UUD 45 mixed

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Siapa yang mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri Negara?

Presiden (correct)

Gubernur

Wakil Presiden

Dewan Perwakilan Rakyat

Menteri-menteri Negara dalam pemerintahan memiliki urusan yang sama.

False

Sebutkan satu hal yang diatur dengan undang-undang terkait pembentukan kementerian negara!

Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara.

Pemerintah daerah menjalankan _____ seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

otonomi Signup and view all the answers

Apa yang harus diperhatikan dalam pengaturan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah?

Kekhususan dan keragaman daerah Signup and view all the answers

Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara acak.

False Signup and view all the answers

Dewan Perwakilan Rakyat _____ adalah lembaga yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum di daerah.

Daerah Signup and view all the answers

Pasangkan jenis pemerintahan dengan deskripsinya:

Pemerintahan Pusat = Mengatur urusan yang ditentukan oleh undang-undang Pemerintahan Daerah = Mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri Dewan Perwakilan Rakyat Daerah = Anggota dipilih melalui pemilihan umum Menteri = Membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan Signup and view all the answers

Siapa yang mengangkat anggota Komisi Yudisial?

Presiden Signup and view all the answers

Mahkamah Konstitusi memiliki anggotanya yang berjumlah sepuluh orang.

False Signup and view all the answers

Sebutkan salah satu syarat untuk menjadi hakim konstitusi!

Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Signup and view all the answers

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara ______ dengan ciri Nusantara.

kepulauan Signup and view all the answers

Apa yang diatur dengan undang-undang terkait Mahkamah Konstitusi?

Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi Signup and view all the answers

Penduduk Indonesia hanya terdiri dari warga negara Indonesia.

False Signup and view all the answers

Apa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa?

Memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Signup and view all the answers

Cocokkan istilah dengan definisinya:

Warga Negara = Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang Penduduk = Warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia Mahkamah Konstitusi = Lembaga yang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Komisi Yudisial = Lembaga yang mengawasi dan menilai hakim Signup and view all the answers

Siapa yang memilih Anggota Badan Pemeriksa Keuangan?

Dewan Perwakilan Rakyat Signup and view all the answers

Badan Pemeriksa Keuangan dapat memiliki perwakilan di setiap provinsi.

True Signup and view all the answers

Apa kekuasaan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung?

Mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan. Signup and view all the answers

Pemilihan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan oleh ______.

anggota Signup and view all the answers

Cocokkan badan peradilan dengan lingkungannya:

Mahkamah Agung = Lingkungan peradilan umum Mahkamah Konstitusi = Lingkungan peradilan tata usaha negara Peradilan Agama = Lingkungan peradilan agama Peradilan Militer = Lingkungan peradilan militer Signup and view all the answers

Siapa yang mengusulkan calon Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat?

Komisi Yudisial Signup and view all the answers

Komisi Yudisial tidak memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung.

False Signup and view all the answers

Sebutkan satu syarat yang harus dimiliki oleh Hakim Agung.

Integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Signup and view all the answers

Apa tujuan dari pembatasan terhadap hak dan kebebasan setiap orang?

Untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak orang lain Signup and view all the answers

Negara tidak memberikan kebebasan kepada penduduk untuk memeluk agama sesuai kepercayaannya.

False Signup and view all the answers

Sebutkan tiga komponen dari Tentara Nasional Indonesia.

Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Signup and view all the answers

Setiap warga negara berhak mendapatkan _____.

pendidikan Signup and view all the answers

Siapa yang berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara?

Setiap warga negara Signup and view all the answers

Cocokkan antara pasal dan isinya:

Pasal 29 = Ketuhanan Yang Maha Esa Pasal 30 = Usaha pertahanan dan keamanan Pasal 31 = Hak mendidik Signup and view all the answers

Pendidikan dasar wajib diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayainya.

True Signup and view all the answers

Sebutkan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia!

Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan menegakkan hukum. Signup and view all the answers

Berapa persen anggaran pendidikan yang diprioritaskan oleh negara dari anggaran pendapatan dan belanja?

20% Signup and view all the answers

Negara harus memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

True Signup and view all the answers

Apa lambang negara Indonesia?

Garuda Pancasila Signup and view all the answers

Bendera Negara Indonesia ialah Sang ______.

Merah Putih Signup and view all the answers

Cocokkan masing-masing dengan fungsinya:

Sang Merah Putih = Bendera Negara Indonesia Raya = Lagu Kebangsaan Bahasa Indonesia = Bahasa Negara Garuda Pancasila = Lambang Negara Signup and view all the answers

Apa prinsip dasar perekonomian nasional yang diselenggarakan negara?

Kekeluargaan Signup and view all the answers

Fakir miskin dan anak-anak terlantar tidak dipelihara oleh negara.

False Signup and view all the answers

Sebutkan satu dari lima prinsip demokrasi ekonomi yang dijelaskan dalam perekonomian nasional.

Keseimbangan kemajuan Signup and view all the answers

Apa tujuan dari penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945?

Untuk menjaga kedaulatan negara Signup and view all the answers

Kedaulatan negara berada di tangan lembaga pemerintah saja.

False Signup and view all the answers

Sebutkan salah satu prinsip dasar yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945!

Ketuhanan Yang Maha Esa Signup and view all the answers

Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali setiap _____ tahun.

lima Signup and view all the answers

Cocokkan pasal dengan isinya:

Pasal 1 = Bentuk Negara Kesatuan Republik Pasal 2 = Struktur Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 3 = Negara Hukum Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan untuk membentuk suatu pemerintahan negara menurut UUD 1945?

Menyusun undang-undang berdasarkan kemauan rakyat Signup and view all the answers

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan kedaulatan rakyat.

True Signup and view all the answers

Sebutkan salah satu syarat untuk menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat!

Dipilih melalui pemilihan umum Signup and view all the answers

Siapa yang berwenang melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden?

Majelis Permusyawaratan Rakyat Signup and view all the answers

Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih lebih dari dua kali untuk masa jabatan yang sama.

False Signup and view all the answers

Sebutkan syarat utama untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden.

Harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain. Signup and view all the answers

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan oleh _____.

partai politik Signup and view all the answers

Cocokkan pasal dengan isi yang benar:

Pasal 3 = Majelis berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar Pasal 6 = Syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Pasal 4 = Kekuasaan Presiden dalam pemerintahan Pasal 7 = Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Signup and view all the answers

Berapa persen suara yang diperlukan untuk melantik pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden?

50% Signup and view all the answers

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan berdasarkan undang-undang dan Undang-Undang Dasar saja.

True Signup and view all the answers

Apa yang dilakukan Presiden untuk menjalankan Undang-undang?

Menetapkan Peraturan Pemerintah. Signup and view all the answers

Berapa banyak anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih dari setiap provinsi?

Jumlahnya sama dari setiap provinsi Signup and view all the answers

Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan urusan pemerintahan pusat.

True Signup and view all the answers

Apa yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat?

Syarat-syarat dan tata caranya Signup and view all the answers

Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan ______ atas pelaksanaan undang-undang.

pengawasan Signup and view all the answers

Cocokkan fungsi Dewan Perwakilan Daerah dengan keterangan yang tepat:

Mengajukan rancangan undang-undang = Mewakili kepentingan daerah Melakukan pengawasan = Menilai pelaksanaan anggaran Bersidang = Membahas isu nasional Memberikan pertimbangan = Menanggapi rancangan undang-undang yang relevan Signup and view all the answers

Sistem berapa persen anggota Dewan Perwakilan Daerah dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat?

33% Signup and view all the answers

Setiap anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diangkat tanpa adanya syarat tertentu.

False Signup and view all the answers

Apa yang diatur dalam undang-undang mengenai pengawasan Dewan Perwakilan Daerah?

Pelaksanaan undang-undang terkait otonomi daerah dan keuangan Signup and view all the answers

Berapa lama Majelis Permusyawaratan Rakyat harus menyelenggarakan sidang setelah menerima usul dari Dewan Perwakilan Rakyat?

Tiga puluh hari Signup and view all the answers

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah anggota yang hadir.

False Signup and view all the answers

Siapa yang menggantikan Presiden jika Presiden mangkat atau berhenti?

Wakil Presiden Signup and view all the answers

Jika Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pelaksanaan tugas Kepresidenan diambil alih oleh para _____ secara bersama-sama.

Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan Signup and view all the answers

Cocokkan jabatan dengan tugasnya:

Presiden = Memimpin pemerintahan Wakil Presiden = Mendampingi Presiden Majelis Permusyawaratan Rakyat = Menyetujui usul pemberhentian Presiden Dewan Perwakilan Rakyat = Membuat undang-undang Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat jika terjadi kekosongan Wakil Presiden?

Memilih Wakil Presiden baru Signup and view all the answers

Presiden tidak bisa membekukan Dewan Perwakilan Rakyat.

True Signup and view all the answers

Apa yang menjadi penyebab pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali?

Memastikan partisipasi warga negara Signup and view all the answers

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah di hadapan _____ atau Dewan Perwakilan Rakyat.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Signup and view all the answers

Pihak yang dapat memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah partai politik.

False Signup and view all the answers

Sebutkan satu kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Signup and view all the answers

Anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan _____ dan dilaksanakan secara terbuka.

undang-undang Signup and view all the answers

Siapa yang mengusulkan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara?

Presiden Signup and view all the answers

Cocokkan istilah dengan deskripsinya terkait pemilihan umum:

Dewan Perwakilan Rakyat = Anggota dipilih melalui pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah = Anggota dipilih secara perseorangan Komisi Pemilihan Umum = Badan yang menyelenggarakan pemilihan umum Partai Politik = Peserta pemilihan untuk DPR dan DPRD Signup and view all the answers

Pajak dan pungutan untuk keperluan negara tidak memerlukan undang-undang.

False Signup and view all the answers

Negara memiliki suatu _____ yang susunan, kedudukan, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

bank sentral Signup and view all the answers

Study Notes

Kementerian Negara

Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara.
Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Pemerintahan Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi.
Setiap provinsi dibagi atas kabupaten dan kota.
Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Pemerintahan daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.
Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
Pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Hubungan Wewenang

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah diatur dengan undang-undang.
Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras.
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-undang.

Badan Pemeriksa Keuangan

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap Provinsi.

Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya di lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.
Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Mahkamah Agung

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan memiliki wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
Hakim Agung harus memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Komisi Yudisial

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Anggota Komisi Yudisial harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum, serta integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang anggota hakim konstitusi yang dipilih oleh Presiden, yang diajukan oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden.
Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
Hakim konstitusi harus memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Syarat Hakim

Syarat untuk menjadi dan diperhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan Undang-undang.

Wilayah Negara

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Warga Negara

Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang.
Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Hak Warga Negara

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Agama

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pertahanan Negara

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum.
Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangannya dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Pendidikan dan Kebudayaan

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Perekonomian Nasional

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Kesejahteraan Sosial

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Simbol-simbol Negara

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.

Pembukaan

Konstitusi Republik Indonesia (UUD) 1945 dimulai dengan menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak semua bangsa.
Keinginan kuat untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka mendorong rakyat Indonesia untuk mendeklarasikan kemerdekaannya.
UUD 1945 dirancang untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh wilayahnya, serta untuk memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
UUD 1945 didasarkan pada lima pilar penting: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bab I: Bentuk dan Kedaulatan Negara

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD 1945.
Negara Indonesia adalah negara hukum.

Bab II: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum.
Sidang MPR diadakan setidaknya sekali dalam setiap lima tahun di Ibukota Negara.
Semua keputusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak.
MPR berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sesuai dengan UUD 1945.

Bab III: Kekuasaan Pemerintah Negara

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945.
Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya.
Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.
Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan undang-undang.

Bab IV: Presiden dan Wakil Presiden

Calon Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak lahir, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan.
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara lebih dari 50% dari total suara dalam pemilihan umum dengan setidaknya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
Jika tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum akan diajukan kembali kepada rakyat untuk dipilih secara langsung.
Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam undang-undang.
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

Bab V: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR berwenang membuat undang-undang bersama dengan Presiden.
DPR berwenang mengajukan usul kepada MPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
DPR dapat mengajukan usul kepada MPR untuk melakukan perubahan UUD 1945.

Bab VI: Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.
Mahkamah Agung berwenang mengadili perkara dalam tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan memberikan pertimbangan hukum atas permintaan Presiden.

Bab VII: Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan.
Kejaksaan bertanggung jawab kepada dan di bawah kekuasaan Presiden.

Bab VIIA: Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi sama dan tidak melebihi sepertiga jumlah anggota DPR.
DPD bersidang setidaknya sekali dalam setahun.
Susunan dan kedudukan DPD diatur dalam undang-undang.
DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, kepada DPR.
DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama, dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Bab VIIB: Pemilihan Umum

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik.
Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.
Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Bab VIII: Hal Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Rancangan APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR, dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
Jika DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah akan menjalankan APBN tahun yang lalu.
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
Hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.
Negara memiliki bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

Bab VIIIA: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK adalah lembaga negara yang bebas dan mandiri, yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Description

Quiz ini menguji pemahaman Anda tentang struktur pemerintahan negara dan daerah di Indonesia. Anda akan menjawab pertanyaan mengenai peran menteri, pembagian wilayah, dan otonomi daerah. Seberapa baik pengetahuan Anda tentang sistem pemerintahan di Indonesia?