Format KAK (TOR) dalam Proyek

Format KAK (TOR)

• Kerangka Acuan Kerja (KAK) disusun oleh unit eselon I dan menetapkan target kinerja.
• Terdapat beberapa komponen penting dalam KAK, termasuk kementerian, program, sasaran, dan indikator kinerja.
• KAK digunakan untuk mengusulkan output baru, berbeda dengan dokumen Inisiatif Baru yang mencakup program, kegiatan, dan penambahan volume output.
• Rincian Anggaran Biaya (RAB) memuat komponen biaya kegiatan serta merupakan dokumen pendukung KAK.

Anggaran Bergulir (Rolling Budget)

• Rolling budget menggulirkan angka prakiraan maju menjadi baseline untuk anggaran tahun berjalan.
• Pada tahun 2024, data volume output dan alokasi anggaran digunakan sebagai acuan untuk baseline.

Penyesuaian Angka Dasar

• Penyesuaian dilakukan berdasarkan realisasi kinerja dan parameter ekonomi/non-ekonomi.
• Pemeriksaan dilakukan oleh DJA untuk meninjau ulang Angka Dasar yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga.

Penelaahan Renja-K/L

• Penelaahan dimulai pada minggu kedua April dan melibatkan Bappenas, Kementerian Keuangan, serta kementerian terkait.
• Fokus Bappenas adalah keselarasan proposal dengan RKP, sedangkan Kementerian Keuangan mengawasi efisiensi dan efektivitas anggaran.

Proses Persiapan APBN

• Diskusi preparatori mengirimkan informasi makroekonomi dan kebijakan fiskal ke DPR.
• Dokumen APBN disiapkan termasuk RUU APBN dan catatan keuangan.
• Setelah disetujui Presiden, APBN formal menjadi undang-undang.

Pagu Indikatif

• Pagu Indikatif digunakan sebagai pedoman untuk menyusun RKP/Renja-K/L oleh Kementerian dan Lembaga.
• Ditentukan melalui kolaborasi Kementerian Keuangan dan Bappenas, berdasarkan ketersediaan anggaran dan proyeksi belanja.

Automatic Adjustment (AA)

• AA memberikan fleksibilitas bagi APBN menghadapi kondisi ekonomi, dengan memblokir anggaran yang bukan prioritas.
• Beberapa belanja dikecualikan dari kebijakan AA untuk menjaga alokasi belanja prioritas.

Penyampaian Ketersediaan Anggaran

• Ketersediaan anggaran disampaikan kepada Bappenas dan mencakup peruntukan Pagu Indikatif.
• Pagu Indikatif memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

Penetapan Pagu Anggaran

• Pagu Anggaran disusun oleh Kemenkeu dan Bappenas berdasarkan koordinasi dengan DPR.
• Merupakan batas tertinggi anggaran yang dialokasikan untuk kementerian dalam RKA-K/L.

Reviu dan Penelaahan RKA-K/L

• Reviu dilakukan untuk memastikan kesesuaian dokumen RKA-K/L dengan kebijakan anggaran dan efisiensi belanja.
• Penelaahan RKA-K/L memastikan keselarasan dengan kinerja dan efisiensi belanja kementerian dan lembaga.### Kementerian Perencanaan/Bappenas
• Menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam proses penelaahan anggaran.
• Menjaga konsistensi antara sasaran RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP.
• Melakukan penelitian tentang ketepatan penandaan anggaran pada level output.

Kementerian/Lembaga

• Mengikuti jadwal penelaahan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).
• Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam penelaahan anggaran.
• Memastikan petugas penelaah siap untuk mengikuti proses penelaahan.

Penyusunan dan Penetapan Alokasi Anggaran K/L

• Alokasi Anggaran K/L merupakan batas anggaran tertinggi untuk pengeluaran, ditentukan melalui negosiasi antara pemerintah dan DPR.
• Setelah draf APBN disetujui, Kementerian Keuangan, dengan masukan dari Bappenas, mengirim surat alokasi dana kepada setiap K/L.
• Surat alokasi mencantumkan jumlah anggaran berdasarkan notulen rapat penelaahan draf APBN.

Penyesuaian RKA-K/L oleh Kementerian/Lembaga

• Setiap K/L akan mengatur RKA-K/L mereka berdasarkan surat alokasi.
• Penyesuaian tersebut diserahkan ke DJA untuk ditinjau, terutama bagi yang mengalami perubahan signifikan.

Penetapan APBN

• Proses terakhir dalam anggaran adalah penetapan APBN, meliputi:
  • Penelaahan RKA-K/L oleh Kementerian Keuangan (DJA).
  • Penyusunan peraturan presiden mengenai APBN.
  • Pencetakan DIPA.

Penelaahan RKA-K/L

• Setelah DPR menyetujui draf APBN, DJA dan K/L meninjau RKA-K/L.
• DJA menentukan RKA-K/L final dan mempersiapkan dekrit untuk APBN.

Penyusunan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN

• Setelah RUU APBN disahkan menjadi UU APBN, penyesuaian dilakukan terhadap RKA-K/L.
• Penyesuaian ini dimasukkan dalam peraturan presiden, menguraikan pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan pemerintah.

Penyusunan dan Pencetakan DIPA

• DIPA adalah dokumen yang merinci pelaksanaan anggaran suatu lembaga.
• DIPA disusun berdasarkan RKA-K/L yang disetujui DPR dan dimasukkan dalam peraturan presiden.
• DIPA berfungsi sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran.

Penetapan Revisi Anggaran

• Revisi anggaran adalah kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
• DJA bertanggung jawab menetapkan usulan revisi anggaran yang perlu penelaahan.
• Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan usulan revisi anggaran berupa pengesahan.

Pembatasan Revisi Anggaran

• Menteri Keuangan dapat membatasi revisi anggaran dengan memperhatikan pencapaian kinerja K/L.
• Larangan penambahan alokasi untuk Program/Kegiatan/Output dalam penyesuaian belanja negara.

Revisi APBN

• Revisi APBN-P dapat terjadi dalam keadaan darurat, dan diusulkan setelah semester II tahun anggaran berjalan.
• Revisi ini dapat menambah atau mengurangi pagu APBN dan berdampak pada penerbitan DIPA baru.

Usulan APBN-P

• Pembahasan APBN-P dimulai setelah semester I, namun bisa dipercepat jika ada situasi mendesak.
• Beberapa faktor yang memicu revisi meliputi perkembangan ekonomi yang tidak sesuai dengan asumsi dalam APBN.

DIPA Petikan

• DIPA Petikan disusun berdasarkan data alokasi anggaran yang disetujui DPR dan ditetapkan dalam peraturan presiden tentang APBN.
• DIPA Petikan secara otomatis dihasilkan oleh sistem anggaran dan memiliki kode unik untuk keamanan.

Distribusi DIPA

• DIPA Induk didistribusikan kepada pejabat tinggi terkait dan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.
• DIPA Petikan diberikan kepada unit terkait dan juga pihak-pihak penting seperti BPK dan Gubernur.

Revisi Anggaran

• Revisi Anggaran mencakup perubahan alokasi anggaran yang telah disetujui dalam APBN dan DIPA.
• Revisi dapat meliputi perubahan dalam alokasi anggaran secara keseluruhan maupun penyesuaian administrasi.