pasal 363 - 372

Kerjasama Daerah

• Daerah dapat melakukan kerjasama berdasarkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, saling menguntungkan
• Kerjasama dapat dilakukan dengan:
  • Daerah lain
  • Pihak ketiga
  • Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri
• Kerjasama antar-Daerah dibedakan menjadi dua:
  • Kerjasama wajib
  • Kerjasama sukarela

Kerjasama Wajib

• Kerjasama wajib antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:
  • Memiliki eksternalitas lintas Daerah
  • Penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama
• Kerjasama wajib meliputi:
  • Antara Daerah provinsi
  • Antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota
  • Antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda
  • Antar-Daerah kabupaten/kota dari Daerah provinsi yang berbeda
  • Antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi
• Jika kerjasama wajib tidak dilaksanakan, Pemerintah Pusat akan mengambil alih pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dimaksud
• Biaya pelaksanaan kerjasama dibebankan kepada APBD masing-masing Daerah
• Daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerjasama
• Sekretariat kerjasama memfasilitasi Perangkat Daerah dalam menjalankan kegiatan kerjasama
• Pendanaan sekretariat kerjasama dibebankan kepada APBD masing-masing
• Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerjasama antar-Daerah
• Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan dana untuk pelaksanaan kerjasama wajib antar-Daerah melalui APBN

Kerjasama Sukarela

• Kerjasama sukarela dapat dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan
• Kerjasama Sukarela dilakukan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
• Kerjasama Sukarela dilakukan jika dinilai lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bersama

Pelaksanaan Kerjasama

• Kerjasama Daerah dengan pihak ketiga meliputi:
  • Penyediaan pelayanan publik
  • Pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah
  • Investasi
  • Kerjasama lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
• Kerjasama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang mengatur:
  • Hak dan kewajiban para pihak
  • Jangka waktu kerja sama
  • Penyelesaian perselisihan
  • Sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian
• Kerjasama Daerah dengan pihak ketiga didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerjasama
• Kerjasama Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri meliputi:
  • Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
  • Pertukaran budaya
  • Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan
  • Promosi potensi Daerah
  • Kerjasama lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
• Kerjasama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri dilaksanakan dengan persetujuan Pemerintah Pusat
• Kerjasama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
• Pemantauan dan evaluasi terhadap kerjasama dilakukan oleh Gubernur dan Menteri

Perselisihan

• Perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan diselesaikan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (untuk antar-Daerah kabupaten/kota)
• Perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan diselesaikan oleh Menteri (antar-Daerah provinsi, antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota)
• Jika Gubernur tidak dapat menyelesaikan perselisihan, penanganannya akan dilakukan oleh Menteri
• Keputusan Menteri bersifat final dalam penyelesaian perselisihan

Desa

• Desa dapat dibentuk dalam Daerah kabupaten/kota
• Desa memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa
• Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan kepada Desa
• Pendanaan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

• Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap Daerah provinsi
• Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhadap Daerah kabupaten/kota
• Pembinaan dan pengawasan dikoordinasikan oleh Menteri secara nasional
• Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dilaksanakan oleh Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah non kementerian

Kerja Sama Daerah

• Daerah dapat bekerja sama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
• Kerja sama didasarkan pada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
• Kerja sama dilakukan antara:
  • Daerah dengan Daerah lainnya
  • Daerah dengan pihak ketiga
  • Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri
• Kerja sama dengan Daerah lain dibagi menjadi:
  • Kerja sama wajib
  • Kerja sama sukarela

Kerja Sama Wajib

• Kerja sama wajib dilakukan antar-Daerah yang berbatasan.
• Meliputi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
• Kerja sama wajib meliputi:
  • Kerja sama antar-Daerah provinsi
  • Kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya
  • Kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda
  • Kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota dari Daerah provinsi yang berbeda
  • Kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi
• Jika kerja sama wajib tidak dilaksanakan, Pemerintah Pusat atau Gubernur (dalam kasus antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi) akan mengambil alih pelaksanaannya.
• Biaya pelaksanaan kerja sama wajib dibebankan kepada APBD masing-masing Daerah yang bersangkutan.
• Daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerja sama untuk memfasilitasi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan kerja sama antar-Daerah.
• Pendanaan sekretariat kerja sama dibebankan pada APBD masing-masing.
• Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerja sama antar-Daerah.
• Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan dana melalui APBN untuk mendukung kerja sama wajib antar-Daerah.

Kerja Sama Sukarela

• Kerja sama sukarela dapat dilakukan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan.
• Kerja sama sukarela dilakukan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan bersama.

Pelaksanaan Kerja Sama

• Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga meliputi:
  • Kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik
  • Kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah
  • Kerja sama investasi
  • Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
• Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang mengatur:
  • Hak dan kewajiban para pihak
  • Jangka waktu kerja sama
  • Penyelesaian perselisihan
  • Sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian
• Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga harus didahului dengan studi kelayakan.
• Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri meliputi:
  • Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
  • Pertukaran budaya
  • Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan
  • Promosi potensi Daerah
  • Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
• Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri dilakukan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama

• Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama yang dilakukan Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi.
• Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama antar-Daerah provinsi, antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan peraturan pemerintah.

Perselisihan

• Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi.
• Menteri menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar-Daerah provinsi, antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya.
• Jika gubernur tidak dapat menyelesaikan perselisihan, Menteri akan menangani penyelesaiannya.
• Keputusan Menteri berkaitan dengan penyelesaian perselisihan bersifat final.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar-Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri.

Desa

• Desa dapat dibentuk dalam Daerah kabupaten/kota.
• Desa memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.
• Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan kepada Desa.
• Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa dibebankan kepada:
  • APBN (jika ditugaskan oleh Pemerintah Pusat)
  • APBD provinsi (jika ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi)
  • APBD kabupaten/kota (jika ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

• Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.
• Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
• Pembinaan dan pengawasan dikoordinasikan secara nasional oleh Menteri.

Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi

• Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dilakukan oleh:
  • Menteri
  • Menteri teknis
  • Kepala lembaga pemerintah nonkementerian