Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Study Notes

The judicial power in Indonesia is exercised by the Supreme Court (Mahkamah Agung) and the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi)
The Supreme Court is the highest court in the land and has the final say on all judicial matters
The Constitutional Court, on the other hand, has the authority to review the constitutionality of laws and government regulations

The Indonesian Constitution (UUD 1945) outlines the roles and responsibilities of the three branches of government:
- Executive (President and Vice President)
- Legislative (Dewan Perwakilan Rakyat, DPR)
- Judicial (Mahkamah Agung and Mahkamah Konstitusi)
The Constitution also establishes the principles of democracy, human rights, and social justice

Penegakan hukum yang berkeadilan is a concept that emphasizes the importance of law enforcement that is fair, impartial, and respectful of human rights
It involves the integration of three elements:
1. Penegakan hukum (law enforcement): the process of enforcing laws and regulations to maintain social order and protect citizens' rights
2. Keadilan (justice): the principle of fairness and impartiality in the administration of justice
3. Berkeadilan (with justice): the commitment to upholding human rights and promoting social justice in the enforcement of laws
The concept is aimed at creating a fair and just society where everyone has equal access to justice and is treated with dignity and respect

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di Indonesia dan memiliki kata putus terakhir pada semua perkara kehakiman
Mahkamah Konstitusi, di sisi lain, memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dan peraturan pemerintah

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatur peran dan tanggung jawab ketiga cabang pemerintahan:
- Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden)
- Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat, DPR)
- Yudikatif (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi)
UUD 1945 juga menetapkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial

Penegakan hukum yang berkeadilan adalah konsep yang menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, tidak memihak, dan menghormati hak asasi manusia
Konsep ini melibatkan integrasi tiga elemen:
Penegakan hukum: proses penegakan undang-undang dan peraturan untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak-hak warga negara
Keadilan: prinsip keadilan dan tidak memihak dalam administrasi keadilan
Berkeadilan: komitmen untuk menegakkan hak asasi manusia dan mempromosikan keadilan sosial dalam penegakan hukum
Konsep ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan, di mana setiap orang memiliki akses yang sama ke keadilan dan diperlakukan dengan martabat dan hormat