Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang akan menimbulkan masalah di masyarakat.

Pengingkaran kewajiban dapat menyebabkan pelanggaran hak orang lain.

Hak adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai anggota masyarakat.

Pasal 27 ayat (1) mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dalam bidang hukum dan pemerintahan.

Pengingkaran kewajiban dapat menyebabkan pelanggaran hak serta berbagai masalah serius di lingkungan kehidupan.

Asas penentuan posisi/status kewarganegaraan tidak penting bagi seorang warga negara.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang hak dan kewajiban anak sebagai warga negara.

Asas ius soli menentukan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya.

Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang memenuhi persyaratan umum untuk menjadi warga negara Indonesia.

Status kewarganegaraan seseorang dapat ditentukan berdasarkan hubungan darah atau keturunan dengan orang tuanya.