Untitled Quiz

Tata Negara dan Pemerintahan (PPKn 8 - Bab 3)

• Materi pembelajaran meliputi: Lembaga penyelenggara negara, Sistem pemerintahan, Susunan pemerintahan daerah, dan Daerah istimewa dan khusus.

• Secara etimologis, kata "negara" berasal dari kata Italia "lo stato", bahasa Jerman dan Belanda "staat", bahasa Inggris "state", dan bahasa Indonesia "nagara" atau "nagari".

• Soenarko mendefinisikan negara sebagai organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu, di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya.

• Wirjono Projodikoro mendefinisikan negara sebagai organisasi antar kelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu dan mengakui pemerintahan yang mengurus kelompoknya.

• Negara adalah suatu bentuk organisasi besar, sehingga memiliki badan-badan negara atau organ negara yang disebut lembaga negara.

• Lembaga negara dibentuk berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 atau undang-undang.

• Lembaga negara dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan berdasarkan sumber legitimasi pembentukannya. Ada 4 tingkat:

  • Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD NRI 1945. Contoh: MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY
  • Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Contoh: KPI, KPU, KPU, KOMNAS HAM
  • Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)/Peraturan Presiden (Perpres)/Keputusan Presiden (Kepres)
  • Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri/Keputusan Menteri

• Lembaga negara diklasifikasikan dalam tiga kategori:

  • Legislatif (MPR, DPR, DPRD, DPD)
  • Eksekutif (Presiden, Wakil Presiden, Kementerian)
  • Yudikatif (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KY)

Fungsi Lembaga Eksekutif

• Fungsi utama: Melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan negara (Pasal 4 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945).
• Kekuasaan presiden dibantu oleh Wakil Presiden (Pasal 4 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945).

Fungsi Lembaga Legislatif

• Fungsi utama: Membuat Undang-Undang, menetapkan APBN, dan mengawasi kinerja Presiden (Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945)
• DPR memiliki wewenang untuk legislasi (membuat UU, APBN, dan mengawasi kinerja presiden dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan).
• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. (Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945)

Fungsi Lembaga Yudikatif

• Fungsi utama: Menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945)

• Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya (peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara), dan Mahkamah Konstitusi

• Perbedaan antara DPR dan DPD: DPR beranggotakan kader parpol, sedangkan DPD beranggotakan non-parpol yang dipilih wakil daerah.

Susunan Pemerintahan Daerah

• Negara Kesatuan Indonesia dibagi atas daerah provinsi. Provinsi dibagi atas kabupaten dan kota.
• Setiap provinsi, kabupaten dan kota memiliki pemerintahan daerah masing-masing yang diatur oleh undang-undang.

Daerah Istimewa dan Khusus

• Beberapa daerah memiliki status istimewa atau khusus. Hal ini diatur dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945.
  • Daerah Istimewa Yogyakarta
  • Provinsi Papua
  • Provinsi Aceh

Pembagian Urusan Pemerintahan

• Pemerintah Indonesia memiliki pembagian urusan pemerintahan. (Lihat Bagan di buku cetak H. 53)