Deklarasi Djuanda

Deklarasi Djuanda

Berdaulat Lewat Deklarasi Djuanda

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berisi lebih dari 13.000 pulau, di mana sekitar 2/3 dari textright:teritori Indonesia terdiri daripada air. Namun, ekstrakt elektronik dari peraturan tempoh 1939 tentang Laut Teritorial menerangkan bahawa negara purta di pantai hanya memiliki semula jadi kedaulatan laut sampai 3 mil daripada badan air laut. Bagaimanapun, sebagai negara kepulauan, Indonesia memerlukan kedaulatan lebih luas untuk melindungi sumber daya laut yang tidak terbatas kepada Pulau-pulau. Deklarasi Djuanda adalah usulan ini yang dicetuskan oleh Djuanda Kartawidjaja, Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1957, di mana laut Indonesia telah ditetapkan sebagai satu unit wilayah KDNRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sehingga 12 batang mile daripada garis-garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari Pulau-pulau Kemudian, deklarasi ini diumumkan sebagai deklarasi unilateral atau deklarasi penggunaan batas laut arhipelagik.

Tetapi, deklarasi Djuanda menggaramati bahawa laut Indonesia merupakan laut sekitar, laut di antara dan di dalam Pulau-pulau Indonesia, dan merupakan bagian satu kesatuan wilayah KDNRI. Deklarasi ini maklumkan kepada dunia bahawa Indonesia dianggap sebagai negara arhipelagik yang memiliki kedaulatan penuh atas Pulau-pulau dan laut di sekitar mereka, melindungi sumber daya laut yang tidak terbatas kepada Pulau-pulau Kemudian, deklarasi ini diperkuat oleh beberapa perundingan internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS).

Arti Deklarasi Djuanda

Deklarasi Djuanda merupakan bagian dari perjuangan Indonesia untuk menjaga kedaulatan wilayah laut dan menggalakkan pembangunan. Bagaimanapun, deklarasi ini mendangkap tegangan internasional, dengan beberapa negara mengumpulkan protes karena ia ditakrifkan sebagai "pemberontakan undang-undang internasional" pada awalnya. Sebaliknya, kritikus menyarankan bahawa Indonesia harus menggunakan sistem diplomasi, kompromi dan konferensi hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Tetapi, Indonesia telah berhasil mempertahankan deklarasi ini melalui "quid pro quo" dan peningkatan diplomatisinya di luar negeri. Di UNCLOS III di Montego Bay Jamaika, deklarasi Djuanda akhirnya disertifikasi dalam konvensi hukum laut PBB. Setakat ini, beberapa negara telah ratifikasi konvensi ini, yang semula dipaksa oleh Perdana Menteri Ir. Djuanda, namun baru diturunkan pada tanggal 16 November 1994 setelah 60 negara memratifikasinya secara resmi.