Pemajuan Kebudayaan di Indonesia

Segala sesuatu yang berhubungan dengan kreasi, perasaan, keinginan, dan hasil karya masyarakat.

Keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.

Upaya untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.

Upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.

Membuat budaya lebih berguna dan bermanfaat. Mencari cara agar budaya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Membina dan mengarahkan budaya secara terstruktur. Bagaimana mengembangkan budaya secara terencana dan berkelanjutan?

Inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.

Rencana induk yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah.

Dokumen yang berisi pemikiran utama mengenai perkembangan budaya di suatu kabupaten/kota.

Proses pembuatan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota meliputi aspek keadaan terkini budaya, sumber daya manusia, lembaga dan pranata budaya, sarana dan prasarana, potensi masalah, dan rekomendasi.

Pembiayaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota diambil dari sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota ditetapkan melalui keputusan bupati/wali kota.

Dokumen yang berisi pemikiran utama mengenai perkembangan budaya di suatu provinsi.

Proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan.

Aturan dan pedoman mengenai pengembangan objek pemajuan kebudayaan, seperti seni, adat, dan bahasa, yang dirumuskan dalam peraturan pemerintah.

Siapa saja yang berhak memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan, seperti penggunaan budaya untuk membangun karakter bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat peran Indonesia di dunia.

Meningkatkan karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan peran aktif Indonesia di dunia.

Proses memasukkan nilai-nilai budaya ke dalam kehidupan sehari-hari, seperti melalui pendidikan, seni, dan media.

Menciptakan ide-ide dan cara-cara baru dalam memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan, seperti membuat modifikasi terhadap tradisi atau seni.

Mengubah objek pemajuan kebudayaan menjadi produk yang dapat dinikmati dan bermanfaat bagi masyarakat, seperti kerajinan tangan, kuliner, atau seni pertunjukan.

Meningkatkan peran Indonesia dalam hubungan internasional melalui diplomasi budaya dan kerja sama internasional di bidang kebudayaan.

Kesepakatan dan kerja sama dengan negara lain dalam bidang kebudayaan, seperti pertukaran budaya, festival seni, dan penelitian bersama.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Semua peraturan perundang-undangan tentang Objek Pemajuan Kebudayaan tetap berlaku, kecuali yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus dibuat dalam waktu maksimal 2 tahun sejak diundangkan.

Undang-Undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2077.

Presiden Joko Widodo menandatangani dan mengesahkan Undang-Undang ini.

Pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), masyarakat, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Pusat membentuk dana perwalian Kebudayaan untuk mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan.

Kriteria penerima penghargaan dan tata cara pemberiannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan.

Fasilitas yang diberikan digunakan untuk mengembangkan karya Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan berprestasi luar biasa.

Kriteria Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berhak mendapatkan fasilitas dan tata cara pemberiannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang berkontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan.

Upaya untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Mewujudkan ekosistem budaya yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait.

Pemerintah Pusat memiliki tugas merumuskan kebijakan, merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, dan menetapkan mekanisme pendanaan serta norma, standar, prosedur, dan kriteria Pemajuan Kebudayaan.

Pemerintah Daerah memiliki tugas menjamin kebebasan berekspresi, melindungi ekspresi budaya, melaksanakan Pemajuan Kebudayaan, memelihara kebinekaan, mengelola informasi budaya, menyediakan sarana dan prasarana budaya, menyediakan sumber pendanaan, membentuk mekanisme pelibatan masyarakat, mendorong peran aktif masyarakat, dan menghidupkan ekosistem budaya.

Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk merumuskan kebijakan, merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, serta menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dan pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

Pendanaan Pemajuan Kebudayaan didasarkan pada prinsip investasi, yang berarti bahwa pendanaan diharapkan dapat menghasilkan manfaat jangka panjang.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mendanai Pemajuan Kebudayaan.

Pemajuan Kebudayaan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.