Analisis Sistem Politik David Easton

Dalam teori sistem politik David Easton, aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada sistem politik merupakan bagian dari input.

Sosialisasi politik berperan dalam membentuk nilai dan norma di masyarakat sehingga mendukung sistem politik.

Salah satu kelemahan teori sistem politik David Easton adalah cakupannya yang luas dan tidak spesifik.

Menurut Gabriel Almond, arus komunikasi politik adalah pertukaran informasi antara penguasa dan masyarakat.

Kapabilitas distributif dalam teori Gabriel Almond menunjukkan kemampuan sistem politik mengalokasikan sumber daya untuk masyarakat.

Analisis struktural fungsional menunjukkan bahwa lembaga politik memiliki fungsi tertentu dan dapat dibandingkan antar negara walaupun struktur politiknya berbeda.

Pada masa demokrasi parlementer, nilai-nilai politik yang dikembangkan adalah nilai liberal.

Budaya politik subyek menekankan minat masyarakat terhadap output sistem politik yaitu hasil dari sistem politik.

Budaya politik mapan menandakan bahwa budaya politik telah diakui secara nasional dan mendalam di masyarakat.

Sistem ekonomi sosialis mengutamakan peran negara dalam pengaturan ekonomi.

Pada era ekonomi terpimpin, modal dikuasai oleh negara.

Trickle down effect adalah konsep di mana keuntungan ekonomi diharapkan menetes ke seluruh lapisan masyarakat.

Skandal Bank Bali dan korupsi menunjukkan pentingnya pemberantasan korupsi untuk pemulihan ekonomi.

Pandangan barat yang bias terhadap demokrasi menganggap demonstrasi dan boikot sebagai bentuk partisipasi politik yang negatif.

Pada era demokrasi terpimpin, partisipasi politik lebih menekankan pada seremonial dan simbolik.

Birokrasi merupakan jalan Golkar mendekati masyarakat di era Orde Baru.

Ledakan partisipasi politik pada era pasca Orde Baru menunjukkan meningkatnya partisipasi politik yang didasari kesadaran dan kebebasan individu.

Di negara demokrasi, aspirasi masyarakat disalurkan melalui lembaga perwakilan.

Sistem Preferential Ballot bertujuan untuk memilih kandidat dengan preferensi terbanyak.

Sistem proporsional lebih mencerminkan representasi dari berbagai kelompok masyarakat.

Pada masa persiapan kemerdekaan, kekuatan partai politik diperkirakan dalam membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Pada masa demokrasi terpimpin, kelompok kepentingan dan kelompok penekan berada pada fase embrional.

Selain Golkar, militer memiliki peran penting dalam politik Indonesia pada masa demokrasi pancasila.

Setelah Maklumat No.X Tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berfungsi sebagai lembaga legislatif.

Presiden Soekarno menamakan DPR-Gotong Royong untuk menghindari konflik antara DPR dan pemerintah.

Pada Pemilu 1971, anggota DPR yang diangkat berasal dari ABRI.

Sidang MPR yang digunakan untuk memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid adalah sidang istimewa.

Keretakan koalisi yang menyebabkan jatuhnya kabinet pada masa demokrasi parlementer disebabkan oleh perbedaan kebijaksanaan di antara partai politik yang membentuk koalisi.

Pada era pasca Orde Baru, presiden tidak dapat diberhentikan di tengah jalan kecuali melakukan tindakan pidana atau melanggar UUD, karena presiden dipilih oleh rakyat.

Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno membentuk kabinet kerja yang anggotanya berasal dari profesional dan fungsional.

Dalam menghadapi agresi Belanda, tentara Indonesia memilih cara militer.

Soekarno dan Nasution bersepakat untuk membentuk suatu front yang anggotanya berasal dari golongan fungsional untuk menggeser kedudukan partai politik.

Mahkamah Agung menggunakan sistem kasasi untuk menjamin keseragaman hukum di seluruh wilayah Indonesia.

Ketika Ketua Mahkamah Agung menjabat sebagai Menteri Koordinator, kedudukan MA sejajar dengan lembaga eksekutif.

Sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, terbuka peluang mengangkat hakim agung dari jabatan non karier.

Mahkamah Konstitusi berwenang membubarkan partai politik berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen.

Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden bersama DPR.

Gagasan balance of power terwujud dalam bentuk perlombaan senjata nuklir antar negara.

Indonesia menganggap politik bebas aktif adalah cara yang tepat untuk menjaga kestabilan hubungan internasional.

Indonesia menganggap politik bebas aktif adalah cara yang tepat untuk menjaga kestabilan hubungan internasional.

Keputusan Indonesia mengurangi peran di dunia internasional didasarkan pada keinginan untuk menangani masalah ekonomi dalam negeri.

Konsep 'bebas' dalam politik luar negeri bebas aktif berarti tidak memihak pada salah satu blok kekuatan dunia.

Sikap Australia yang memojokkan Indonesia pasca jejak pendapat Timor Timur menimbulkan ketegangan hubungan antar negara. Presiden Abdurrahman Wahid menanggapi situasi ini dengan menunda pengisian posisi duta besar Indonesia di Australia.

Indonesia bersedia menjadi mediator antara Filipina dan kelompok pemberontak Moro di Filipina karena ingin menjaga stabilitas keamanan di Asia Tenggara.

Analisis struktural fungsional menekankan pada fungsi dari sistem politik tanpa mempertimbangkan struktur politiknya.

Kekalahan Golkar pada pemilu 1999 disebabkan oleh adanya netralitas PNS, dicabutnya kebijakan massa mengembang, dan pemilu yang tidak lagi didominasi oleh pemerintah.

Peran partai politik pada era reformasi menghasilkan supremasi partai yang tercermin dalam keanggotaan parlemen yang didominasi partai politik dan calon presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik.

Kondisi birokrasi pada masa Orde Baru ditandai dengan ketidakrasionalan dan monoloyalitas terhadap Golkar.

Agenda politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam melaksanakan model pemerintahan yang baik mencakup pemberantasan korupsi dan penindakan hukum terhadap penyelewengan jabatan.

Menurut Samuel Huntington, militer dapat masuk ke dalam politik karena kegagalan sistem politik sivil, militer ingin melaksanakan pembaharuan sosial, dan partisipasi militer bersifat sementara.

Wiranto menekankan pentingnya kontrol obyektif pemerintah sivil terhadap militer untuk mencegah dominasi militer di berbagai aspek kehidupan masyarakat.