Dinamika Demokrasi di Indonesia

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Pemisahan fungsi eksekutif antara presiden (kepala negara) dan perdana menteri (kepala pemerintahan)

Pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat

MPR terdiri dari DPR dan DPD, dua lembaga perwakilan

Pembagian kekuasaan dari pusat ke daerah

Undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan pusat-daerah

Perubahan dari pemerintahan non-demokrasi ke demokrasi

Masalah-masalah seperti penegakan hukum, korupsi, konflik, dan penguatan demokrasi lokal

Peristiwa pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI di Indonesia.

Konflik bersenjata antara Indonesia dan Malaysia, terkait penolakan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia.

Sistem pemerintahan Indonesia yang dianggap gagal karena masalah sosial dan ekonomi, serta krisis G30S/PKI dan konfrontasi Malaysia.

Sistem demokrasi di Indonesia yang didasarkan pada Pancasila, dengan pemerintahan Soeharto (1966-1998).

Lima sila ideologi dasar negara Indonesia.

Sistem pemilu di Indonesia dengan multipartai terbatas (3 partai) yang dianggap tidak demokratis.

Partai pendukung pemerintah dalam Pemilu Orde Baru, meliputi TNI, birokrat, serta profesional.

Partai yang tergabung dari beberapa partai nasionalis dan Kristen di Indonesia.

Gabungan dari beberapa partai Islam di Indonesia.

Presiden Indonesia yang menggantikan Soekarno setelah era Demokrasi Terpimpin.

Sistem pemerintahan yang menghormati hak dan kebebasan rakyat, serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan.

Dalam bahasa Yunani, berarti rakyat.

Dalam bahasa Yunani, berarti kekuasaan.

Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, yang mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai bentuk negara.

Pemilihan umum pertama di Indonesia, dianggap sebagai pemilu paling demokratis dan jujur.

Badan yang bertugas menyusun UUD baru.

Lebih dari setengah suara dalam pemilu.

Pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi yang menentang pemerintah pusat.

Pemberontakan di Jawa Barat dan Aceh yang ingin mendirikan negara Islam.

Masa pemerintahan di Indonesia setelah Soekarno, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik, tetapi juga pelanggaran HAM dan korupsi.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat karena bantuan asing dan investasi, serta eksploitasi sumber daya alam.

Tindakan pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembunuhan, penyiksaan, dan penangkapan ilegal.

Gerakan sosial yang menuntut perubahan sistem politik, ekonomi, dan sosial, sebagai reaksi terhadap krisis ekonomi dan politik.

Pemilihan umum yang lebih bebas, adil, transparan, dan kompetitif dengan sistem multipartai terbuka.

Tindakan koruptif yang merugikan negara dan masyarakat, juga melibatkan nepotisme dan kolusi.

Krisis ekonomi yang menjadi salah satu pemicu gerakan reformasi dan pengunduran diri Soeharto.

Pengunduran diri Soeharto dari jabatan Presiden pada tahun 1998, mengakhiri era Orde Baru.

Dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno yang membubarkan parlemen dan Konstituante, serta mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar negara. Dekrit ini menandai berakhirnya demokrasi parlementer dan dimulainya demokrasi terpimpin di Indonesia.

MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) adalah lembaga tertinggi negara yang dapat mengangkat dan memberhentikan presiden. DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) berfungsi sebagai lembaga legislatif yang dapat membuat undang-undang bersama presiden. Anggota kedua lembaga ini diangkat oleh presiden, bukan dipilih.

Singkatan dari Nasionalis, Agama, dan Komunis. Konsep politik yang berusaha menyatukan ketiga aliran politik utama di Indonesia dalam satu koalisi. Tujuannya adalah untuk menghadapi ancaman dari luar.