Quiz Hukum Indonesia

Apa yang menjadi dasar hukum bagi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menurut teks tersebut?

Siapakah yang memiliki kewenangan untuk melegalkan peraturan hukum menurut teks tersebut?

Apa yang terjadi jika seseorang tidak mampu membayar pidana denda menurut Pasal 30 ayat (2) KUHP?

Apa yang menjadi sanksi terhadap pelanggaran peraturan hukum menurut teks tersebut?

Apa yang diatur dalam Pasal 521-528 KUHP menurut teks tersebut?

What is the legal basis for the KPK?

Who has the authority to legitimize legal regulations?

What happens if someone cannot pay a fine?

What is the penalty for breaching legal regulations?

What do Articles 521-528 of the Criminal Code cover?

Dasar hukum Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.
KPK dibentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan efektif dan efisien.

Kewenangan untuk melegalkan peraturan hukum berada di tangan Presiden Republik Indonesia.
Presiden dapat mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai upaya pelaksanaan undang-undang.

Pasal 30 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa jika terpidana tidak mampu membayar denda, maka dapat dijadikan sebagai pidana penjara dalam jangka waktu tertentu.
Lama penjara ditentukan berdasarkan nilai denda yang tidak dibayar.

Sanksi terhadap pelanggaran peraturan hukum bervariasi, tergantung jenis pelanggaran dan ketentuan dalam undang-undang terkait.
Sanksi bisa berupa pidana denda, pidana penjara, atau tindakan administratif.

Pasal 521-528 KUHP mengatur tentang tindak pidana tertentu yang berkaitan dengan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Pasal-pasal ini mencakup definisi, pelanggaran, dan sanksi yang aplicable untuk tindakan tersebut.