Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Judicial Power

• The judicial power in Indonesia is exercised by the Supreme Court (Mahkamah Agung) and the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi)
• The Supreme Court is the highest court in the land and has the final say on all judicial matters
• The Constitutional Court, on the other hand, has the authority to review the constitutionality of laws and government regulations

Constitutional Roles

• The Indonesian Constitution (UUD 1945) outlines the roles and responsibilities of the three branches of government:
  • Executive (President and Vice President)
  • Legislative (Dewan Perwakilan Rakyat, DPR)
  • Judicial (Mahkamah Agung and Mahkamah Konstitusi)
• The Constitution also establishes the principles of democracy, human rights, and social justice

Penegakan Hukum yang Berkeadilan (Law Enforcement with Justice)

• Penegakan hukum yang berkeadilan is a concept that emphasizes the importance of law enforcement that is fair, impartial, and respectful of human rights
• It involves the integration of three elements:
  1. Penegakan hukum (law enforcement): the process of enforcing laws and regulations to maintain social order and protect citizens' rights
  2. Keadilan (justice): the principle of fairness and impartiality in the administration of justice
  3. Berkeadilan (with justice): the commitment to upholding human rights and promoting social justice in the enforcement of laws
• The concept is aimed at creating a fair and just society where everyone has equal access to justice and is treated with dignity and respect

Kekuasaan Kehakiman

• Kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
• Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di Indonesia dan memiliki kata putus terakhir pada semua perkara kehakiman
• Mahkamah Konstitusi, di sisi lain, memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dan peraturan pemerintah

Peran Konstitusi

• Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatur peran dan tanggung jawab ketiga cabang pemerintahan:
  • Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden)
  • Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat, DPR)
  • Yudikatif (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi)
• UUD 1945 juga menetapkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial

Penegakan Hukum yang Berkeadilan

• Penegakan hukum yang berkeadilan adalah konsep yang menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, tidak memihak, dan menghormati hak asasi manusia
• Konsep ini melibatkan integrasi tiga elemen:
• Penegakan hukum: proses penegakan undang-undang dan peraturan untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak-hak warga negara
• Keadilan: prinsip keadilan dan tidak memihak dalam administrasi keadilan
• Berkeadilan: komitmen untuk menegakkan hak asasi manusia dan mempromosikan keadilan sosial dalam penegakan hukum
• Konsep ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan, di mana setiap orang memiliki akses yang sama ke keadilan dan diperlakukan dengan martabat dan hormat