Asas Hukum Perdata: Definisi Perkawinan

UTS Asas-Asas Hukum Perdata (07-04-2021)

• Ujian Tengah Semester untuk mata kuliah Asas-Asas Hukum Perdata dilaksanakan pada tanggal 7 April 2021.
• Waktu pengerjaan ujian adalah 100 menit.
• Akan ada pengurangan nilai 1 poin setiap keterlambatan pengumpulan selama 1 menit.

Definisi Perkawinan menurut KUHPerdata

• Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri.
• Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pendapat tentang Kedudukan BW

• "BW sebagai kodifikasi sudah tidak berlaku lagi"
• Yang masih berlaku adalah aturan-aturannya yang tidak bertentangan dengan semangat dan suasana kemerdekaan.
• Pendapat ini dikemukakan oleh:
  • Sahardjo
  • R. Soebekti
  • Prof. Wahyono
  • J. Satrio

Bagian BW yang Tidak Berlaku

• Berikut ini bukan merupakan bagian BW yang sudah todak berlaku:
  • Pelaksanaan suatu perjanjian di depan hakim
  • Ketentuan hibah
  • Ketidakwenangan bertindak dari istri
  • Ketentuan jual beli rumah

Pengertian Hukum Perdata Menurut Para Ahli

• Norma atau kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dengan orang lain
• Pengertian ini disampaikan oleh seorang ahli hukum perdata:
  • Dr. Soedewi
  • J. Satrio
  • R. Soebekti
  • R. Sardjono

Pembatalan Perkawinan Menurut UU Perkawinan

• UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena hal-hal berikut, kecuali:
  • Kematian
  • Perceraian
  • Keputusan Pengadilan
  • Kesepakatan suami-istri

Pengertian Hukum Perdata Menurut Ahli Hukum

• Hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara yang lain.
• Pengertian ini dikemukakan oleh seorang ahli hukum perdata:
  • R. Soebekti
  • R. Sardjono
  • J. Satrio
  • Dr. Soedewi

Sistematika Hukum Perdata

• Sistematika hukum perdata berdasarkan ilmu pengetahuan hukum mencakup hal-hal berikut, kecuali:
  • Kebendaan
  • Perorangan
  • Kekeluargaan
  • Waris

Akibat Perkawinan

• Akibat perkawinan mencakup hal-hal berikut, kecuali:
  • Terhadap akibat perceraian
  • Terhadap kekuasaan orang tua
  • Terhadap harta pribadi
  • Terhadap kedudukan suami isteri

Alasan Perceraian

• Di antara alasan yang dapat dijadikan akibat perceraian adalah:
  • Terdapat ketidakcocokan
  • Atas dasar kesepakatan
  • Atas kehendak pribadi suami
  • Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih selama perkawinan berlangsung.

Konsepsi Harta Bersama

• Di antara hal berikut yang benar mengenai konsepsi haka bersama adalah:
  • Suami dan istri dapat melakukan hibah
  • Dapat diberikan kuasa kepada suami untuk pengurusan harta
  • Berlaku demi hukum persatuan seluruh harta kekayaan antara suami dan istri.
  • Terhitung sejak perkawinan seluruh pendapatan dianggap sebagai milik bersama

Jenis Anak dalam Hukum

• Jenis anak dalam hukum mencakup hal-hal berikut:
  • Anak sah
  • Anak kawin
  • Anak dalam perkawinan
  • Anak luar kawin

Kewajiban Anak terhadap Orang Tua menurut UU Perkawinan

• Kewajiban anak terhadap orang tua berdasarkan UU Perkawinan apabila anak telah dewasa yaitu:
  • Menghormati orang tua dan menaati segala kehendak orang tua
  • Memelihara orang tuanya dan keluarganya dalam garis lurus ke atas
  • Membiayai kehidupan orang tua
  • Mewakili kepentingan orang tua

Konsepsi Harta Campur Bulat

• Hal yang paling benar mengenai konsepsi Harta Campur Bulat adalah:
  • Terhitung sejak perkawinan dilangsungkan
  • Di antara suami dan isteri dapat melakukan hibah
  • Berlaku demi hukum persatuan seluruh harta kekayaan antara suami dan isteri
  • Dapat diberikan kuasa kepada suami untuk pengurusan harta.

Pendapat Ahli tentang Kedudukan BW (Kecuali)

• Pendapat para ahli mengenai kedudukan BW antara lain, kecuali:
  • BW bukan lagi sebagai wetboek, tetapi rechtboek.
• Diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrina untuk menetapkan aturan mana yang masih berlaku dan aturan mana yang tidak bisa dipakai lagi.
• Telah disahkan sebagai suatu Kitab Undang-Undang. -Yang masih berlaku ialah aturan-aturannya, yang tidak bertentangan dengan semangat serta suasana kemerdekaan.

Ketentuan Pengampuan

• Tiga alasan untuk menaruh seseorang di bawah pengampuan, diatur dalam Pasal 433 BW.

Handlichting Sempurna

• Handlichting sempurna disebut juga sebagai:
  • Actio pauliana
  • Handlichting
  • Venia Aetatis
  • Droit de suite

Domisili Sesungguhnya

• Domisili sesungguhnya disebut juga sebagai:
  • Venia Aetatis
  • Handlichting
  • Droit de suite
  • Eigenlijke Woonplaats

Domisili dalam Peristiwa Hukum

• Domisili diperlukan dalam hal peristiwa hukum berikut, kecuali:
  • Menyangkut dimana perkawinan akan dilaksanakan
  • Untuk menentukan kejelasan dimana barang akan diserahkan dalam transaksi
  • Untuk menentukan dimana akan dibuatnya suatu perjanjian kawin
  • Ketika terjadinya putus perkawinan

Fungsi Catatan Sipil

• Catatan Sipil diperlukan untuk mencatat peristiwa-peristiwa penting, kecuali:
  • Kelahiran
  • Pengakuan anak
  • Transaksi bisnis
  • Pengubahan nama

Pengelolaan Harta Benda dalam Perjanjian Perkawinan

• Pengelolaan harta benda dalam perbedaan ketentuan mengenai Perjanjian Perkawinan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 meliputi:
  • Terdapat ketentuan mengenai harta campur bulat dan harta bersama
  • Isteri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai pemisahan harta kekayaan dalam Perkawinan
  • Perjanjian Perkawinan dapat dilakukan selama perkawinan berlangsung
  • Pencabutan ketentuan Pasal 108 KUHPerdata

Penyelesaian Keadaan Tidak Hadir

• Penyelesaian terhadap keadaan tak hadir, antara lain kecuali:
  • Tahapan tindakan sementara
  • Tahapan pewarisan secara definitif
  • Tahapan tindakan selanjutnya
  • Tahapan pernyataan meninggal dunia

Akibat Perkawinan Menurut KUH Perdata

• Akibat perkawinan menurut KUH Perdata yaitu:
  • Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami.
  • Wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu.
  • Isteri tidak boleh tampil dalam pengadilan tanpa bantuan suaminya.
  • Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.

Keputusan Pembatalan Perkawinan

• Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap, kecuali:
  • Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
  • Suami atau isteri yang beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
  • Orang-orang ketiga lainnya, sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.
  • Hak dan Kewajiban dalam perkawinan

Harta dalam Perkawinan di KUH Perdata

• Dalam perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata, apabila tidak dilakukan Perjanjian Kawin:
  • Penghasilan yang dimiliki kedua belah pihak menjadi harta bersama
  • Harta yang sudah ada pada waktu perkawinan dan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama.
  • Harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama
  • Seluruh harta, baik berupa aktiva maupun passiva yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama

Ketentuan Perkawinan dalam KUHPerdata

• Ketentuan mengenai perkawinan dalam KUHPerdata dicabut dengan:
  • UU No. 23 tahun 2003
  • UU No. 1 tahun 1975
  • UU No. 1 tahun 1974
  • UU No. 9 tahun 1975

Alat Pembuktian dalam KUHPerdata

• Macam alat pembuktian yang sah sebagaimana diatur dalam Buku IV KUHPerdata, antara lain kecuali:
  • Kesaksian
  • Sumpah
  • Kehendak
  • Surat-surat

Pengertian Hukum Perorangan

• Pengertian Hukum Perorangan dalam arti luas yaitu:
  • Hukum yang mengatur mengenai seorang subjek hukum
  • Meliputi ketentuan-ketentuan mengenai orang sebagai subyek hukum dan hukum keluarga.
  • Hanya meliputi ketentuan-ketentuan mengenai orang sebagai subyek hukum.
  • Hukum mengenai akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum

Hukum Keluarga dalam KUHPerdata

• Berikut yang termasuk Hukum keluarga yang diatur dalam Buku I KUHPerdata, kecuali:
  • hukum perkawinan
  • kedudukan orang sebagai subyek hukum
  • hukum perikatan
  • pengampuan

Perbedaan Lembaga Perkawinan

• Salah satu unsur yang membedakan lembaga perkawinan dengan perjanjian lainnya, adalah
  • Berlaku akibat hukum terhadap para pihak
  • Syarat-syarat perkawinan telah ditentukan undang-undang
  • Hak dan Kewajiban dalam perkawinan melekat pada kedua pasangan
  • Keterlibatan unsur negara terkait keabsahan suatu perkawinan menunjukan adanya unsur publik

Ketentuan Tanah dalam KUHPerdata

• Ketentuan mengenai tanah dalam Buku Kedua KUHPerdata telah dicabut dan diganti dengan:
  • UU No. 1 Tahun 1970
  • UU No. 5 Tahun 1960
  • UU No. 4 Tahun 1960
  • UU No. 1 tahun 1960

Syarat Materiil Perkawinan

• Syarat Materiil Perkawinan secara umum, antara lain kecuali:
  • Adanya waktu tunggu bagi wanita yang menikah untuk kedua kali, dst.
  • Diperlukan izin orang tua apabila mempelai berusia dibawah 21 tahun
  • Batasan umur untuk menikah adalah pria adalah 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun
  • Ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai

Syarat Formil Perkawinan

• Pengertian dari syarat formil perkawinan adalah:
  • Syarat yang ditentukan oleh Negara melalui pegawai pencatat perkawinan
  • Syarat mengenai akibat diberlangsungkannya perkawinan
  • Syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami istri dan melekat pada pasangan ini
  • Syarat yang berkaitan dengan formalitas atau prosedur yang harus diikuti oleh calon suami-istri, baik sebelum atau yang mendahului perkawinan dan pada saat melangsungkan perkawinan

Prinsip Adopsi

• Prinsip adopsi sebagaimana dianut dalam PP Nomor 54 Tahun 2007, antara lain kecuali:
  • Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;
  • Calon Orang Tua Angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh Calon Anak Angkat;
  • Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
  • Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing diutamakan

Pengertiaan Domisili

• Pengertian dari Domisili adalah:
  • tempat tinggal seseorang
  • tempat diberlakukannya perbuatan hukum tertentu
  • tempat dimana seseorang selalu hadir oleh hukum
  • tempat untuk melangsungkan perbuatan hukum

Perjanjian Perkawinan

• Salah satu ketentuan membedakan Perjanjian Perkawinan menurut KUHPerdata dan UU Perkawinan :
  • Salah satu dari hukum tersebut mengatur bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan
  • Salah satu dari hukum tersebut mengatur bahwa Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh kedua calon mempelai secara langsung
  • Salah satu dari hukum tersebut mengatur pembuatan perjanjian dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung
  • Salah satu dari hukum tersebut memperbolehkan dibuatnya perjanjian perkawinan saat perkawinan berlangsung

Syarat Badan Hukum

• Syarat Badan Hukum sebagai Subjek Hukum kecuali:
  • Memiliki organisasi yang teratur
  • Memiliki syarat usia atau jangka waktu
  • Memiliki harta kekayaan terpisah
  • Memiliki tujuan tertentu

Asas Monogami Relatif

• Asas Monogami Relatif dalam UU Perkawinan diatur dalam:
  • Pasal 3 - Pasal 5
  • Pasal 30 - Pasal 32
  • Pasal 6 - Pasal 7
  • Pasal 22 - Pasal 23

Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian

• Akibat putusnya perkawinan karena perceraian kecuali:
  • Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata- mata berdasarkan kepentingan anak
  • Berubahnya status anak dalam Perkawinan
  • Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri
  • Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu

Perwalian Menurut UU Perkawinan

• Perwalian menurut UU Perkawinan berlaku untuk:
  • Anak Luar Kawin
  • Anak Luar Kawin yang diakui sah
  • Anak yang belum mencapai umur 18 tahun yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua
  • Anak dibawah umur yang memegang hak mewaris dari orang tuanya

Cara Penunjukkan Wali

• Cara yang bukan merupakan cara penunjukkan wali:
  • Ditunjuk dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi
  • Ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua
  • Ditunjuk oleh satu orang tua sebelum ia meninggal
  • Ditunjuk oleh perwakilan keluarga dari orang tua

Perkawinan Campuran dan UU Perkawinan

• Perkawinan campuran sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan adalah:
  • Perkawinan antara pasangan berbeda agama
  • Perkawinan yang terjadi di luar Warga Negara Indonesia. Sipelaku kawin tunduk pada hukum asing
  • Perkawinan antara pasangan yang berbeda hukum adat
  • Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan

Ketentuan dalam KUH Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen

• Dengan berlakunya UU Perkawinan, ketentuan dalam KUH Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen yang tidak berlaku:
  • Pasal 285 KUH Perdata
  • Pasal 60 UU Perkawinan
  • Pasal 67 UU Perkawinan
  • Pasal 66 UU Perkawinan

Akibat Hukum dari Harta Bersama

• Akibat hukum dari suatu harta bersama dalam perkawinan yang bukan merupakan bagian dari akibat hukum adalah:
  • Ditunjuknya salah satu dari pihak suami atau isteri sebagai pengurus harta
  • Harta benda yang didapat dalam perkawinan menjadi hak dan milik bersama
  • Seketika saat perkawinan berlangsung dianut asas percampuran bulat
  • Harta yang dimiliki masing-masing pihak dalam perkawinan menjadi harta bawaan

Sifat Kekuasaan Orang Tua

• Sifat kekuasaan orang tua berdasarkan KUH Perdata adalah:
  • Kekuasaan orang tua terhadap anak diberikan kepada Ibu
  • Kekuasaan orang tua terhadap anak ditentukan oleh Putusan Pengadilan
  • Kekuasaan orang tua terhadap anak terdapat pada masing-masing pihak ayah dan ibu
  • Kekuasaan orang tua terhadap anak diadakan secara kolektif dan dipegang oleh ayah

Dampak Positif Dalam Lembaga Perkawinan

• Dampak positif lembaga perkawinan menurut KUH Perdata antara lain adalah:
  • Undang - undang tidak mencampuri upacara – upacara yang mendahului adanya suatu perkawinan atau aturan – aturan lainnya
  • Perkawinan menurut undang-undang adalah antara seorang pria dengan seorang wanita
  • Undang - undang tidak memperhatikan dan memperdulikan faktor biologis calon atau pasangan suami istri
  • Perkawinan hakekatnya berlangsung abadi sehingga menutup kemungkinan terjadinya perceraian karena alasan diluar yang diatur oleh undang – undang

Syarat Formil Perkawinan [Pengecualian]

• Syarat formil perkawinan yang bukan merupakan bagian dari syarat formil perkawinan:
  • Pelaksanaan perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah lampau tenggang waktu 10 hari terhitung dari tanggal pemberitahuan
  • Pernikahan harus didahului oleh suatu pemberitahuan oleh kedua calon mempelai kepada pegawai pencatat nikah
  • Perkawinan dilangsungkan atau dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut masing-masing calon mempelai
  • Adanya izin nikah dari wali atau orang tua untuk pasangan yang menikah sebelum umur 21 tahun

Pihak yang Dapat Mencegah Perkawinan

• Pihak yang tidak dapat mencegah perkawinan adalah:
  • Ayah atau ibu
  • Suami atau istri atau anak-anak dari mempelai
  • Jaksa
  • Calon mempelai atas kehendak sendiri

Akibat Pencegahan Perkawinan

• Akibat dari pencegahan perkawinan adalah:
  • Tidak pernah terjadi percampuran harta
  • Pegawai catatan sipil tidak berwenang melangsungkan perkawinan
  • Hak dan Kewajiban suami-isteri kembali kepada keadaan sedia kala
  • Dianggap tidak pernah terjadi perkawinan

Alasan Perkawinan Dapat Dibatalkan

• Alasan perkawinan dapat dibatalkan, kecuali:
  • Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan
  • Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan
  • Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan
  • Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak

Pengangkatan Anak Antar Warga Negara

• Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi 2 hal berikut (pilih 2 diantara 4):
  • Pengangkatan anak berdasarkan putusan pengadilan;
  • Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat;
  • Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  • Pengangkatan anak berdasarkan izin tertulis;

Pembagian Hukum Perdata Menurut KUHPerdata

• Pembagian hukum perdata menurut KUHPerdata kecuali
  • Perikatan
  • Kekayaan
  • Pembuktian
  • Kebendaan

Manusia Sebagai Subjek Hukum

• Manusia sebagai subjek hukum adalah pengemban hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Hak sebagai subjek hukum dimulai sejak
  • Usia 21 tahun
  • Sejak lahir
  • Usia 18 tahun
  • Sejak dalam kandungan

Makna Pasal 2 KUH Perdata

• Pasal 2 KUH Perdata bermakna:
  • Timbulnya hak untuk menjadi ahli waris
  • Aturan pengecualian lahirnya hak sebagai subjek hukum
  • Penegasan dimulainya hak sebagai subjek hukum
  • Kapan dimulainya hak keperdataan seseorang

Syarat Subjek Hukum

• Subjek hukum yang berupa badan hukum dapat terbentuk apabila memenuhi syarat-syarat, antara lain, kecuali:
  • Memiliki maksud dan tujuan
  • Didirikan oleh satu orang subjek hukum
  • Dibuat dalam akta notaris
  • Disahkan oleh lembaga yang berwenang

Tolak Ukur Kemampuan Hukum

• Tolak ukur usia cakap dalam hukum adalah .... tahun yang diatur dalam Pasal .......
  • 21 tahun - 330 KUH Perdata
  • 18 tahun – Pasal 50 ayat (1) UU Perkawinan
  • 18 tahun - 330 KUH Perdata
  • 21 tahun – Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan

Akibat Hukum Harta Benda Perkawinan

• Akibat hukum perkawinan terhadap harta benda perkawinan menurut UU Perkawinan, antara lain:
  • Segala harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan
  • Timbul pembagian harta gono gini dalam pengasuhan
  • Istri wajib meminta ijin kepada suami atas penggunaan seluruh harta yang ada
  • Timbul persatuan dan percampuran harta secara bulat sejak perkawinan berlangsung

Konsepsi Harta Bawaan

• Konsepsi Harta Bawaan, adalah:
  • Suami dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak
  • Harta yang diperoleh dalam perkawinan
  • Isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak
  • Suami dan isteri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya

Konsepsi Perkawinan Menurut UU Perkawinan

• Konsepsi perkawinan menurut UU Perkawinan adalah:
  • Menganut asas monogami mutlak
  • Melihat dari yuridisnya saja
  • Mengutamakan unsur religi dan tujuan sosial
  • Bertujuan membentuk keluarga sakinnah mawaddah warahmah

Akibat Hukum Perkawinan Terhadap Suami dan Isteri

• Akibat hukum perkawinan terhadap hubungan antara suami dan isteri, antara lain:
  • Memberikan hak untuk mendapatkan harta gono gini
  • Memberikan hak atas pengasuhan anak
  • Memberikan kedudukan yang setara antara suami dan isteri
  • Menjadikan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga

Akibat Hukum Perkawinan Terhadap Orangtua

• Akibat hukum perkawinan terhadap hubungan orang tua dan anak, antara lain
  • Memberikan kuasa penuh sebagai orang tua
  • Memberikan kewajiban untuk memelihara dan mendidik sebaik-baiknya
  • Memberikan hubungan hukum sebagai anak sah
  • Memberikan hak asuh sebagai wali anak

Akibat Hukum terhadap Harta Benda (KUH)

• Akibat hukum perkawinan terhadap harta benda perkawinan menurut KUH Perdata:
  • Timbul persatuan dan percampuran harta secara bulat
  • Timbul harta bersama sejak perkawinan berlangsung
  • Istri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas hartanya
  • Segala harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan

Akibat Hukum dengan Perjanjian Kawin

• Akibat hukum diadakannya perjanjian kawin sebelum perkawinan dilangsungkan:
  • Seketika saat perkawinan berlangsung dianut asas percampuran bulat
  • Harta benda yang didapat dalam perkawinan menjadi milik bersama
  • Ditunjuknya salah satu dari pihak suami atau isteri sebagai pengurus harta
  • Harta yang dimiliki masing-masing pihak dalam perkawinan menjadi harta bawaan

Akibat Hukum Perjanjian Kawin Saat Perkawinan

• Akibat hukum diadakannya perjanjian kawin saat perkawinan berlangsung adalah:
  • Berlaku demi hukum persatuan seluruh harta kekayaan antara suami dan isteri
  • Berlaku asas pemisahan horizontal
  • Berlaku demi hukum perpisahan harta benda dalam perkawinan terhitung tanggal ditandatanganinya perjanjian
  • Harta bawaan dihapuskan

Sebab-Sebab Curatele

• Sebab-sebab curatele, antara lain, kecuali:
  • Pemboros
  • Sakit ingatan
  • Tidak sanggup mengurus keperluan sendiri
  • Melakukan tindak pidana

Hal Mempengaruhi Subjek Hukum Manusia

• Hal-hal yang dapat mempengaruhi seorang subjek hukum manusia sehingga tidak cakap untuk bertindak dalam lalu lintas hukum, antara lain - kecuali:
  • Jenis kelamin
  • Putusan pengadilan
  • Berkelakuan buruk
  • Usia

Jenis Handlichting

• Berikut termasuk Diantara jenis-jenis handlichting antara lain:
  • Handlichting terbatas
  • Handlicthting sementara
  • Handlichting pranikah
  • Handlichting sepenuhnya

Unsur Perkawinan Berdasarkan UU

• Unsur perkawinan berdasarkan UU Perkawinan kecuali:
  • Bersifat yuridis
  • Ikatan lahir batin
  • Bertujuan religius
  • Dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki

Syarat Formil Pelaksanaan Perkawinan

• Syarat formil pelaksanaan perkawinan kecuali:
  • Ketentuan larangan kawin
  • Pengumuman pernikahan
  • Ketentuan izin kawin
  • Asas monogami

Perbedaan Utama Hukum Privat dan Publik

• Perbedaan utama hukum privat dan hukum publik adalah kecuali:
  • Hukum privat melindungi kepentingan perseorangan
    • Hukum privat mengatur hubungan subjek hukum dalam lalu lintas bermasyarakat
    • Hukum publik berkaitan dengan anggota masyarakat
    • Hukum publik berisi norma bermasyarakat yang dikaitkan dengan hukum pidana

Contoh Domisili Pilihan

• Contoh-contoh dari domisili pilihan adalah antara lain, kecuali:
  • Alamat rumah yang tertera di KTP
  • Pilihan lembaga penyelesaian sengketa
  • Pilihan tempat melangsungkan perkawinan
  • Pilihan tempat kedudukan pengadilan negeri

Pendewasaan Terbatas

• Pendewasaan terbatas kecuali:
  • Tidak dapat dicabut kembali
  • Berlaku syarat usia 21 tahun
  • Berlaku untuk perbuatan hukum tertentu saja
  • Berlaku untuk seseorang yang telah berusia 17 tahun

Pendewasaan Sempurna

• Pendewasaan Sempurna kecuali:
  • Berlaku untk perbuatan hukum tertentu saja
  • Ditentukan oleh pengadilan negeri
  • Diberikan dengan usia minimum 18 tahun
  • Berlaku vaenia aetatis

Pembagian Hukum Perdata Menurut Doktrin

• Pembagian hukum perdata menurut doktrin kecuali:
  • Hukum kekayaan
  • Hukum kekeluargaan
  • Hukum benda
• Hukum perorangan

Akibat Pembatalan Perkawinan

• Akibat dari pembatalan perkawinan adalah:
  • Tidak pernah dianggap terjadi perkawinan
  • Timbul hak dan kewajiban sebagai suami isteri
  • Timbul pembagian harta bersama
  • Muncul hak sebagai mantan suami dan mantan isteri

Syarat Pembatalan Perkawinan

• Syarat pembatalan perkawinan adalah:
  • Pernikahan dilaksanakan di Domisili KUA yang berbeda dari pasangan
  • Orang tua dari suami/isteri telah meninggal dunia
  • Salah satu dari suami/isteri berusia di bawah 19 tahun
  • Pernikahan di luar negeri lupa untuk didaftarkan

Perbedaan Pembatalan dan Pencegahan Perkawinan

• Perbedaan pembatalan dan pencegahan perkawinan adalah
  • Berdampak pada akibat hukum terhadap perkawinan
  • Mengakibatkan tidak sahnya anak yang terlahir
  • Memberikan batasan pencegahan
  • Memberikan hak kepada isteri untuk menuntut
  • Orang Tua

Yang Berhak Mencegah Perkawinan

• Yang berhak melakukan pencegahan perkawinan adalah kecuali: -Pegawai KUA -Saudara -Wali nikah

Yang Melakukan Pembatalan Perkawinan

• Pihak yang dapat melakukan pembatalan perkawinan adalah, kecuali:

  - Anak Luar Kawin
   -Pejabat yang berwenang
     -Orang Tua
  

  -.Kakek/Nenek

Akibat Putusnya Perkawinan

• Akibat putusnya suatu perkawinan: - Seketika terjadi perpisahan harta benda -Timbul hak perwalian Berkewajiban memelihara isteri Ayah dan Ibu tetap berkewajiban memeliharan dan mendidik anak-anaknya

Syarat Perceraian

• Syarat dapat diadakannya suatu perceraian, kecuali

            -Salah satu pihak meninggalkan pihak lain. Selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah
             -Kesepakatan para pihak
           -Adanya penganiayaan berat
          -Salah satu pihak bersina, penjudi, pemabuk, dsbg
  

Perbedaan Pembatalan dan Putusnya Perkawinan

• Perbedaan utama pembatalan perkawinan dan putusnya perkawinan adalah

                   - Tidak Diberikan alasan limitatif Dalam putusnya perkawinan
                       -Dalam pembatalan perkawinan, segala hak dan kewajiban dikembalikan seperti semula