Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Pemberantasan Korupsi di Indonesia

• Pemberantasan korupsi di Indonesia seperti mendapatkan angin segar ketika sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan kemenangan yang jelas untuk memberantas korupsi.

Era Reformasi

• Pada era reformasi, perubahan konstitusi yang berimplikasi pada perubahan peta ketatanegaraan, kecenderungan legislative heavy, dan kecenderungan tirani keterlambatan pembahasan.
• Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, visi pemberantasan korupsi tercermin dari langkah yang dilakukannya dengan menerbitkan instruksi Presiden tahun dan kemudian dilanjutkan dengan penyiapan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi.
• Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono diuntungkan sistem hukum yang mapan, keberadaan melalui undang-undang tahun, Pengadilan tindak pidana korupsi kripik yang terpisah dari pengadilan umum, dukungan internasional, dan instrument hukum yang saling mendukung antara hukum nasional dan hukum internasional.

Masa Pemerintahan Presiden Habibie

• Pada masa pemerintahan Presiden Habibie, mun ul tentang engel laan egara yang ersih dan ebas dan m r ahun tentang enyelenggaraan egara yang bersih dan bebas dari korupsi.
• Pemerintahan Habibie membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain im abungan enanggulangan indak idana rupsi dengan eraturan emerintah m r ahun.

Masa Pemerintahan Presiden Megawati

• Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, iba hukum dalam pemberantasan korupsi semakin merasa tinggal merat bermasalah.
• Pemerintahan Megawati membentuk misi pemberantasan tindak pidana korupsi, pembentukan lembaga ini merupakan hukum atas mandeknya upaya pemberantasan korupsi di negara ini.

Masa Orde Baru

• Pada masa orde baru, pemerintah menerbitkan eppres ahun tentang embentukan im emberantasan rupsi.
• Tim ini tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi.
• Pemerintahan orde baru mengeluarkan berbagai peraturan, namun sayangnya tidak banyak peraturan yang dibuat itu berlaku efektif dan membuat korupsi sedikit berkurang.

Peraturan-Peraturan Pemberantasan Korupsi

• Tahun tentang embinaan paratur yang er iba a dan ersih dalam engel laan egara.
• Tahun tentang ebijakan dan angkah angkah dalam rangka enertiban paratur egara dari asalah rupsi.
• Tahun tentang indak idana rupsi.
• Keppres ahun tentang elap ran ajakcara ejabat dan.
• Npres m r ahun tentang perasi enertiban.
• Tahun tentang tindak pidana korupsi.