pasal 57 - 207

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Apa yang dapat menjadi alasan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah?

Mengadakan pertemuan tanpa izin

Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b (correct)

Melanggar aturan pengunduran diri

Mendapatkan dukungan dari masyarakat

Yang termasuk dalam kategori perbuatan tercela bagi kepala daerah adalah?

Menjalin hubungan baik dengan masyarakat

Menggunakan dokumen palsu (correct)

Mengabaikan program pemerintah

Menghadiri acara publik

Siapa yang berwenang untuk mengusulkan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden?

Komisi pemerintahan

Wakil kepala daerah

Masyarakat umum

Pimpinan DPRD (correct)

Apa yang dimaksud dengan pelanggaran larangan bagi kepala daerah menurut Pasal 76 ayat (1)?

Memiliki jabatan rangkap yang dilarang Signup and view all the answers

Sanksi apa yang bisa diterima jika kepala daerah terbukti melanggar sumpah jabatan?

Pemberhentian dari jabatan Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan pimpinan DPRD jika tidak mengusulkan pemberhentian kepala daerah?

Presiden dapat memberhentikan sesuai usul Menteri Signup and view all the answers

Dokumen atau keterangan palsu digunakan saat apa dalam konteks kepala daerah?

Pencalonan kepala daerah atau wakil kepala daerah Signup and view all the answers

Dalam hal siapa yang dapat memberhentikan bupati jika pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian?

Menteri Signup and view all the answers

Apa yang menjadi fokus utama dari sumpah/janji yang diucapkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi?

Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Signup and view all the answers

Apa yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah kursi DPRD provinsi pada saat pembentukan daerah baru?

Jumlah penduduk Signup and view all the answers

Apakah yang wajib dilakukan anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya?

Bekerja demi tegaknya kehidupan demokrasi Signup and view all the answers

Apa metode yang tidak termasuk dalam pengisian anggota DPRD provinsi baru setelah pemilihan umum?

Menentukan kebijakan presiden Signup and view all the answers

Siapa yang melaksanakan pengisian anggota DPRD provinsi yang baru dibentuk?

Komisi pemilihan umum Signup and view all the answers

Apa yang harus diprioritaskan oleh anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya menurut sumpah/janji?

Tujuan nasional Signup and view all the answers

Dalam konteks pembentukan daerah baru, apa yang tidak perlu ditentukan berdasarkan hasil pemilihan umum?

Sumber daya manusia Signup and view all the answers

Apa tujuan utama dari sumpah yang diucapkan oleh anggota DPRD?

Mewujudkan tujuan nasional Signup and view all the answers

Berapa jumlah minimum anggota DPRD provinsi yang harus hadir untuk memberhentikan pimpinan DPRD?

2/3 Signup and view all the answers

Apa yang diperlukan untuk menyatakan keputusan rapat sah dalam rapat yang hadir lebih dari 1/2 anggota?

Persetujuan suara terbanyak Signup and view all the answers

Jika kuorum tidak terpenuhi setelah penundaan, apa yang dapat dilakukan pimpinan DPRD?

Menunda rapat paling lama 3 hari Signup and view all the answers

Berapa banyak kali rapat dapat ditunda jika kuorum tidak terpenuhi?

Dua kali Signup and view all the answers

Untuk keputusan rapat paripurna, berapa jumlah anggota DPRD provinsi yang harus hadir?

Lebih dari 1/2 dari total anggota Signup and view all the answers

Apa yang terjadi jika kuorum belum terpenuhi setelah penundaan kedua?

Rapat tidak dapat mengambil keputusan Signup and view all the answers

Apa yang menjadi dasar setiap keputusan yang diambil dalam rapat DPRD provinsi?

Musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak Signup and view all the answers

Ketentuan mengenai tata cara pengambilan keputusan DPRD diatur dalam?

Peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib Signup and view all the answers

Berapa lama waktu yang diberikan kepada pimpinan partai politik untuk menyampaikan keputusan pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD provinsi?

30 hari Signup and view all the answers

Apa yang terjadi jika pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan pemberhentian dalam waktu yang ditentukan?

Pimpinan DPRD provinsi meneruskan keputusan kepada Menteri Signup and view all the answers

Dalam waktu berapa hari gubernur harus menyampaikan keputusan pemberhentian kepada Menteri setelah menerimanya?

7 hari Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan oleh badan kehormatan DPRD provinsi jika memerlukan bantuan dalam penyelidikan?

Meminta bantuan dari ahli independen Signup and view all the answers

Apakah yang diatur dalam peraturan DPRD provinsi berdasarkan informasi yang diberikan?

Tata cara penyelidikan dan verifikasi Signup and view all the answers

Siapa yang akan menggantikan anggota DPRD provinsi yang berhenti antarwaktu?

Calon anggota dengan suara terbanyak urutan berikutnya Signup and view all the answers

Dalam konteks keputusan badan kehormatan DPRD provinsi, siapa yang menerima keputusan tentang pemberhentian anggota?

Pimpinan DPRD provinsi Signup and view all the answers

Berapa lama waktu maksimum bagi Menteri untuk meresmikan pemberhentian setelah menerima keputusan dari gubernur?

14 hari Signup and view all the answers

Apa saja fungsi utama DPRD kabupaten/kota menurut Pasal 149?

Pembentukan Perda, penganggaran, dan pengawasan Signup and view all the answers

Bagaimana DPRD kabupaten/kota melaksanakan fungsi pembentukan Perda?

Membahas dan menyetujui rancangan Perda bersama bupati/wali kota Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan program pembentukan Perda Kabupaten/Kota menurut Pasal 151?

Daftar urutan dan prioritas rancangan Perda untuk satu tahun anggaran Signup and view all the answers

Fungsi anggaran DPRD kabupaten/kota diwujudkan dalam bentuk apa?

Persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD Signup and view all the answers

Apa yang termasuk dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD kabupaten/kota?

Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan bupati/wali kota Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan DPRD sebelum mengajukan rancangan Perda Kabupaten/Kota?

Menyusun program pembentukan Perda bersama bupati/wali kota Signup and view all the answers

Koordinasi dalam menetapkan program pembentukan Perda sebaiknya dilakukan dengan siapa?

Bupati/wali kota Signup and view all the answers

Apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan Perda?

Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan bupati/wali kota Signup and view all the answers

Apa saja tugas yang harus dijalankan oleh wakil kepala daerah dalam melaksanakan pemerintahan daerah?

Mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan saran kepada kepala daerah. Signup and view all the answers

Apa yang menjadi kewajiban kepala daerah dalam konteks ketentuan perundang-undangan?

Menaati seluruh peraturan perundang-undangan dan melaksanakan program strategis nasional. Signup and view all the answers

Dalam konteks pelaksanaan pemerintahan daerah, siapa yang bertanggung jawab jika kepala daerah berhalangan sementara?

Wakil kepala daerah. Signup and view all the answers

Apa yang seharusnya diterapkan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk memastikan pemerintahan yang bersih?

Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik. Signup and view all the answers

Apa maksud dari kewajiban kepala daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi?

Menciptakan keterbukaan dalam pemerintahan dan melibatkan masyarakat. Signup and view all the answers

Siapa yang harus dievaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahannya oleh wakil gubernur?

Perangkat Daerah provinsi. Signup and view all the answers

Apa tanggung jawab wakil kepala daerah terkait laporan dan temuan hasil pengawasan?

Menindaklanjuti laporan dan temuan tersebut. Signup and view all the answers

Mengapa penting bagi kepala daerah dan wakilnya untuk menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan pemerintahan?

Untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan Kepala daerah jika tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah?

Mengikuti program pembinaan khusus Signup and view all the answers

Laporan keterangan pertanggungjawaban menyampaikan hasil penyelenggaraan urusan apa?

Urusan Pemerintahan Signup and view all the answers

Apa sanksi yang diterima Kepala daerah yang tidak menyampaikan laporan dalam ketentuan yang diatur?

Sanksi administratif berupa teguran tertulis Signup and view all the answers

Siapa yang bertanggung jawab memberikan sanksi kepada Kepala daerah yang tidak menyampaikan laporan?

Menteri Signup and view all the answers

Apa yang dilakukan DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala daerah?

Membahas untuk rekomendasi perbaikan Signup and view all the answers

Apa yang diterima oleh Kepala daerah sebagai bentuk pembinaan jika menunjukkan kinerja baik?

Penghargaan Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan DPRD jika tidak menyampaikan usul pemberhentian kepala daerah dalam waktu yang ditentukan?

Presiden memberhentikan kepala daerah atas usul Menteri Signup and view all the answers

Apa langkah berikutnya setelah pemerintah pusat melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah yang diduga melanggar?

Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Mahkamah Agung Signup and view all the answers

Dalam berapa waktu setelah tahun anggaran berakhir, Kepala daerah wajib menyampaikan laporan kepada DPRD?

3 bulan Signup and view all the answers

Siapa yang memiliki wewenang memberhentikan bupati jika gubernur tidak mengusulkan kepada Menteri?

Menteri tanpa rekomendasi dari gubernur Signup and view all the answers

Apa yang terjadi jika teguran tertulis tidak dilaksanakan setelah dua kali disampaikan?

Program pembinaan khusus dilaksanakan Signup and view all the answers

Apakah penyebab utama yang dapat membuat kepala daerah diberhentikan oleh pemerintah pusat?

Melanggar sumpah/janji jabatan Signup and view all the answers

Dalam konteks pemberhentian kepala daerah, apa yang tidak menjadi wewenang DPRD untuk mengusulkan?

Masalah administrasi internal Signup and view all the answers

Apakah yang dilakukan Mahkamah Agung setelah menerima laporan hasil pemeriksaan kepala daerah?

Mengambil keputusan mengenai pelanggaran Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan pemerintah pusat untuk mencari bukti pelanggaran oleh kepala daerah?

Melakukan pemeriksaan yang resmi Signup and view all the answers

Apa saja kategori pelanggaran yang dapat menjadi alasan pemberhentian kepala daerah oleh pemerintah pusat?

Melanggar sumpah dan tidak memenuhi kewajiban Signup and view all the answers

Apa tugas utama gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berdasarkan pasal tersebut?

Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah Signup and view all the answers

Dalam konteks pengawasan, apa yang tidak termasuk dalam wewenang gubernur?

Mengatur kebijakan nasional Signup and view all the answers

Apa bentuk evaluasi yang dilakukan oleh gubernur terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota?

Persetujuan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Signup and view all the answers

Salah satu tugas gubernur adalah memberdayakan daerah kabupaten/kota. Apa maksud dari tindakan ini?

Membantu daerah dalam meningkatkan kapasitas dan sumber daya mereka Signup and view all the answers

Apa yang dilakukan gubernur untuk menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota?

Menyelesaikan perselisihan tersebut melalui mediasi dan negosiasi Signup and view all the answers

Dari wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, mana yang tidak sesuai dengan fungsi pengawasan?

Mengeluarkan izin lingkungan untuk investasi Signup and view all the answers

Apa bentuk sanksi administrasi yang bisa diberikan gubernur kepada bupati/wali kota?

Pemberian sangsi administratif atas penyelenggaraan pemerintahan Signup and view all the answers

Apa yang menjadi fokus utama dalam evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh gubernur?

Penggunaan anggaran dan pelaksanaan program Signup and view all the answers

Apa yang terjadi jika anggota DPRD provinsi yang terpilih mengundurkan diri sebelum masa jabatan dimulai?

Anggota yang memiliki suara terbanyak berikutnya dari partai yang sama akan menggantikannya. Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan oleh pimpinan DPRD provinsi setelah anggota DPRD diberhentikan antarwaktu?

Menyampaikan nama anggota yang diberhentikan dan calon pengganti kepada Menteri. Signup and view all the answers

Dalam waktu berapa hari Pimpinan DPRD provinsi harus menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri setelah menerima informasi dari komisi pemilihan umum Daerah provinsi?

7 hari. Signup and view all the answers

Apa yang terjadi setelah Menteri menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan calon pengganti antarwaktu?

Menteri meresmikan pemberhentian dan pengangkatan dalam waktu 14 hari. Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan masa jabatan anggota DPRD provinsi pengganti antarwaktu?

Masa jabatan yang berakhir pada waktu yang sama dengan anggota yang diganti. Signup and view all the answers

Bagaimana proses penggantian anggota DPRD provinsi yang diberhentikan antarwaktu dilakukan?

Komisi pemilihan umum Daerah provinsi bertanggung jawab untuk menyampaikan nama pengganti. Signup and view all the answers

Apa persyaratan yang harus dipenuhi agar seorang calon dapat menggantikan anggota DPRD provinsi yang diberhentikan?

Calon harus memiliki jumlah suara terbanyak urutan berikutnya dari partai yang sama. Signup and view all the answers

Dalam hal pimpinan DPRD provinsi tidak melaksanakan proses penggantian, apa yang seharusnya terjadi?

Anggota yang tidak diisi akan kosong hingga pemilihan umum berikutnya. Signup and view all the answers

Study Notes

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat dilakukan karena berbagai alasan, termasuk pelanggaran sumpah jabatan, tidak melaksanakan kewajiban, melanggar larangan, melakukan perbuatan tercela, dan mendapatkan sanksi pemberhentian.
Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diajukan pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur, dan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
Jika pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian, Presiden dapat memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atas usul Menteri, dan Menteri dapat memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota atas usul gubernur.
Jika gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian, Menteri dapat memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Sumpah/Janji Jabatan Anggota DPRD Provinsi

Anggota DPRD Provinsi harus bersumpah/berjanji untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, bekerja dengan sungguh-sungguh, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Keanggotaan DPRD Provinsi

Pengisian anggota DPRD Provinsi setelah pembentukan Daerah provinsi baru dilakukan dengan cara menetapkan jumlah kursi berdasarkan jumlah penduduk, menetapkan perolehan suara partai politik, menentukan bilangan pembagi pemilih, dan menentukan perolehan kursi partai politik.
Pengisian anggota DPRD Provinsi dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum Daerah provinsi induk.

Rapat DPRD Provinsi

Rapat DPRD Provinsi membutuhkan kuorum minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD provinsi untuk memberhentikan pimpinan dan menetapkan Perda dan APBD.
Rapat paripurna DPRD Provinsi, selain rapat yang disebutkan di atas, membutuhkan kuorum minimal lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD provinsi.
Keputusan rapat DPRD Provinsi dinyatakan sah jika disetujui oleh minimal 2/3 (dua per tiga) anggota DPRD provinsi yang hadir untuk rapat pemberhentian pimpinan dan pengesahan Perda dan APBD, lebih dari 1/2 (satu per dua) anggota DPRD provinsi yang hadir untuk rapat paripurna lainnya, dan dengan suara terbanyak untuk rapat paripurna lainnya.
Jika kuorum tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
Jika kuorum masih belum terpenuhi setelah penundaan, rapat dapat ditunda paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
Jika kuorum tetap tidak terpenuhi untuk rapat yang membahas pemberhentian pimpinan dan pengesahan Perda dan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan.
Jika kuorum tetap tidak terpenuhi untuk rapat paripurna lainnya, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan fraksi.

Keputusan dan Pengambilan Keputusan DPRD Provinsi

Setiap keputusan rapat DPRD Provinsi, baik berdasarkan musyawarah mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.
Tata cara pengambilan keputusan diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

Pemberhentian Anggota DPRD

Pemberhentian anggota DPRD Provinsi dapat dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, dan kehilangan hak sebagai anggota DPRD Provinsi.
Pemberhentian anggota DPRD Provinsi karena melanggar kode etik diproses oleh badan kehormatan DPRD Provinsi.
Pemberhentian anggota DPRD Provinsi dilakukan setelah keputusan badan kehormatan DPRD Provinsi diterima oleh pimpinan partai politik yang bersangkutan.
Jika pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan pemberhentian dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan DPRD Provinsi meneruskan keputusan badan kehormatan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan keputusan pemberhentian kepada Menteri dalam waktu 7 (tujuh) Hari.
Menteri meresmikan pemberhentian dalam waktu 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD Provinsi atau keputusan pimpinan partai politik.

Peran Badan Kehormatan DPRD Provinsi

Badan kehormatan DPRD Provinsi dapat meminta bantuan dari ahli independen dalam pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi.
Tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD Provinsi diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata beracara badan kehormatan.

Pergantian Anggota DPRD

Anggota DPRD Provinsi yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota DPRD Provinsi yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah pejabat Daerah Kabupaten/Kota.

Fungsi DPRD Kabupaten/Kota

DPRD Kabupaten/Kota memiliki tiga fungsi: pembentukan Perda Kabupaten/Kota, anggaran, dan pengawasan.
Ketiga fungsi ini dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Kabupaten/Kota.
Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, DPRD Kabupaten/Kota menjaring aspirasi masyarakat.

Pembentukan Perda Kabupaten/Kota

DPRD Kabupaten/Kota membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota.
DPRD Kabupaten/Kota mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota.
DPRD Kabupaten/Kota menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota.

Program Pembentukan Perda Kabupaten/Kota

Program pembentukan Perda Kabupaten/Kota memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda Kabupaten/Kota yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
DPRD Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan bupati/wali kota dalam menetapkan program pembentukan Perda Kabupaten/Kota.

Fungsi Anggaran DPRD Kabupaten/Kota

Fungsi anggaran diwujudkan dalam pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh bupati/wali kota.
Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD, membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD kabupaten/kota, membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota, dan membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.

Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten/Kota

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota.
Fungsi pengawasan juga meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Tugas dan Kewajiban Wakil Kepala Daerah

Wakil kepala daerah memiliki tugas antara lain memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah, serta menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah jika kepala daerah berhalangan sementara.
Wakil kepala daerah juga menjalankan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.
Wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam menjalankan tugasnya.

Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib memegang teguh Pancasila, menjalankan UUD 1945, menjaga keutuhan NKRI, menaati peraturan perundang-undangan, mengembangkan demokrasi, menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, menerapkan tata pemerintahan yang bersih, menjalankan program strategis nasional, dan menjalin hubungan kerja dengan instansi vertikal dan perangkat daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Laporan keterangan pertanggungjawaban dibahas DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kepala daerah juga menyampaikan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Sanksi Administratif

Kepala daerah yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
Jika teguran tertulis disampaikan dua kali berturut-turut dan tidak dipenuhi, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus.

Pemberhentian Kepala Daerah

DPRD dapat mengajukan usul pemberhentian kepala daerah dengan alasan tertentu.
Presiden memberhentikan gubernur atas usul Menteri, sedangkan gubernur memberhentikan bupati/wali kota atas usul Menteri sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Gubernur bertugas membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di kabupaten/kota.
Gubernur mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan Tugas Pembantuan di kabupaten/kota, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberdayakan dan memfasilitasi kabupaten/kota, serta melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda dan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota.
Gubernur memiliki wewenang membatalkan Perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota, memberikan penghargaan dan sanksi kepada bupati/wali kota, menyelesaikan perselisihan antar-daerah di provinsi, memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda kabupaten/kota, serta melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Description

Quiz ini membahas tentang proses pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kamu akan belajar tentang alasan di balik pemberhentian, prosedur yang mengikuti, dan peranan berbagai pihak dalam proses tersebut. Uji pengetahuanmu seputar hukum administrasi pemerintahan ini!