Kebijakan Luar Negeri: Definisi dan Perspektif

Study Notes

Kebijakan luar negeri meliputi berbagai tindakan dan usaha suatu negara dalam berinteraksi dengan dunia luar.
Kebijakan luar negeri bertujuan untuk mencapai keuntungan dan menjaga kelangsungan hidup negara.
Kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal suatu negara.
Kebijakan luar negeri dirancang untuk mencapai tujuan nasional.
Tujuan nasional dibentuk dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, situasi internasional, dan kemampuan negara.

Resenau (1976) mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai upaya negara untuk menanggulangi dan meraih keuntungan dari lingkungan eksternal guna menjaga kelangsungan hidup negara.
Holsti (1992) melihat kebijakan luar negeri sebagai tindakan dan aktivitas negara dalam berinteraksi dengan dunia luar, dengan tujuan meraih keuntungan dari lingkungan eksternal dan memperhatikan kondisi internal yang mendukung formulasi kebijakan tersebut.
Plano (1999) mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai upaya untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional dirumuskan berdasarkan kepentingan nasional dan situasi internasional, serta kemampuan negara untuk mencapainya.

Realisme melihat negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, yang selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain.
Dalam pandangan Morgenthau, negara memiliki tujuan dan aspirasi sendiri, tidak sepenuhnya tunduk pada struktur internasional.
Tindakan negara didorong oleh keinginan untuk bertahan hidup dan melindungi diri dari ancaman keamanan yang terus-menerus.
Keamanan menjadi prioritas utama bagi negara dalam realisme.
Holsti mengidentifikasi empat komponen penting dalam analisis hubungan internasional:
- Orientasi negara
- Peran nasional
- Tujuan negara
- Tindakan negara

Negara dapat memilih isolasi untuk melindungi kepentingannya, membatasi hubungan dengan negara lain.
Non-aligment atau non-blok adalah pilihan lain, di mana negara memilih untuk tidak terikat dengan blok negara yang ada.
Negara dapat membangun koalisi dan aliansi karena ketidakmampuan untuk berdiri sendiri, baik dalam pertahanan maupun ekonomi.

Peran nasional didefinisikan oleh para pembuat keputusan dan mencerminkan komitmen, aturan, dan tindakan negara.
Contoh peran nasional: pelindung regional, mediator, agen anti-imperialis, dan pembebas.

Tujuan inti negara adalah nilai-nilai dan kepentingan yang sangat penting, seperti kedaulatan dan kemerdekaan.
Tujuan jangka menengah meliputi kepentingan ekonomi dan perdagangan.
Tujuan jangka panjang sering disebut sebagai visi dan rencana universal, seperti menciptakan dunia yang demokratis atau mengkomuniskan dunia.

Orientasi negara menentukan peran nasional, yang mempengaruhi pilihan tujuan dan tindakan yang negara ambil.

Liberalisme melihat rasionalitas, pemerintahan terbatas, kebebasan individu, kebebasan politik, kompetisi individu, dan kapitalisme pasar sebagai nilai inti.
Perdamaian dianggap sebagai keadaan normal, sedangkan perang dianggap sebagai hasil dari pemerintahan yang tidak demokratis dan militeristik
Demokrasi dan perdagangan bebas dianggap sebagai solusi untuk mencegah perang.

Pengaruh legitimasi domestik terhadap hubungan internasional.
Proses politik di negara demokratis terhadap hubungan internasional.
Negara-negara demokrasi liberal cenderung memiliki kepentingan bersama dan kurang berkonflik karena komitmen terhadap aturan hukum, hak individu, dan pemerintahan demokratis.

Kerjasama ekonomi dapat mengurangi konflik antar negara, seperti organisasi regional yang bisa meredakan ketegangan antar negara yang bermusuhan.
Liberalisme menekankan pendekatan domestik atau inside-out, mengeksplorasi bagaimana pengaturan internal negara mempengaruhi perilakunya di hubungan internasional.
Liberalisme melihat sistem internasional yang berkembang menuju hubungan internasional yang pasifis.