Pembentukan UUD 1945 dan Fungsinya

Pembentukan UUD 1945

• Ketua BPUPKI (Dr. Radjiman Wedyodiningrat) membentuk Panitia 8.
• Panitia 9 dibentuk oleh 38 anggota BPUPKI.
• Panitia 8 bertugas mengklasifikasikan usul-usul lisan dan tulisan dari Sidang BPUPKI ke-2.

Anggota Panitia Perancang Undang-Undang

• Anggotanya meliputi Soepomo, Achmad Soebarjo, Panji Singgih, Agus Salim, A.A Maramis, Soekiman, dan Wongsonegoro.

Fungsi Konstitusi

• Menentukan dan membatasi kekuasaan negara.
• Menjamin hak-hak asasi negara.

Perubahan Rancangan UUD 1945

• "Hukum Dasar" menjadi "Undang-Undang Dasar".
• "Mukadimah" menjadi "Pembukaan".
• "Dalam suatu hukum dasar" menjadi "Dalam suatu Undang-Undang Dasar".
• "Ketuhanan dengan kewajiban syariat islam" menjadi "Ketuhanan yang Maha Esa".
• Frasa "menurut kemanusiaan yang adil dan beradab" menjadi "Kemanusiaan yang adil dan beradab".
• Frasa "Presiden harus beragama islam" menjadi "Presiden adalah orang Indonesia Asli".

Sistematika UUD

• Pembukaan.
• Batang Tubuh: 16 Bab, 37 Pasal, 4 Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan.
• Penjelasan UUD 1945.

7 Kunci Pokok Sistem Pemerintahan NKRI Menurut UUD 1945

• Indonesia adalah negara hukum (rechstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat).
• Pemerintah berdasarkan konstitusi.
• Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat.
• Kekuasaan pemerintahan di tangan presiden.
• Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
• Menteri adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR.
• Kepala negara memiliki kekuasaan yang tidak tak terbatas.

Ciri-Ciri Ideologi Terbuka

• Berasal dari nilai-nilai spiritual, moral, dan budaya masyarakat.
• Ditemukan dalam masyarakat, bukan diciptakan oleh negara atau penguasa.
• Isinya tidak langsung operasional.
• Tidak membatasi kebebasan dan tanggung jawab masyarakat.
• Menghargai keberagaman masyarakat.

Ciri-Ciri Ideologi Tertutup

• Menentukan kebenaran hingga hal-hal konkret dan operasional.
• Menjadi cita-cita kelompok tertentu saja.
• Bersumber dari elite, bukan masyarakat.
• Menentang tradisi.
• Masyarakat harus berkorban dan patuh sepenuhnya.
• Bersifat totaliter.
• Tidak mengakui hak asasi, demokrasi, dan keberagaman.

Pancasila

• Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan berfungsi sebagai ideologi negara Indonesia.
• Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar negara yang harus dijalankan konsisten dalam kehidupan bernegara.

Aspek Pancasila Menurut Koento Wibisono Siswomihardjo

• Realitas: Mencerminkan kenyataan masyarakat Indonesia.
• Idealitas: Mampu memotivasi dan membangkitkan semangat masyarakat.
• Fleksibilitas: Tetap relevan dan berfungsi dalam kehidupan nyata.

Makna Pancasila sebagai Ideologi Menurut Winarno (2006)

• Nilai-nilainya menjadi cita-cita normatif dalam penyelenggaraan negara.
• Nilai-nilainya disepakati bersama oleh masyarakat.

Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

• Nilai dasar: Prinsip-prinsip fundamental yang diterima sebagai kebenaran mutlak.
• Nilai instrumental: Norma sosial dan hukum yang terwujud dalam peraturan dan mekanisme lembaga negara.
• Nilai praksis: Nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sifat Pancasila

• Aktual, dinamis, antisipatif, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Dimensi Struktural Pancasila

• Idealisme: Nilai-nilai dasar yang sistematis dan menyeluruh.
• Normatif: Penjabaran nilai-nilai dalam sistem norma kenegaraan yang operasional.
• Realitas: Mencerminkan kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Batas Keterbukaan Ideologi Pancasila

• Menjaga stabilitas nasional yang dinamis.
• Melarang ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme.
• Mencegah berkembangnya paham liberal.
• Melarang pandangan ekstrem yang meresahkan masyarakat.
• Pembuatan norma baru harus melalui kesepakatan bersama.

Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila

• Politik: Lembaga negara dan sistem demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat.
• Hukum: Pancasila sebagai sumber hukum; jaminan hukum bagi seluruh warga negara.
• Ekonomi: Perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan; cabang produksi penting dikuasai negara; sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat; ekonomi nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.
• Sosial-Budaya: Menghargai dan melestarikan keberagaman budaya; mengembangkan nilai persamaan sosial; mencegah eksklusivitas dan kedaerahan sempit; menuju modernisasi berlandaskan Pancasila.
• Pertahanan dan Keamanan: Kewajiban bela negara bagi setiap warga negara.

Sejarah Pancasila pada Masa Majapahit

• Istilah Pancasila ditemukan dalam kitab Negarakertagama dan Sutasoma karya Mpu Tantular.

Pembentukan BPUPKI

• Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk menarik simpati bangsa Indonesia.
• BPUPKI dibentuk pada 28 Mei 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan.
• Diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil R.P. Suroso.
• Terdiri dari 60 anggota, termasuk 7 pengurus istimewa dari Jepang.

Sidang BPUPKI Pertama (29 Mei 1945)

• Muhammad Yamin (29 Mei 1945) mengusulkan lima asas: Perikebangsaan, Perikemanusiaan, Periketuhanan, Perikerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat.
• Soepomo (31 Mei 1945) mengusulkan: Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir dan batin, Musyawarah, dan Keadilan rakyat.
• Soekarno (1 Juni 1945) mengusulkan: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Panitia Delapan

• Dibentuk untuk mengkaji usulan-usulan dan mempersiapkan sidang BPUPKI kedua.

Anggota Panitia Delapan

• Golongan Kebangsaan: Soekarno, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, M. Sutardjo Kartohadikoesoemo, Oto Iskandar di Nata.
• Golongan Keagamaan: Ki Bagoes Hadikoesoemo, K.H. Wahid Hasyim.

Panitia Sembilan

• Bertugas menyusun rancangan pembukaan undang-undang dasar yang memuat dasar negara.

Isi Piagam Jakarta

• Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
• Kemanusiaan yang adil dan beradab.
• Persatuan Indonesia.
• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Sehari-Hari

• Ketuhanan Yang Maha Esa: Membina kerukunan antarumat beragama; menghormati kebebasan beribadah.
• Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
• Persatuan Indonesia: Rela berkorban untuk kepentingan bangsa; mengembangkan rasa