Akuntansi Pemerintah: Pengantar

Akuntansi Pemerintah

• Akuntansi pemerintah mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan entitas publik.
• Entitas publik meliputi pemerintah dan LSM dan data akuntansi memberikan informasi kepada eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat.
• Menurut Mardiasmo (2004), akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk memberikan pertanggungjawaban kepada principal yang berhak memintanya.
• Akuntabilitas publik terbagi menjadi pertanggungjawaban vertikal kepada otoritas yang lebih tinggi dan horizontal kepada masyarakat luas.
• Dalam teori keagenan, pemerintah (agen) menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna (prinsipal) untuk menilai akuntabilitas.
• Akuntansi pemerintah berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya publik serta mendukung pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.
• Tujuan utama adalah menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
• Pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif memastikan pengeluaran dan pendapatan dikelola secara tepat dan sesuai dengan peraturan.
• Akuntabilitas kepada publik meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap penggunaan dana publik.

Keuangan Negara dan Daerah

• "Keuangan Negara" adalah semua hak dan kewajiban negara yang dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara terkait hak dan kewajiban.
• Keuangan daerah mencakup semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang dapat dijadikan milik pemerintah daerah terkait hak dan kewajiban.
• Ruang lingkup keuangan negara meliputi hak negara memungut pajak, mengeluarkan uang, melakukan pinjaman, kewajiban tugas layanan umum, penerimaan dan pengeluaran negara/daerah, kekayaan negara/daerah, kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah atau diperoleh dengan fasilitas pemerintah.
• UU Keuangan Negara (No. 17 Tahun 2003) menyatukan pengaturan sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Regulasi Keuangan Negara dan Daerah

• UU No. 17 Tahun 2003 mendefinisikan dan mengatur hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, mencakup transaksi keuangan, pengelolaan aset, dan pertanggungjawaban keuangan negara.
• UU No. 1 Tahun 2004 mengatur tata kelola perbendaharaan, manajemen kas, dan pengelolaan aset negara.
• UU No. 15 Tahun 2004 memberikan dasar hukum untuk pemeriksaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara.
• UU No. 22 Tahun 2009 mengatur pengelolaan keuangan daerah, meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
• UU No. 32 Tahun 2004 mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk aspek pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari otonimi daerah.
• Peraturan Pemerintah (PP) mengatur teknis pelaksanaan undang-undang, seperti penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN/APBD.
• Acuan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yaitu pedoman dan standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
• Daftar regulasi saling melengkapi untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan sumber daya publik.
• Permendagri No. 64 Tahun 2013 mengatur Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) yang bertujuan untuk mengatur cara pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
• Dalam Permendagri ini, pemerintah daerah diwajibkan menerapkan sistem akuntansi yang mematuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
• SAPD mencakup pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana daerah.
• Permendagri mengharuskan pemerintah daerah menyusun beberapa laporan keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
• Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berfungsi sebagai alat kontrol dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
• Permendagri memberikan pedoman teknis dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan anggaran daerah.
• Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 mengatur hal-hal yang terkait pengelolaan keuangan negara yang mencakup.
• Keuangan negara dikelola berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta menggunakan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
• Penggunaan dana negara harus dipertanggungjawabkan kepada publik, dan laporan keuangan harus memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
• Undang-Undang mengatur bagaimana anggaran negara harus disusun, digunakan, dan dilaporkan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana publik.
• Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 menggantikan Indische Comptabiliteitswet (ICW) dan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
• UU ini mengatur pejabat perbendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah, pengelolaan uang, piutang, dan utang.
• Investasi dan pengelolaan aset negara/daerah juga diatur, serta larangan penyitaan uang dan barang milik negara/daerah.
• Mengatur pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD.
• Undang-Undahg Nomor 15 Tahun 2004 mengatur mekanisme pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
• UU ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• BPK berwenang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
• Lembaga negara, kementerian, lembaga non-kementerian, dan pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan yang akan diperiksa oleh BPK.
• BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing.
• Pejabat atau instansi yang diperiksa wajib menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK dalam laporan hasil pemeriksaan.
• Jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran hukum, BPK dapat menyerahkan temuan kepada pihak berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dasar Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah

• Sistem akuntansi pemerintahan yang baik dapat menunjukkan bagaimana dana negara dan daerah digunakan, serta memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan peraturan yang ada.
• Pemerintah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
• Laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi oleh DPRD, BPK, dan masyarakat.
• Sistem akuntansi pemerintahan memungkinkan pemantauan yang lebih efektif terhadap pengeluaran dan pendapatan negara, sehingga dapat menghindari pemborosan dan penyalahgunaan anggaran
• Laporan keuangan yang dibuat berdasarkan sistem akuntansi pemerintahan harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
• BPK memastikan bahwa semua kegiatan pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Struktur Kelembagaan Keuangan Daerah

• Struktur ini bertujuan untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam penggunaan anggaran.
• Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2015 memberikan pedoman mengenai struktur kelembagaan keuangan daerah serta peran masing-masing pihak dalam mengelola keuangan daerah.
• Yang termasuk struktur kelembagaan keuangan daerah adalah:
  • Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perangkat daerah sebagai pengguna anggaran dan barang dalam lingkup pemerintahan daerah.
  • Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), unit kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah.
  • Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Kepala SKPKD yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dan melaksanakan pengelolaan APBD.
  • Pengguna Anggaran (PA), pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD.
  • Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pejabat yang diberi wewenang oleh PA.
  • Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Pejabat yang menangani administrasi keuangan di SKPD.,
  • Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya.
  • Bendahara Penerimaan, pejabat fungsional yang menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
  • Bendahara Pengeluaran, pejabat fungsional yang bertanggung jawab atas penerimaan, penyimpanan, pembayaran, serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Peran dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

• PPKD bertanggung jawab dalam pelaksanaan APBD, termasuk pencairan dan pengendalian anggaran daerah.
• PA menyusun dokumen anggaran (RKA & DPA) serta mengawasi pelaksanaannya.
• Bendahara Pengeluaran bertugas menyalurkan dana sesuai dengan instruksi PA atau KPA.
• PPK-SKPD bertanggung jawab atas pelaporan keuangan dan verifikasi pertanggungjawaban keuangan.
• Bendahara Penerimaan mengelola pendapatan daerah, termasuk pajak dan retribusi.
• PPTK mengendalikan pelaksanaan program agar sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan.
• PA/KPA melakukan pemeriksaan kas secara berkala untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan.
• Struktur kelembagaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2015 dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
• Pembagian tugas dan wewenang yang jelas mendukung keberhasilan program dan kebijakan pembangunan daerah secara optimal.

Tahapan APBD

• Ada 4 tahap yang harus dilakukan untuk menyusun APBD, yaitu perencanaan, pembahasan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
  • Perancangan dan pengajuan dilakukan pemerintah daerah kepada DPRD pada minggu pertama Oktober sebelum penetapan anggaran.
  • Pembahasan dan persetujuan membahas rancangan dengan usulan dari DPRD, paling lambat 1 bulan sebelum pelaksanaan APBN dan APBD
  • Pelaksanaan yang di jelaskan melalui keputusan gubernur, bupati atau walikota dan terakhir.
  • Pertanggung jawaban.

Tahapan APBN

• APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang.
• APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.
• Rancangan APBN, berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan Pemerintah Pusat menyampaikan pokok pokok.
• Pemerintah Pusat dan DPR membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat.
• Pemerintah Pusat bersama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.
• Menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah.
• Rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai disertai dengan prakiraan belanja.
• Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang undang tentang APBN dan Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan UU.
• Pembahasan Rancangan UU tentang APBN dilakukan sesuai dengan UU dan Pengambilan keputusan oleh DPR.

Kesimpulan

• Keuangan negara dan daerah adalah aspek penting dan pengaturannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan, untuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
• Pemerintah wajib mengelola anggaran sesuai prinsip tata kelola yang baik dan mekanisme pengawasan penting untuk kepatuhan terhadap regulasi.
• Dalam implementasinya, tantangan meliputi ketimpangan fiskal, efektivitas penyerapan anggaran, dan potensi penyalahgunaan dana publik.
• Regulasi yang berkelanjutan, penguatan pengawasan, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan lebih profesional dan bertanggung jawab itu penting.
• Diharapkan pengelolaan keuangan negara dan daerah dapat berjalan lebih optimal dengan peraturan yang jelas dan implementasi yang baik.