesuaian, bukti kesesuaian, dan pengawasan oleh LPK.
Skema Penilaian Kesesuaian dapat dibuat untuk kelompok Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal dengan persyaratan yang sama.
Penerapan Skema terhadap usaha mikro dan kecil membutuhkan pertimbangan sesuai kondisi usahanya.
Bukti kesesuaian dinyatakan dalam Sertifikat.
Sertifikat digunakan sebagai dasar persetujuan penggunaan Tanda SNI.
Pengawasan LPK dilakukan melalui kegiatan surveilan.
Penyusunan Skema dilakukan melalui perencanaan, penyusunan rancangan, dan penetapan.

Ketentuan Lainnya

Penyusunan Skema harus mempertimbangkan kebijakan nasional, Persyaratan Acuan, kompetensi LPK, prioritas nasional dan kewajiban internasional.
Pembahasan dengan pemangku kepentingan juga dilakukan dalam rancangan Skema.
Peraturan ini menjelaskan tata cara penyusunan Skema dan ketentuan terkait penggunaannya.
Semua peraturan yang berkaitan dengan Skema Penilaian Kesesuaian perlu menyesuaikan dengan peraturan ini dalam waktu 5 tahun sejak pengundangan.

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Description

Kuis ini membahas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 mengenai Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian. Ikuti untuk memahami lebih dalam tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian terhadap Standard Nasional Indonesia.