Podcast
Questions and Answers
Apa tujuan dari Peraturan Menteri ini?
Apa tujuan dari Peraturan Menteri ini?
Peraturan ini hanya mengatur pengendalian penguasaan tanah pertanian untuk perorangan, bukan badan hukum.
Peraturan ini hanya mengatur pengendalian penguasaan tanah pertanian untuk perorangan, bukan badan hukum.
False
Apa yang dimaksud dengan hak milik dalam konteks peraturan ini?
Apa yang dimaksud dengan hak milik dalam konteks peraturan ini?
Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.
Berapa luas maksimum tanah pertanian yang boleh dimiliki perorangan dengan kategori tidak padat?
Berapa luas maksimum tanah pertanian yang boleh dimiliki perorangan dengan kategori tidak padat?
Signup and view all the answers
Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanah dalam waktu ______ bulan sejak tanggal perolehan hak, harus mengalihkan hak atas tanahnya kepada pihak lain yang berdomisili di kecamatan tempat letak tanah tersebut atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.
Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanah dalam waktu ______ bulan sejak tanggal perolehan hak, harus mengalihkan hak atas tanahnya kepada pihak lain yang berdomisili di kecamatan tempat letak tanah tersebut atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.
Signup and view all the answers
Jika pemilik tanah pertanian tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 7, hak atas tanahnya akan dialihkan kepada Negara.
Jika pemilik tanah pertanian tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 7, hak atas tanahnya akan dialihkan kepada Negara.
Signup and view all the answers
Apa yang dimaksud dengan tanah objek Landreform/Reforma Agraria?
Apa yang dimaksud dengan tanah objek Landreform/Reforma Agraria?
Signup and view all the answers
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak diundangkan.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak diundangkan.
Signup and view all the answers
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk? (Pilih semua yang berlaku)
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk? (Pilih semua yang berlaku)
Signup and view all the answers
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi?
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi?
Signup and view all the answers
Pembatasan kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan dan badan hukum dilakukan dengan cara yang sama?
Pembatasan kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan dan badan hukum dilakukan dengan cara yang sama?
Signup and view all the answers
Apa saja ketentuan terkait kepemilikan tanah bagi perorangan? (Berikan jawaban dengan format a. ... , b. ... , c. ... , d. ... )
Apa saja ketentuan terkait kepemilikan tanah bagi perorangan? (Berikan jawaban dengan format a. ... , b. ... , c. ... , d. ... )
Signup and view all the answers
Apa saja ketentuan terkait kepemilikan tanah bagi badan hukum?
Apa saja ketentuan terkait kepemilikan tanah bagi badan hukum?
Signup and view all the answers
Pihak lain yang ingin mengusahakan atau memanfaatkan tanah milik perorangan yang tidak dapat mengusahakannya, harus berdomisili di kecamatan yang sama dengan letak tanahnya?
Pihak lain yang ingin mengusahakan atau memanfaatkan tanah milik perorangan yang tidak dapat mengusahakannya, harus berdomisili di kecamatan yang sama dengan letak tanahnya?
Signup and view all the answers
Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak lain yang mengusahakan atau memanfaatkan tanah milik badan hukum? (Pilih semua yang berlaku)
Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak lain yang mengusahakan atau memanfaatkan tanah milik badan hukum? (Pilih semua yang berlaku)
Signup and view all the answers
Kepala Kantor Pertanahan memiliki kewajiban untuk melakukan inventarisasi terhadap kepemilikan tanah yang melebihi ketentuan pembatasan dan kepemilikan tanah yang pemiliknya tidak berdomisili di kecamatan tempat letak tanahnya, dengan jangka waktu tertentu?
Kepala Kantor Pertanahan memiliki kewajiban untuk melakukan inventarisasi terhadap kepemilikan tanah yang melebihi ketentuan pembatasan dan kepemilikan tanah yang pemiliknya tidak berdomisili di kecamatan tempat letak tanahnya, dengan jangka waktu tertentu?
Signup and view all the answers
Apa saja ketentuan mengenai kepemilikan tanah bagi pemilik tanah perorangan? (Pilih semua yang berlaku)
Apa saja ketentuan mengenai kepemilikan tanah bagi pemilik tanah perorangan? (Pilih semua yang berlaku)
Signup and view all the answers
Ketentuan mengenai kepemilikan tanah bagi badan hukum sama dengan ketentuan bagi pemilik tanah perorangan?
Ketentuan mengenai kepemilikan tanah bagi badan hukum sama dengan ketentuan bagi pemilik tanah perorangan?
Signup and view all the answers
Apa saja ketentuan mengenai kepemilikan tanah bagi perorangan? (Pilih semua yang berlaku)
Apa saja ketentuan mengenai kepemilikan tanah bagi perorangan? (Pilih semua yang berlaku)
Signup and view all the answers
Kepala Kantor Pertanahan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini?
Kepala Kantor Pertanahan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini?
Signup and view all the answers
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 7 April 2016?
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 7 April 2016?
Signup and view all the answers
Study Notes
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian
- Tujuan: Mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin ketahanan pangan
- Ruang lingkup: Pengendalian penguasaan tanah pertanian
- Maksud: Penetapan luas maksimum dan minimum tanah pertanian untuk menjalankan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- UU dan Peraturan terkait: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan lain-lain
- Pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah pertanian: Dilakukan terhadap perorangan dan badan hukum, dengan ketentuan luas maksimum yang berbeda berdasarkan kepadatan tanah
- Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah: Dapat mengubah penggunaan dan pemanfaatan tanah pertanian
- Hak Milik dan Hak Pakai: Hak Milik yaitu Hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi. Hak Pakai yaitu hak guna menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain.
- Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar kecamatan: Harus mengalihkan tanah ke pemilik yang berdomisili di kecamatan atau pindah ke kecamatan, jika tidak, hak atas tanahnya akan dicabut Negara
- Pemilik tanah yang tanahnya jatuh kepada Negara: Berhak mendapat ganti kerugian yang layak
- Tanggung Jawab Badan Hukum: Mengusahakan dan memanfaatkan tanah sesuai peruntukan paling lama 6 bulan setelah sertifikat hak atas tanah diterbitkan
- Pengendalian dan Pengawasan: Kepala Kantor Pertanahan melakukan inventarisasi, dan pengawasan terhadap kepemilikan tanah, melaporkan hasil pengawasan ke Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional setiap 6 bulan sekali.
- Tanah Objek Landreform/Reforma Agraria: Tanah yang melanggar ketentuan akan dibagikan ke petani sesuai dengan perundang-undangan
- Tanggal berlakunya peraturan: Diundangkan pada tanggal 22 April 2016
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.
Related Documents
Description
Quiz ini membahas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang terkait pengendalian penguasaan tanah pertanian sebagaimana diatur dalam berbagai undang-undang. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menjamin ketahanan pangan masyarakat. Pelajari lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan maksud dari peraturan ini.