Fatwa DSN-MUI: Riba, Maysir, Pasar Modal

• Fatwa DSN-MUI tentang Ekonomi dan Keuangan Syariah memberikan panduan mengenai prinsip syariah dalam berbagai aspek ekonomi dan keuangan.

Fatwa Terkait Riba dan Maysir

• Fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2004 mengatur tentang hukum bunga (interest/fa'idah).
• Fatwa DSN MUI tentang Maysir melarang unsur spekulasi dan perjudian dalam transaksi ekonomi.
• Fatwa DSN MUI No. 9 Tahun 2008 melarang praktik SMS berhadiah dan kuis berbasis telepon yang mengandung unsur spekulasi.
• Fatwa DSN MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 mengatur prinsip syariah dalam perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek.
• Riba adalah tambahan dalam transaksi pinjaman yang bersifat eksploitatif.
• Maysir adalah segala bentuk perjudian dan spekulasi yang berisiko tinggi.
• SMS Berhadiah dilarang karena mengandung unsur maysir dan spekulasi.
• Perdagangan Efek Syariah: Saham harus sesuai dengan prinsip syariah, tanpa unsur riba dan maysir.

Fatwa Tentang Pasar Modal dan Investasi

• Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 memberikan pedoman umum penerapan prinsip syariah dalam pasar modal.
• Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 mengatur jual beli mata uang (al-sharf) dalam perspektif ekonomi syariah.
• Fatwa DSN MUI No. 86 Tahun 2012 mengatur hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah.
• Pasar Modal Syariah: Investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.
• Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf): Diperbolehkan jika dilakukan secara tunai dan tanpa spekulasi.
• Hadiah dalam Penghimpunan Dana: Harus sesuai dengan prinsip syariah, tidak boleh mengandung riba.

Fatwa Terkait Akad dan Transaksi Syariah

• Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017: Akad mudharabah.
• Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000: Pembiayaan musyarakah.
• Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017: Akad jual beli murabahah.
• Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000: Jual beli salam.
• Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000: Jual beli istishna'.
• Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017: Akad ijarah.
• Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000: Wakalah.
• Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000: Kafalah.
• Fatwa DSN MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000: Hawalah.
• Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002: Rahn (gadai syariah).
• Mudharabah: Akad bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha.
• Musyarakah: Akad kerja sama dengan modal dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.
• Murabahah: Jual beli dengan harga transparan dan keuntungan yang disepakati.
• Salam: Pembelian barang dengan pembayaran di muka, barang diserahkan kemudian.
• Istishna': Pemesanan barang yang harus diproduksi terlebih dahulu.
• Ijarah: Akad sewa-menyewa barang atau jasa.
• Wakalah: Pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu transaksi.
• Kafalah: Jaminan atau penjaminan terhadap hak dan kewajiban orang lain.
• Hawalah: Pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain.
• Rahn (Gadai Syariah): Menjadikan barang sebagai jaminan utang tanpa bunga.

Fatwa Terkait Perdagangan Online dan Dropship

• Fatwa DSN MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021: Prinsip syariah dalam bisnis dropship.
• Fatwa DSN MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021: Prinsip syariah dalam operasional online shop.
• Dropship: Harus jelas akadnya dan barang tidak boleh fiktif.
• Online Shop: Harus sesuai prinsip syariah, tidak boleh menjual barang haram.

Fatwa Terkait Etika Bisnis dan Perdagangan

• Fatwa DSN MUI tentang Tadlis, Bai' An Najasyi, dan Ihtikar: Larangan praktik penipuan, rekayasa harga, dan penimbunan barang dalam perdagangan.
• Fatwa DSN MUI No. 23 Tahun 2000: Larangan risywah (suap), ghulul (korupsi), dan hadiah kepada pejabat.
• Tadlis (Penipuan): Larangan menyembunyikan cacat produk.
• Bai' An Najasyi: Larangan menaikkan harga secara manipulatif.
• Ihtikar (Penimbunan Barang): Dilarang karena merugikan pasar.
• Risywah (Suap): Dilarang dalam segala bentuk transaksi.

Fatwa Terkait Zakat

• Fatwa DSN MUI Tahun 1982: Intensifikasi pelaksanaan zakat dan penggunaan dana zakat untuk kegiatan produktif.
• Fatwa DSN MUI Tahun 1996: Pemberian zakat untuk beasiswa.
• Fatwa DSN MUI No. 3 Tahun 2003: Zakat penghasilan.
• Fatwa DSN MUI No. 67 Tahun 2021: Pedoman pengawasan syariah di Badan Amil Zakat Nasional/Lembaga Amil Zakat.
• Fatwa DSN MUI No. 65 Tahun 2022: Hukum zakat fitrah.
• Fatwa DSN MUI No. 66 Tahun 2022: Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan bencana.
• Zakat Penghasilan: Kewajiban zakat dari penghasilan tertentu.
• Zakat Fitrah: Zakat wajib yang dikeluarkan saat Ramadan.
• Zakat untuk Beasiswa: Dana zakat boleh digunakan untuk pendidikan.
• Zakat untuk Bencana: Boleh digunakan untuk bantuan kemanusiaan.

Fatwa Terkait Wakaf

• Fatwa DSN MUI Tahun 2002: Wakaf uang.
• Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016: Wakaf manfaat asuransi dan investasi dalam asuransi jiwa syariah.
• Fatwa DSN-MUI No. 131/DSN-MUI/X/2019: Sukuk wakaf.
• Wakaf Uang: Menyumbangkan uang untuk kepentingan sosial dengan nilai pokok tetap.
• Wakaf Manfaat Asuransi: Wakaf dari manfaat asuransi jiwa.
• Sukuk Wakaf: Instrumen investasi berbasis wakaf.

Fatwa Terkait Asuransi Syariah

• Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001: Pedoman umum asuransi syariah.
• Asuransi Syariah: Proteksi dengan sistem tolong-menolong tanpa riba.

Fatwa Lainnya

• Fatwa DSN MUI No. 24 Tahun 2017: Pedoman bermuamalah melalui media sosial.
• Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/IX/2016: Pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah.
• Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016: Pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah.
• Muamalah di Media Sosial: Harus mengikuti prinsip syariah dalam promosi dan transaksi.
• Rumah Sakit Syariah: Pengelolaan fasilitas kesehatan sesuai prinsip Islam.
• Pariwisata Syariah: Wisata yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Peraturan Perundangan Terkait Ekonomi Islam di Indonesia

• UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur operasional perbankan berbasis syariah.
• Bank syariah wajib beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI.
• Fungsi sosial bank syariah sebagai lembaga baitul maal mengelola dana zakat, infak, dan sedekah.
• UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mencakup regulasi Pasar Modal Syariah sebagai sumber pendanaan perusahaan dan instrumen investasi halal.
• UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur zakat sebagai instrumen wajib untuk kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
• UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mewajibkan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank induknya menjadi entitas mandiri.

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

• OJK berperan sebagai regulator utama dalam keuangan syariah, termasuk pengawasan dan regulasi perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non-bank syariah.
• OJK menerbitkan peraturan dan standarisasi untuk transparansi dan kepatuhan syariah.
• OJK bekerja sama dengan DSN-MUI untuk penguatan literasi keuangan syariah masyarakat.

Peran Bank Indonesia

• BI berperan dalam penguatan sistem keuangan syariah.
• BI mendukung digitalisasi keuangan syariah.
• BI mempromosikan ekonomi syariah secara global.