Rangkum Ekonomi Indonesia PDF

**[MODUL 1]** ***Kegiatan Belajar 1*** **Pengertian Sistem Ekonomi** Sistem ekonomi adalah cara yang digunakan oleh suatu masyarakat atau negara untuk mengatur dan mengelola produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Sistem ekonomi berusaha menjawab tiga pertanyaan utama: 1. Barang apa...

**[MODUL 1]** ***Kegiatan Belajar 1*** **Pengertian Sistem Ekonomi** Sistem ekonomi adalah cara yang digunakan oleh suatu masyarakat atau negara untuk mengatur dan mengelola produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Sistem ekonomi berusaha menjawab tiga pertanyaan utama: 1. Barang apa yang harus diproduksi? 2. Bagaimana cara memproduksi barang tersebut? 3. Untuk siapa barang tersebut diproduksi? **Jenis-Jenis Sistem Ekonomi** 1. **Sistem Ekonomi Kapitalis** - **Ciri-ciri:** - Penjaminan hak milik perseorangan. - Memprioritaskan kepentingan individu (self-interest). - Pemberian kebebasan penuh dalam berusaha. - Persaingan bebas. - Harga sebagai penentu (price system). - Peran negara minimal. - **Pemikiran dasar:** - Liberalism: Kebebasan individu. - Rasionalisme: Pentingnya rasio/pikiran. - Materialisme: Kebenaran yang bisa dibuktikan secara empiris. - Humanisme: Pentingnya kehidupan di dunia. 2. **Sistem Ekonomi Sosialis** - **Ciri-ciri:** - Negara berkuasa dalam kepemilikan bersama. - Produksi sesuai kebutuhan (production for needs). - Perencanaan ekonomi oleh negara. - **Pemikiran dasar:** - Kolektivisme: Kepentingan masyarakat diutamakan. - Organisme: Negara sebagai satu kesatuan. 3. **Sistem Ekonomi Campuran** - **Ciri-ciri:** - Menggabungkan elemen dari sistem kapitalis dan sosialis. - Negara berperan dalam mengatasi ketidakseimbangan ekonomi dan sosial. - **Tindakan negara:** - Pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa untuk operasional negara. - Penarikan pajak progresif. - Pemberian subsidi untuk mengatasi kemiskinan struktural. **Kritik dan Tantangan** - Sistem ekonomi kapitalis sering dikritik karena cenderung menciptakan ketidakadilan dan monopoli. - Sistem ekonomi sosialis dikritik karena mengurangi inisiatif individu dan efisiensi ekonomi. - Sistem ekonomi campuran berusaha menyeimbangkan kekurangan dari kedua sistem tersebut. **B. Sejarah Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia** 1. **Masa Kolonial Belanda** - Sistem ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh Sistem Ekonomi Kolonial Belanda yang menguasai ekonomi Indonesia selama 350 tahun. - VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah dengan menggunakan kekerasan. - Setelah kebangkrutan VOC, Belanda menerapkan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) untuk menutup defisit anggaran. 2. **Undang-Undang Agraria 1870** - Pemerintah Belanda mengizinkan sektor swasta untuk menyewa lahan perkebunan dalam jangka waktu panjang. - Perkebunan rakyat kesulitan bersaing dengan perkebunan swasta karena keterbatasan modal. 3. **Pasca Kemerdekaan** - Para pemimpin bangsa, seperti Muhammad Hatta, berusaha merumuskan Sistem Ekonomi Kerakyatan yang berbasis pada asas kekeluargaan dan koperasi. - Sistem ini dituangkan dalam UUD 1945 sebagai dasar sistem perekonomian nasional. 4. **Era Sukarno dan Orde Lama** - Sukarno menerapkan Sistem Ekonomi Etatisme dengan negara mengendalikan produksi dan distribusi. - Hiperinflasi tinggi menyebabkan kegagalan sistem ini. 5. **Era Orde Baru** - Setelah 1966, diterapkan sistem ekonomi yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan liberalisasi ekonomi. - Sistem ini mengabaikan peranan ekonomi rakyat dan berfokus pada kapitalisme. **C. Perangkat Sistem Ekonomi dalam UUD 1945** 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi penting dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi. 5. Ketentuan lebih lanjut diatur oleh undang-undang. **D. Sistem Ekonomi Indonesia Dewasa Ini** - Ekonomi Kerakyatan diamanatkan dalam UUD 1945, namun implementasinya mencerminkan sistem kapitalis. - Dualisme ekonomi terjadi dengan adanya perbedaan antara ekonomi modern dan tradisional. **E. Sistem Ekonomi Kapitalis-Neo Liberal** - Sistem ini berkembang pesat sejak abad ke-17 dan ditandai dengan globalisasi ekonomi. - Menyebabkan ketimpangan antara negara kaya dan miskin semakin besar. **F. Sistem Ekonomi Pancasila** - Dikembangkan sejak tahun 1980, berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. - Berfokus pada ekonomi kerakyatan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. **G. Sistem Ekonomi Kerakyatan** - Mengacu pada sistem ekonomi yang melibatkan partisipasi rakyat dalam aktivitas ekonomi. - Berorientasi pada kebersamaan dan asas kekeluargaan. ***Kegiatan Belajar 2*** **A. Krisis Moneter Indonesia** 1. **Latar Belakang Krisis** - Krisis moneter tahun 1997-1998 disebabkan oleh melemahnya nilai tukar rupiah secara drastis. - Krisis ini juga melanda negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. - Penyebab utama krisis adalah meningkatnya permintaan dolar AS yang melebihi penawaran, serta defisit transaksi berjalan yang terus membesar, tingginya inflasi, dan utang luar negeri yang besar. 2. **Penyebab Internal Krisis** - **Defisit Transaksi Berjalan:** Defisit ini membesar dari tahun ke tahun, menambah tekanan pada rupiah. - **Inflasi Tinggi:** Inflasi kumulatif Indonesia mencapai 39,1 persen selama 1992-1996, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika Serikat. - **Utang Luar Negeri:** Kebijakan utang luar negeri sejak 1965 menambah beban pemerintah dan swasta. 3. **Penyebab Eksternal Krisis** - **Pergerakan Finansial Global:** Perubahan di tiga kutub dunia (AS, Eropa, dan Jepang) mempengaruhi kondisi finansial global. - **Institusi Finansial Global:** Peran lembaga keuangan internasional dalam mengelola perekonomian global. - **Spekulasi Finansial:** Mengakibatkan gejolak finansial di Indonesia. **B. Dampak Krisis Moneter** 1. **Ekonomi dan Sosial** - Krisis ini menyebabkan kerusuhan sosial dan ketidakstabilan politik. - Pemerintahan Soeharto jatuh karena tidak mampu mengatasi krisis. - Memperpanjang periode ketidakpastian hukum dan birokrasi korup yang menghambat pemulihan ekonomi. 2. **Perbandingan dengan Negara Tetangga** - Negara-negara tetangga berhasil pulih lebih cepat dari krisis. - Indonesia tetap bergantung pada bantuan IMF untuk pemulihan ekonomi. **C. Reformasi Ekonomi** 1. **Kebutuhan Akan Reformasi** - Mengubah paradigma ekonomi yang sebelumnya fokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan distribusi kesejahteraan. - Membutuhkan fundamental ekonomi yang kuat, tidak hanya mengandalkan bantuan asing tetapi juga mengembangkan potensi dalam negeri. 2. **Langkah-Langkah Reformasi** - **Menentukan Sistem Kurs:** Mengadopsi sistem kurs yang lebih fleksibel. - **Kestabilan Politik dan Keamanan:** Penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi. - **Reformasi Institusional:** Memastikan institusi hukum dan birokrasi yang bersih untuk mendukung iklim bisnis. - **Mengatasi Utang Luar Negeri:** Mengurangi beban utang dan menggunakan APBN untuk pembangunan, bukan hanya pembayaran utang. **D. Menuju Ekonomi Kerakyatan** 1. **Paradigma Ekonomi Kerakyatan** - Fokus pada pemerataan ekonomi dan pengembangan ekonomi nasional yang mandiri. - Menghapuskan KKN dan memprioritaskan kepentingan rakyat dalam perekonomian. 2. **Implementasi Ekonomi Kerakyatan** - **Otonomi Daerah:** Pemberdayaan daerah untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal. - **Pemberdayaan Usaha Kecil:** Dukungan terhadap usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. - **Kebijakan Pemerintah:** Langkah-langkah pemerintah dalam mendukung ekonomi kerakyatan seperti penghapusan monopoli dan peningkatan kapasitas modal usaha. Melalui reformasi ekonomi dan penerapan sistem ekonomi kerakyatan, Indonesia diharapkan dapat mencapai stabilitas dan kemajuan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. **[MODUL 2]** ***Kegiatan Belajar 1*** **Perkembangan dan Masalah Pertanian di Indonesia** 1. **Perkembangan Pertanian Indonesia** - Selama periode 2001-2003, 610.596 ha sawah berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman. - Jumlah petani meningkat dari 20,8 juta (1993) menjadi 25,4 juta (2003) meskipun luas lahan pertanian menyusut. - Rata-rata kepemilikan lahan menurun drastis menjadi kurang dari 0,25 ha per jiwa. - Pendapatan petani rendah, dengan banyak petani mendapatkan pendapatan tambahan dari sektor non-pertanian. - Kondisi ekologi yang buruk turut mempengaruhi produktivitas pertanian. 2. **Masalah Struktural Pertanian Indonesia** - Ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan dalam pertanian menyebabkan kesulitan finansial bagi petani. - Pembiayaan pertanian sulit karena minimnya akses kredit yang murah dan terjangkau. - Tekanan penduduk mengakibatkan distribusi lahan yang semakin sempit dan menurunnya produksi bahan makanan per jiwa. - Pertanian subsistem di mana petani hanya memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri tanpa aspek komersial menghambat peningkatan kesejahteraan. 3. **Kebijakan-Kebijakan Pembangunan Pertanian** - **Kebijakan Harga**: Menstabilkan harga hasil pertanian dan meningkatkan pendapatan petani melalui perbaikan term of trade. - **Kebijakan Pemasaran**: Menciptakan persaingan sehat di antara pedagang dan mempermudah akses petani terhadap sarana produksi. - **Kebijakan Struktural**: Redistribusi kepemilikan lahan, pengenalan teknologi baru, dan pemberdayaan kelompok tani. 4. **Pertanian Indonesia di Era Liberalisasi** - Masuknya Indonesia ke dalam Perjanjian Pertanian WTO (AoA) dan Letter of Intent (LoI) IMF menyebabkan pengurangan subsidi domestik dan ekspor serta perluasan akses pasar. - Liberalisasi ini mengakibatkan kerugian bagi petani Indonesia karena ketidakseimbangan kekuatan ekonomi antara negara maju dan berkembang. - Negara maju melindungi pertanian mereka melalui subsidi dan proteksi non-tarif, sedangkan Indonesia menghadapi tekanan kompetisi global. 5. **Pembangunan Pertanian yang Menyejahterakan Petani** - Kebijakan pembangunan pertanian harus fokus pada penanggulangan kemiskinan dan pengembangan pola usaha yang memungkinkan petani mendapatkan pendapatan tambahan dari luar sektor pertanian. - Program P4K (Peningkatan Pendapatan Petani Kecil dan Nelayan) berhasil mengembangkan pola usaha dan pola nafkah ganda untuk meningkatkan kesejahteraan petani. 1. **Perkembangan Pertanian Indonesia** - **Produksi dan Ketergantungan Impor**: Indonesia harus mewujudkan swasembada beras untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Peningkatan produksi dapat dilakukan dengan memberikan berbagai subsidi kepada petani. - **Diversifikasi Komoditi**: Selain beras, komoditas lain seperti jagung, kedelai, dan kacang tanah juga perlu ditingkatkan produksinya untuk mendukung kebutuhan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor. 2. **Masalah Kebijakan Pertanian** - **Kebijakan Gula**: Inpres No. 9/1975 tentang TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) telah merusak sistem produksi dan perdagangan gula dalam negeri. Perlu ada reformasi kebijakan yang lebih memahami kondisi riil petani tebu. - **Harga Dasar**: Pemerintah harus merevitalisasi kebijakan harga dasar padi dan komoditas lainnya untuk mendukung produksi dan pendapatan petani. 3. **Pendekatan Agribisnis** - **Sistem Agribisnis**: Pendekatan sistem agribisnis yang agresif menekankan efisiensi dan keuntungan bisnis seringkali mengabaikan peran penting petani subsistem. Petani kecil harus diberdayakan, bukan diabaikan. 4. **Latihan untuk Pemahaman Lebih Lanjut** - **Revolusi Hijau**: Revolusi Hijau meningkatkan produksi pertanian tetapi juga menurunkan pendapatan petani karena mahalnya input pertanian dan menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. - **Liberalisasi Pertanian**: Liberalisasi berdampak buruk pada kesejahteraan petani kecil karena persaingan internasional yang ketat dan penghapusan subsidi. - **Pemberdayaan Petani Kecil**: Pemerintah harus menerapkan kebijakan yang memberdayakan petani kecil melalui distribusi lahan yang adil, subsidi yang tepat, dan penguatan kelembagaan tani. ***Kegiatan Belajar 2*** **Industrialisasi di Indonesia** 1. **Sejarah Perkembangan Industrialisasi di Indonesia** - **Orde Baru dan PMA**: Industrialisasi di Indonesia mulai berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru dengan UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang mendorong liberalisasi untuk menarik modal asing. - **Strategi ISI**: Pada 1970-an hingga 1980-an, pemerintah menerapkan strategi Industri Substitusi Impor (ISI) untuk menghemat devisa dengan mengembangkan industri yang menghasilkan barang pengganti impor. - **Strategi IPE**: Awal 1980-an, pemerintah mengubah strategi ke Industri Promosi Ekspor (IPE) untuk memacu pertumbuhan industri berorientasi ekspor. - **Deregulasi dan Kebijakan** - Deregulasi tahun 1984 mengarahkan industri terutama bidang manufaktur. - Pemerintah meringankan syarat PMA tahun 1986 dan memperluas kepemilikan modal PMA hingga 95% pada tahun 1999. - Pemerintah menetapkan kebijakan harga pada produk strategis dan melakukan restrukturisasi, penyesuaian eksternal, peningkatan daya saing, serta deregulasi untuk kebijakan industri. 2. **Struktur Industri di Indonesia** - Struktur industri Indonesia masih belum dalam (shallow) dan tidak seimbang (unbalanced). - Industri skala besar, menengah, dan kecil memiliki keterkaitan ekonomi yang minim, kecuali pada sub sektor makanan, produk kayu, dan kulit. - Struktur pasar industri Indonesia berciri oligopolis dengan konsentrasi industri yang tinggi. 3. **Masalah Struktural Industri di Indonesia** - Pertumbuhan industrialisasi di Indonesia relatif rendah dibanding negara ASEAN lain. - Penelitian UNIDO menunjukkan peningkatan industrialisasi Indonesia namun masih tertinggal dibanding Malaysia dan Thailand. - Kurangnya kebijakan tepat yang mendukung perkembangan industri serta rendahnya kemampuan SDM dan infrastruktur. - **Faktor Pengembangan Industri** - **Pengembangan SDM**: Investasi dalam pengembangan SDM sangat diperlukan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan berkeahlian. - **Infrastruktur**: Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung perkembangan industri. - **Investasi Asing Langsung (FDI)**: FDI dapat meningkatkan pertumbuhan industri dan ekonomi. - **Return Investasi**: Tingkat return yang tinggi menarik investor dan mendukung pertumbuhan industri. - **Riset dan Pengembangan**: Riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk di pasar internasional. 4. **Birokrasi yang Belum Efisien** - Tingkat efisiensi waktu dan biaya birokrasi di Indonesia masih rendah dibanding negara tetangga ASEAN. - Proses perizinan yang lama dan kompleks membuat Indonesia kurang menarik bagi investor dibanding negara lain seperti Malaysia dan Singapura. 5. **Klasifikasi dan Konsentrasi Industri di Indonesia** - **Kontribusi Industri**: Sektor industri merupakan sektor utama dalam perekonomian Indonesia, menyumbang sekitar 25,01% dari PDB pada tahun 2002 dan meningkat menjadi 25,50% pada tahun 2014. - **Pengelompokan Industri**: Industri di Indonesia dibagi menjadi empat kategori: industri besar, sedang, kecil, dan industri kerajinan rumah tangga, berdasarkan jumlah tenaga kerja. Selain itu, industri juga diklasifikasikan ke dalam sektor primer, sekunder, dan tersier. a. **Nilai Investasi Asing dan Domestik** - **Investasi Asing**: Setelah krisis ekonomi 1997/1998, investasi asing terbesar masuk ke sektor industri sekunder. Investasi sektor sekunder menurun pada awal 2000-an namun kembali naik pada tahun 2004. - **Investasi Domestik**: Investasi domestik juga menunjukkan fluktuasi, dengan sektor sekunder menjadi penerima investasi terbesar. b. **Kepemilikan dan Pengembangan Industri** - **Aturan Kepemilikan**: Sebelum 1980-an, perusahaan milik pemerintah mendominasi. Setelah krisis ekonomi 1997, banyak perusahaan negara dijual kepada swasta atau asing untuk mengurangi beban pemerintah. - **Dampak Krisis**: Krisis ekonomi menyebabkan restrukturisasi dan penjualan aset negara, serta pengurangan kepemilikan pemerintah dalam sektor industri. c. **Kebijakan Industri Indonesia** - **Regulasi dan Standarisasi**: Membuat regulasi yang jelas terkait kebijakan industri dan teknologi, memenuhi standarisasi internasional, dan memberikan kewajiban kepada perusahaan asing untuk melakukan R&D di Indonesia. - **Pengembangan SDM**: Kebijakan untuk meningkatkan sharing SDM, mendorong penyerapan tenaga kerja lokal dan R&D teknologi yang sesuai dengan kebutuhan nasional. - **Iklim Penelitian**: Meningkatkan iklim penelitian dengan melibatkan instansi pemerintah seperti LIPI dan BPPT serta perguruan tinggi untuk mendukung R&D yang didanai oleh industri. d. **Tantangan Industri Nasional di Era Globalisasi** - **Proteksi dan Efisiensi**: Industri besar di Indonesia mendapat banyak proteksi yang membuat mereka tidak efisien dan rentan terhadap gejolak eksternal. - **Industri Rakyat**: Industri rakyat yang berbasis koperasi terbukti tangguh dan menjadi pengembangan strategis industri Indonesia dalam menghadapi globalisasi. Materi ini menyoroti pentingnya pengembangan kebijakan yang mendukung investasi, penguatan SDM, penelitian dan pengembangan, serta pengelolaan kepemilikan industri untuk meningkatkan daya saing Indonesia di era globalisasi. Tantangan dalam birokrasi dan proteksi terhadap industri besar perlu diatasi untuk menciptakan lingkungan industri yang lebih efisien dan produktif. **[MODUL 3Top of Form]** ***Kegiatan Belajar 1*** **Sejarah Perkembangan dan Kebijakan Perbankan di Indonesia** **1. Periode Orde Lama (1959-1965)** - **Kebijakan Pengendalian Moneter 1959**: - **Sanering**: Pemotongan nilai uang kertas, mengurangi nilai Rp500,00 dan Rp1000,00 menjadi 10% dari nilai awal. - **Pembekuan Simpanan Bank**: Pembekuan 90% simpanan di bank untuk jumlah simpanan di atas Rp25.000,00. - **Penghapusan Sistem Bukti Ekspor**: Penghapusan bukti ekspor menjadi pungutan ekspor dan pungutan impor. - **Peraturan Pusat No. 41 Tahun 1960**: - **Pembentukan BKTN**: Bank Koperasi Tani dan Nelayan, hasil penggabungan BRI, Bank Tani dan Nelayan, serta Nederlandsche Handels Maatschappij. - **Tugas BKTN**: Menyediakan kredit dan pembiayaan untuk petani dan nelayan dengan pendidikan, pelatihan, dan pengawasan. - **Perubahan pada Tahun 1965**: - **Integrasi BTN dan BKTN**: BTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia, dan BKTN menjadi Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (BIUKTN). **2. Periode Orde Baru (1966-1983)** - **Kebijakan Pemerintah**: - **Represi Keuangan**: Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi jangka panjang. - **Peraturan 3 Oktober 1966**: - Peninjauan kembali kredit perbankan dengan batasan jumlah kredit, agunan, dan suku bunga. - Penerapan anggaran pendapatan dan belanja negara berimbang untuk pengendalian inflasi. - Kebijakan debirokratisasi untuk mengurangi intervensi pemerintah dalam ekonomi. - Kebijakan perdagangan luar negeri yang mendorong ekspor. - Penundaan pembayaran utang luar negeri dan penarikan utang baru untuk mengurangi tekanan neraca pembayaran. - **Perubahan Sistem Perbankan**: - **Pembentukan BRI Unit Desa**: Kredit program subsidi (BIMAS) untuk kebutuhan produksi pertanian. - **Permasalahan Kredit BIMAS**: - Tingkat pengembalian kredit rendah, dari 5% (1973) menjadi 35% (1984). - Realisasi kredit hanya 44% dari target, dan pengembalian kredit mencapai 36,8% dari target. **B. Deregulasi Perbankan** **Periode Sebelum Krisis (1983-1997)** - **Paket Kebijakan Juni 1983 (Pakjun\'83)**: - **Tujuan**: Mendorong ekspor non-migas dan mengurangi ketergantungan pada devisa dari minyak. - **Isi Kebijakan**: 1. Penghapusan pagu kredit. 2. Kebebasan bank menentukan suku bunga deposito dan kredit. 3. Pengaturan volume kredit likuiditas. - **Implementasi**: Mei 1983 suku bunga deposito dibebaskan, Juni 1983 pengendalian suku bunga dihilangkan. - **Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto\'88)**: - **Tujuan**: Meningkatkan penggerahan dana, memperluas layanan bagi masyarakat, dan mendorong efisiensi perbankan. - **Isi Kebijakan**: 4. Pembukaan pasar bagi industri perbankan nasional. 5. Penetapan pajak atas bunga deposito. 6. Penurunan Giro Wajib Minimum (GWM). 7. Penetapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). 8. Penempatan dana BUMN di bank pemerintah. 9. Diferensiasi produk DPK. 10. Kelonggaran persyaratan ijin perdagangan valuta asing. - **Dampak Deregulasi**: - **Pertumbuhan Bank**: Pendirian ratusan bank baru, baik oleh pengusaha besar maupun pengusaha baru. - **Pertumbuhan Mobilisasi Simpanan**: Total simpanan meningkat signifikan dari 1983 hingga 1997. **C. Perbankan Pada Periode Krisis Moneter 1997/1998** - **Penyebab Krisis**: - **Kebijakan Pemerintah**: Penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk mengatasi krisis. - **Masalah Perbankan**: Lemahnya rasio modal terhadap aktiva produktif, rendahnya persyaratan modal minimum, dan tingginya kredit bermasalah. - **Dampak Krisis**: - **Ekspansi Kredit Berisiko Tinggi**: Banyak bank melakukan ekspansi kredit yang berisiko tinggi tanpa analisis kredit yang memadai. - **Kredit Macet**: Meningkatnya kredit macet hingga 7,7% atau Rp10,2 triliun pada 1997. - **Penarikan Simpanan**: Masyarakat menarik simpanan besar-besaran dari bank yang dianggap tidak sehat. - - **Kebijakan Pemerintah**: - **Penyaluran BLBI**: Bantuan likuiditas untuk menjaga kestabilan perbankan. - **Pengawasan dan Restrukturisasi**: Pengawasan yang ketat dan restrukturisasi perbankan. **D. Dampak Krisis Terhadap Perbankan** - **Penurunan Kepercayaan**: Masyarakat kehilangan kepercayaan pada perbankan. - **Peningkatan Suku Bunga**: Suku bunga deposito dan kredit meningkat tajam. - **Kesulitan Likuiditas**: Banyak bank mengalami kesulitan likuiditas dan kredit macet. **E. Perbankan Pasca Krisis** - **Konsolidasi dan Efisiensi**: Perbankan Indonesia fokus pada konsolidasi dan efisiensi operasional. - **Perubahan Struktur Dana**: Perubahan dari dana mahal (deposito) ke dana murah (tabungan dan giro). - **Posisi Deposito**: Penurunan posisi deposito berjangka dari 52% pada Juni 2003 menjadi 48% pada Desember 2003. **F. Arsitektur Perbankan Indonesia (API)** - **API**: Kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh, memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk 5-10 tahun ke depan. - **Visi API**: Mencapai sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. - **Pilar API**: 1. Struktur perbankan yang sehat. 2. Sistem pengaturan yang efektif. 3. Sistem pengawasan yang independen dan efektif. 4. Industri perbankan yang kuat. 5. Infrastruktur pendukung yang mencukupi. 6. Perlindungan konsumen. - **Klasifikasi Bank (2013)**: 7. Bank internasional (modal ≥ Rp. 50 triliun). 8. Bank nasional (modal Rp. 10 triliun - Rp. 50 triliun). 9. Bank dengan fokus khusus (modal Rp. 0,1 triliun - Rp. 10 triliun). 10. Bank dengan kegiatan usaha terbatas (modal \< Rp. 100 miliar). **G. Perbankan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat** - **Peran Penting**: Menanggulangi kemiskinan melalui akses fasilitas finansial seperti kredit mikro. - **Distribusi Kredit**: Sebagian besar masuk ke sektor modern, yang relatif hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat. - **Investasi Ekonomi Rakyat**: Investasi kecil namun menciptakan banyak unit usaha dan kesempatan kerja. - **Struktur Ekonomi Indonesia**: UKMK mendominasi jumlah pelaku ekonomi, sedangkan UBK memiliki pangsa pasar lebih besar dan kontribusi lebih tinggi terhadap PDB. **H. Keuangan Mikro** - **Fungsi Keuangan Mikro**: 1. Peningkatan konsumsi dan pengelolaan risiko. 2. Pengembangan usaha mikro. 3. Meningkatkan pendapatan dan standar hidup. - **Studi ADB**: Keuangan mikro berperan signifikan dalam mengurangi kemiskinan. - **Hambatan**: Kurangnya jaminan (collateral) dan ketatnya prinsip prudential banking membuat akses keuangan formal sulit. **I. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** - **Pembentukan**: Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011. - **Visi**: Lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya. - **Misi**: 1. Menyelenggarakan kegiatan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mewujudkan sistem keuangan yang stabil. 3. Melindungi konsumen dan masyarakat. - **Fungsi OJK**: 1. Pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB. - **Tujuan**: Memastikan keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan berjalan dengan baik dan melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat. ***Kegiatan Belajar 2*** A. **Konsep Dasar Keuangan Negara** 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2. Memajukan kesejahteraan umum, 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 4. Ikut menjaga ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. - **Fungsi APBN** APBN sering diartikan sebagai daftar terinci mengenai penerimaan dan pengeluaran suatu negara selama periode satu tahun. APBN berfungsi untuk: - Membiayai pengeluaran yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan nasional, - Meningkatkan kesejahteraan rakyat, - Membayar utang dalam dan luar negeri. B. **Kebijakan Anggaran** - Peningkatan anggaran pendidikan, - Pemberdayaan penduduk miskin, - Pertahanan dan keamanan. C. **Masalah Pengelolaan Keuangan Negara** Masalah yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan negara antara lain: - Kebocoran anggaran melalui KKN, - Beban pembayaran utang luar negeri yang tinggi, - Ketidakefisienan dalam pengumpulan sumber-sumber penerimaan. - **Instrumen Redistribusi: Pajak dan Subsidi** 1. **Pajak**: Berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan. Kendala dalam pengumpulan pajak antara lain: - Rendahnya jumlah wajib pajak, - Tarif pajak yang kurang kompetitif, - Administrasi pajak yang belum optimal. 2. **Subsidi**: Berfungsi untuk melindungi dan memberdayakan rakyat miskin. Subsidi juga berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional, seperti subsidi kepada petani untuk melindungi dari persaingan yang tidak seimbang. 3. **Asumsi dalam APBN** Asumsi APBN mencakup nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan harga minyak internasional. Asumsi-asumsi ini sering kali berubah dan mempengaruhi kestabilan anggaran. Pemerintah perlu memastikan bahwa asumsi-asumsi tersebut dibuat berdasarkan perhitungan yang matang dan melibatkan Bank Indonesia dalam proses penetapannya. **Efisiensi Anggaran** Pemerintah dapat meningkatkan efisiensi anggaran dengan: - Mengurangi dana taktis dan mark-up anggaran, - Menghindari penyalahgunaan dana seperti kick-back, - Mengelola struktur biaya dengan baik untuk setiap proyek yang didanai pemerintah. **[MODUL 4]** **Investasi** **A. Pengertian Dasar** - **Definisi Investasi**: Investasi diartikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang modal atau peralatan produksi guna meningkatkan kemampuan memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Sukirno (2004:121) menekankan bahwa investasi bertujuan meningkatkan kemampuan produksi. - **Pentingnya Investasi dalam Ekonomi**: Ungkapan \"there is no (economic) growth without investment\" menegaskan bahwa investasi memiliki peran sentral dalam pembangunan ekonomi. Investasi mempengaruhi permintaan agregat, output, kesempatan kerja, dan pembentukan kapital. - **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Investasi**: 1. **Revenues (pendapatan)**: Pendapatan yang memadai dari modal yang ditanamkan. 2. **Cost (biaya)**: Ditentukan oleh suku bunga, pajak, dan biaya operasional lainnya. 3. **Expectations (harapan)**: Harapan terhadap masa depan dari investasi. **B. Investasi Dalam Negeri dan Luar Negeri** - **Tren Investasi di Indonesia**: Data BKPM menunjukkan fluktuasi nilai investasi dari 1997 hingga 2004. PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing) menunjukkan dinamika yang serupa, dengan sektor sekunder sebagai favorit. - **Dominasi Jawa dan Bali**: Investasi cenderung terkonsentrasi di Jawa dan Bali baik sebelum maupun setelah otonomi daerah, dengan sektor sekunder mendominasi. **C. Investasi oleh Ekonomi Rakyat** - **Dualisme Kebijakan**: Pemerintah menggabungkan kebijakan yang mendorong investasi asing besar dan ekonomi rakyat yang lebih kecil. Studi empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan nilai tambah lebih dinikmati oleh perusahaan besar. - **Pentingnya Ekonomi Rakyat**: Ekonomi rakyat menyerap banyak tenaga kerja dan menggunakan sumber daya lokal, memberikan dampak positif seperti mengurangi kemiskinan dan distribusi pendapatan. **D. Masalah Struktural Peningkatan Investasi di Indonesia** - **Kesenjangan Investasi**: Ada ketimpangan yang tinggi dalam distribusi investasi di Indonesia. Sentralisasi kebijakan menyebabkan ketergantungan daerah pada pusat, melahirkan hubungan yang eksploitatif. - **Sentralisasi Pembangunan**: Pembangunan yang terkonsentrasi di daerah padat penduduk menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpuasan, terutama dari daerah-daerah kaya sumber daya namun kurang mendapatkan alokasi proyek dan bantuan pusat. **E. Kebijakan Pengembangan Investasi untuk Kesejahteraan Rakyat** - **Investasi Pemerintah dan Swasta**: Investasi oleh pemerintah dimaksudkan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pendapatan langsung. Investasi ini mencakup pembangunan sarana, prasarana, dan human investment untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. - **Pentingnya Pengembangan Investasi di Daerah**: Mengembangkan investasi di daerah penting untuk dampak langsung dan tidak langsung bagi masyarakat setempat. Hal ini menciptakan peluang kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. - **Hambatan dalam Investasi Ekonomi Rakyat**: Kebijakan pemerintah saat ini kurang mendukung investasi ekonomi rakyat, terbukti dari rendahnya pelaku ekonomi rakyat yang mendapat bantuan modal. Hanya 6% pelaku ekonomi rakyat yang mendapat Bapak Angkat berdasarkan survei BPS. **F. Kebijakan Pengembangan Investasi untuk Kesejahteraan Rakyat** - **Peran Pemda dalam Menarik Investasi**: Pemda harus menggali potensi daerah dan menyelaraskan keinginan daerah dengan keinginan investor. Faktor penarik bagi investor meliputi sumber daya manusia, regulasi daerah, dan infrastruktur. - **Faktor Penentu Keputusan Investasi**: Investor melihat potensi ekonomi daerah untuk memperoleh keuntungan. Faktor lain seperti keamanan, infrastruktur, dan sikap masyarakat juga mempengaruhi keputusan investasi. - **Analisis Daya Tarik Investasi**: KPPOD (2002) menggunakan tujuh variabel untuk menilai daya tarik investasi suatu wilayah, yaitu keamanan, potensi ekonomi, budaya daerah, sumber daya manusia, keuangan daerah, infrastruktur, dan peraturan daerah. - **Indikator Daya Tarik Investasi di Indonesia**: Jawa menjadi wilayah yang paling menarik bagi investasi karena kekuatan pasar, infrastruktur, dan keamanan. Namun, sektor ekstraktif seperti kehutanan dan pertambangan lebih dominan di luar Jawa karena kekayaan sumber daya alam. - **Optimalisasi Indikator Non-Natural**: Pemerintah daerah harus fokus pada pengembangan infrastruktur, aturan-aturan, budaya masyarakat, dan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya tarik investasi. - **Mekanisme Investasi Ekonomi Rakyat**: Pemerintah perlu menciptakan mekanisme yang mendukung investasi ekonomi rakyat dengan menyusun peraturan yang mendorong investasi ini. Mekanisme ini harus dilengkapi dengan pelatihan dan pengembangan manajemen. **Ringkasan Materi Perdagangan Internasional** **A. Konsep dan Kritik Perdagangan Bebas** - **Konsep Perdagangan Bebas**: John Madeley menyatakan bahwa perdagangan bebas dipercaya dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dunia melalui pemanfaatan sumber daya secara efisien dan penurunan biaya produksi. Teori keuntungan komparatif David Ricardo mendukung pandangan ini dengan menekankan bahwa negara-negara akan mendapat manfaat lebih besar jika fokus pada produksi barang yang mereka hasilkan dengan biaya rendah. - - **Manfaat Perdagangan Bebas**: 1. **Peningkatan Akses Pasar**: Membuka peluang ekspor bagi negara berkembang, seperti Indonesia, yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk miskin. 2. **Efisiensi Ekonomi**: Penghapusan hambatan perdagangan meningkatkan efisiensi, pendapatan produsen, dan kepuasan konsumen. - **Kritik terhadap Perdagangan Bebas**: 3. **Dominasi Ekonomi oleh MNC**: Perusahaan multi/trans-nasional mendominasi pasar global, mengakibatkan ketimpangan kekayaan dan ketergantungan negara berkembang. 4. **Peningkatan Ketimpangan**: Pasar bebas cenderung menguntungkan pelaku ekonomi kuat dan mengabaikan kesejahteraan pelaku ekonomi kecil, terutama petani dan industri kecil di negara berkembang. **B. Perkembangan dan Kinerja Perdagangan Internasional** - **Pertumbuhan Ekonomi Global**: Ekonomi dunia telah tumbuh pesat, memainkan peran besar dalam perekonomian global. Meningkatnya rasio ekspor terhadap PDB merupakan indikator keterbukaan negara dalam perdagangan internasional. - **Indikator Perdagangan**: 1. **Unit Value Index**: Menggambarkan harga barang ekspor dan impor. Selama dua tahun terakhir, Indonesia mengalami penurunan harga barang ekspor sebesar 10%. 2. **Term of Trade**: Rasio harga ekspor terhadap impor, yang mencerminkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. - **Daya Saing Produk Indonesia**: Indonesia memiliki keunggulan kompetitif pada beberapa komoditi unggulan seperti pakaian jadi, tekstil, pulp dan kertas, serta kayu lapis. Namun, kontribusi ekspor barang elektronik Indonesia masih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya seperti Singapura dan Malaysia. - **Kinerja Ekspor dan Impor**: Data menunjukkan bahwa volume perdagangan luar negeri Indonesia menurun. Meskipun nilai ekspor meningkat, nilai impor juga mengalami kenaikan yang signifikan, mencerminkan ketergantungan pada bahan baku dan penolong dari luar negeri. **Tantangan dalam Perdagangan Internasional** - **Kompetisi Global**: Negara berkembang menghadapi tantangan bersaing dengan negara maju yang lebih efisien dalam produksi barang dan memiliki akses teknologi canggih. - **Ketergantungan pada Komoditi**: Ekspor Indonesia masih banyak bergantung pada komoditi dasar seperti pertanian dan pertambangan, yang memiliki nilai tambah rendah dibandingkan produk manufaktur. - **Pengaruh Kebijakan Global**: Kesepakatan internasional seperti WTO mempengaruhi kebijakan perdagangan negara berkembang, yang sering kali tidak memiliki daya tawar tinggi dalam negosiasi. **C. Perdagangan Internasional di Era Globalisasi** 1. **Liberalisaasi Perdagangan dan GATT:** - Liberalisaasi perdagangan menjadi pendorong globalisasi ekonomi, terutama sejak pembentukan General Agreement on Trade and Tariff (GATT). - Putaran Uruguay mempercepat perdagangan dunia dengan menghapus hambatan tarif dan non-tarif, serta melibatkan sektor jasa dalam liberalisasi. 2. **Implementasi GATS:** - General Agreement on Trade and Services (GATS) memperkuat posisi negara maju dalam sektor jasa, sementara negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi kesulitan. - Pembukaan sektor jasa menyebabkan masuknya konsultan asing dan lembaga pendidikan asing, yang diprotes oleh kalangan akademisi dalam negeri. 3. **Komitmen Indonesia dalam GATS:** - Indonesia telah berkomitmen pada lima sektor dan 68 transaksi dalam GATS, meskipun masih terdapat berbagai pembatasan. - Sektor jasa di Indonesia mengalami defisit perdagangan dan kesulitan bersaing. 4. **Dampak Globalisasi Perdagangan:** - Meskipun perdagangan bebas dapat meningkatkan kesejahteraan global, dampak positifnya lebih terasa di negara maju. - Konsentrasi perdagangan dunia di Amerika Utara, Eropa Barat, Jepang, dan Cina mengakibatkan ketidakadilan ekonomi bagi negara berkembang. 5. **Tantangan dan Ancaman bagi Indonesia:** - Sektor pertanian Indonesia tetap terlindungi, namun sektor jasa seperti angkutan, asuransi, dan keuangan terancam. - Dominasi pasar oleh negara maju dan asing menyebabkan tantangan serius bagi perekonomian Indonesia. 6. **Perdagangan Bebas dan Neo-kolonialisme:** - Perdagangan bebas dianggap sebagai bentuk neo-kolonialisme ekonomi yang merugikan negara berkembang. - Beberapa ekonom dan aktivis mengkritik perdagangan bebas karena memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. **D. Masalah Struktural Perdagangan Internasional** 1. **Konsentrasi Ekonomi di Negara Maju:** - Data menunjukkan bahwa pertumbuhan perdagangan dunia terpusat di negara maju. - Ekspansi perdagangan bebas lebih menguntungkan negara dengan industri maju, sedangkan negara berkembang hanya menikmati keuntungan minimal. 2. **Kerugian bagi Negara Berkembang:** - Liberalisasi perdagangan seringkali merugikan negara berkembang dengan menurunkan nilai tukar ekspor dan mengalihkan devisa kembali ke negara maju. 3. **Rekomendasi Stiglitz:** - Pelaksanaan globalisasi perlu dikaji ulang dan dipertimbangkan secara radikal untuk mencapai kesejahteraan yang adil. **E. Menyikapi Perdagangan Bebas** 1. **Aksi dan Demonstrasi:** - Berbagai elemen masyarakat Indonesia melakukan demonstrasi menentang WTO, IMF, dan globalisasi yang dianggap merugikan negara berkembang. - Aksi-aksi ini melibatkan berbagai kelompok seperti petani, aktivis, dan organisasi lingkungan. **Kesimpulan** Globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan membawa tantangan dan keuntungan yang berbeda bagi negara maju dan berkembang. Sementara negara maju cenderung mendapatkan manfaat lebih besar, negara berkembang seperti Indonesia harus menghadapi berbagai hambatan dan risiko ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang tepat untuk menghadapi dan menyikapi perdagangan bebas agar tidak merugikan kepentingan nasional.Bottom of Form **[MODUL 5]** **A. Prinsip Dasar Koperasi Indonesia** 1. **Definisi dan Tujuan Koperasi**: - **Menurut Muhammad Hatta**: Koperasi adalah persekutuan kaum lemah untuk membela kepentingan hidupnya dengan mencapai kebutuhan hidup dengan biaya yang murah. - **Menurut Edilius dan Sudarsono**: Koperasi adalah perkumpulan orang dengan kemampuan ekonomi terbatas yang membentuk organisasi dengan prinsip demokrasi dan memberikan sumbangan setara terhadap modal serta menanggung risiko bersama. 2. **Unsur Utama Koperasi**: - Sekelompok anggota masyarakat dengan \"kepentingan bersama\". - Pertemuan secara sukarela dan terbuka. - Kesepakatan bekerja sama. - Pembentukan koperasi bersifat bottom-up. - Koperasi sebagai wadah bersama dengan prinsip kesetaraan suara. 3. **Prinsip Koperasi**: - Keanggotaan sukarela dan terbuka. - Pengelolaan demokratis. - Pembagian sisa hasil usaha (SHU) yang adil. - Pembatasan balas jasa pada modal. - Kemandirian dan keswadayaan. **B. Sejarah Koperasi di Indonesia** 1. **Perkembangan Awal**: - Koperasi pertama di dunia didirikan di Rochdale, Inggris. - Koperasi pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1895 oleh R. Aria Wiriatama di Purwokerto untuk membantu pegawai pamong praja. 2. **Perkembangan Lebih Lanjut**: - Tahun 1913, berdirinya Sarikat Dagang Islam (SDI) yang menjadi Sarikat Islam (SI) dan mendirikan koperasi industri kecil. - Peraturan Koperasi oleh H.J. Boeke tahun 1927 mendorong berdirinya koperasi. - Pada masa pendudukan Jepang, koperasi diubah menjadi kumikai untuk kepentingan Jepang. - Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai mengembangkan kebijakan ekonomi koperasi sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. 3. **Era Orde Baru**: - Program Koperasi Unit Desa (KUD) diintegrasikan dengan program pengembangan pertanian lain. **C. Kinerja dan Peranan Koperasi dalam Perekonomian Indonesia** 1. **Statistik Koperasi**: - Koperasi mengalami peningkatan jumlah dan peranan dalam perekonomian Indonesia selama periode Pelita I-V. - Jumlah koperasi, modal, volume usaha, dan SHU terus meningkat. - Peran KUD dalam ekonomi pertanian sangat signifikan. 2. **Tantangan Koperasi**: - Meskipun banyak anggota yang terdaftar, partisipasi aktif dan pelayanan masih terbatas. - Koperasi masih memiliki aset yang rendah dibandingkan dengan sektor swasta dan BUMN. **D. Masalah Struktural Koperasi di Indonesia** 1. **Hambatan Struktural**: - Deregulasi sektor perbankan dan industri yang menghambat perkembangan koperasi. - Keterbatasan kapasitas manajerial dan keuangan koperasi. - Dominasi modal besar yang menguasai perekonomian. 2. **Solusi**: - Diperlukan reformasi kebijakan yang mendukung perkembangan koperasi. - Pengembangan regulasi yang menguntungkan koperasi. - Deregulasi yang memungkinkan koperasi untuk berkembang dengan skala besar. **E. Tantangan Koperasi di Era Korporatokrasi** 1. **Faktor Internal**: - Keterlambatan profesionalitas pengelolaan, kualitas sumber daya manusia, dan permodalan. - Pentingnya meningkatkan kemampuan anggota dalam pengelolaan koperasi. 2. **Faktor Eksternal**: - Iklim ekonomi politik nasional yang kurang kondusif. - Tantangan dari kebijakan ekonomi yang semakin liberal. **C. Kinerja dan Peranan Koperasi dalam Perekonomian Indonesia** 1. **Perbandingan Kondisi Koperasi di Kabupaten Nganjuk**: - **Tabel 5.2** menunjukkan berbagai jenis koperasi di Nganjuk pada tahun 2015, dengan indikator seperti jumlah anggota, modal, volume usaha, SHU, dan rasio modal-volume usaha. - **Jenis Koperasi**: Koperasi ternak/ikan, koperasi pedagang kecil, KPRI, koperasi industri dan kerajinan, koperasi pondok pesantren, koperasi pertanian, dan KUD. - **Volume Usaha dan SHU**: KPRI memiliki volume usaha terbesar, diikuti oleh KUD. KPRI juga memiliki SHU tertinggi. 2. **Analisis Kondisi KUD di Nganjuk**: - **Tabel 5.3** menunjukkan kondisi KUD di 4 kecamatan di Nganjuk pada tahun 2015. - **KUD Bangun di Rejoso** memiliki modal terbesar tetapi rasio volume usaha-modal (V/C) rendah. - **KUD Ayem Tani di Jatikalen** memiliki modal terkecil dan volume usaha yang sangat kecil. - **KUD Among Tani di Pace** memiliki anggota terbanyak tetapi rasio V/C rendah. - **KUD Marsudi Tani di Tanjung Anom** memiliki anggota dan volume usaha yang kecil dengan rasio V/C yang rendah. **Tantangan Koperasi di Nganjuk** 1. **Masalah Struktural**: - Banyak koperasi yang memiliki modal besar tetapi tidak mampu meningkatkan volume usaha secara signifikan. - Rasio modal-volume usaha yang rendah menunjukkan efisiensi penggunaan modal yang kurang optimal. 2. **Peran Keuangan Mikro**: - Koperasi di Nganjuk juga berfungsi sebagai penyedia jasa keuangan mikro, seperti simpan pinjam, yang memudahkan akses bagi pelaku ekonomi rakyat. - Kredit perbankan dan lembaga keuangan lainnya di Nganjuk juga melibatkan koperasi, namun nilai kredit yang disalurkan koperasi masih rendah dibandingkan dengan perbankan. **Penutup** 1. **Rekomendasi**: - Peningkatan efisiensi penggunaan modal dalam koperasi untuk meningkatkan volume usaha. - Peningkatan peran koperasi dalam menyediakan layanan keuangan mikro untuk memperluas akses ke pembiayaan bagi anggota. - Pentingnya penguatan nilai-nilai kekeluargaan dan kerjasama dalam koperasi untuk menghadapi tantangan pasar bebas dan persaingan. **A. Pengertian dan Konsep Privatisasi** 1. **Definisi Privatisasi**: - **Korporatisasi**: Pemisahan aktivitas komersial dari non-komersial dalam departemen pemerintah dan pengelolaan berdasarkan prinsip bisnis. - **Privatisasi (Swastanisasi)**: Pelepasan sebagian atau seluruh saham BUMN kepada pihak swasta baik secara langsung maupun melalui pasar modal. 2. **Tujuan Privatisasi**: - **Peningkatan Efisiensi**: Memperbaiki kinerja BUMN yang dianggap tidak efisien dan memberatkan negara. - **Mengatasi Kesulitan Keuangan Negara**: BUMN yang tidak efisien sering kali menjadi beban keuangan negara. - **Menarik Investasi Asing**: Membutuhkan modal asing untuk stabilisasi ekonomi dan mendukung investasi. **B. Tujuan Privatisasi** 1. **Meningkatkan Efisiensi BUMN**: Dengan privatisasi, BUMN diharapkan dapat beroperasi lebih efisien dan profesional. 2. **Mengurangi Beban Keuangan Negara**: Privatisasi membantu mengurangi beban keuangan yang ditanggung oleh pemerintah. 3. **Menarik Modal Asing**: Devisa yang dihasilkan dari privatisasi digunakan untuk memperkuat perekonomian nasional. **C. Studi Kasus Privatisasi** 1. **Privatisasi di Negara-Negara Lain**: - **Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jepang**: Banyak negara maju yang telah melakukan privatisasi BUMN dengan hasil yang bervariasi. - **Selandia Baru, Republik Rakyat Cina (RRC)**: Reformasi ekonomi yang berhasil meningkatkan efisiensi BUMN. 2. **Privatisasi di Indonesia**: - **Sejarah dan Kebijakan**: Dimulai sejak 1980-an dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban keuangan negara. - **Tantangan dan Hambatan**: Campur tangan pemerintah dan birokrasi menjadi hambatan dalam implementasi privatisasi yang efektif. **D. Strategi Privatisasi** 1. **Korporatisasi dan Restrukturisasi**: - **Langkah Awal**: Memperkuat manajemen BUMN dan mengurangi campur tangan birokrasi. - **Pendekatan Sistematis**: Mengembangkan regulasi dan kebijakan yang mendukung efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan BUMN. 2. **Penjualan Saham**: - **Metode Penjualan**: Melalui pasar modal atau penawaran langsung kepada pihak swasta. - **Transparansi dan Akuntabilitas**: Penting untuk memastikan proses privatisasi berjalan dengan transparan dan akuntabel. **E. Tantangan dan Kendala Privatisasi** 1. **Masalah Internal BUMN**: - **Profesionalisme Manajemen**: Kekurangan tenaga profesional yang kompeten dalam mengelola BUMN. - **Beban Birokrasi**: Campur tangan birokrasi yang menghambat efisiensi dan fleksibilitas BUMN. 2. **Pengaruh Eksternal**: - **Perubahan Ekonomi Global**: Tuntutan untuk mengikuti standar global dalam efisiensi dan profesionalisme. - **Persaingan dengan Sektor Swasta**: BUMN harus mampu bersaing dengan sektor swasta yang lebih fleksibel dan efisien. **Kesimpulan** Privatisasi BUMN di Indonesia merupakan langkah yang diambil untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi beban keuangan negara, dan menarik investasi asing. Namun, proses ini menghadapi berbagai tantangan baik dari segi internal maupun eksternal. Pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan BUMN menjadi kunci suksesnya privatisasi ini. **Bagian 1: Koperasi Indonesia** **A. Prinsip Dasar Koperasi Indonesia** 1. **Pengertian Koperasi** - Koperasi adalah persekutuan orang-orang dengan kemampuan ekonomi terbatas yang melalui organisasi yang diawasi secara demokratis, memberikan kontribusi untuk mencapai kepentingan bersama. 2. **Unsur-unsur Utama Koperasi** - Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. - Keputusan diambil secara demokratis. - Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara adil. - Pembatasan balas jasa terhadap modal. - Kemandirian dalam operasional. 3. **Sejarah Koperasi di Indonesia** - Dimulai sejak akhir abad 19 oleh R. Aria Wiriatmadja. - Perkembangan lebih lanjut dipengaruhi oleh kolonial Belanda dan Jepang hingga kemerdekaan Indonesia. - Kebijakan koperasi diatur dalam UU No. 25/1992. 4. **Kinerja dan Peranan Koperasi dalam Perekonomian** - Koperasi memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, meskipun menghadapi tantangan struktural. - Perkembangan jumlah koperasi dan anggota meningkat dari waktu ke waktu. 5. **Masalah Struktural Koperasi** - Deregulasi dan kebijakan pemerintah yang tidak mendukung. - KUD (Koperasi Unit Desa) menjadi wadah penting bagi petani meskipun menghadapi banyak tantangan. **Bagian 2: Privatisasi di Indonesia** **A. Pengertian dan Konsep Privatisasi** 1. **Definisi** - Privatisasi adalah proses pengalihan kepemilikan atau pengelolaan perusahaan dari negara ke pihak swasta untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja. 2. **Tujuan Privatisasi** - Meningkatkan efisiensi BUMN. - Menambah pendapatan negara. - Mengurangi beban pemerintah dalam pengelolaan perusahaan. 3. **Studi Kasus Privatisasi** - Proses privatisasi di berbagai negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia, yang dimulai pada tahun 1980-an. - Berbagai sektor seperti telekomunikasi, transportasi, dan energi yang mengalami privatisasi. 4. **Strategi Privatisasi** - Penetapan tujuan yang jelas. - Pelibatan masyarakat luas dalam kepemilikan. - Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan. 5. **Dampak Politik-Ekonomi Privatisasi** - Privatisasi dapat berdampak negatif pada ekonomi nasional jika tidak dikelola dengan baik. - Risiko monopoli oleh pihak swasta dan hilangnya kontrol negara atas aset penting. 6. **Privatisasi atau Demokratisasi?** - Alternatif untuk meningkatkan kinerja BUMN tanpa harus melakukan privatisasi adalah dengan melakukan demokratisasi ekonomi. - Keterlibatan masyarakat luas dalam pengelolaan BUMN melalui konsep Triple-Co: Co-ownership, Co-determinant, dan Co-responsibility. **[MODUL 6]** **A. Hakikat Utang Luar Negeri Indonesia** - **Teori Utang Luar Negeri**: Utang luar negeri dilakukan oleh negara miskin dan berkembang untuk menutupi kesenjangan antara investasi dengan tabungan (saving-investment gap). - **Sejarah Utang Luar Negeri Indonesia**: Utang luar negeri Indonesia dimulai sejak awal kemerdekaan. Dari 1947, Indonesia mulai berutang kepada negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris. - **Pengaruh Utang Luar Negeri**: Utang sering kali digunakan untuk kepentingan politik negara kreditur, seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada masa konfrontasi dengan Malaysia. **B. Jenis-Jenis Utang Luar Negeri** - **Hibah**: Hibah tanpa ikatan yang mengikat, contohnya hibah sebesar \$1 juta tanpa ikatan. - **Pinjaman**: Pinjaman dengan berbagai jenis bunga dan tenor, seperti pinjaman 20 tahun dengan bunga 1 persen, atau pinjaman dengan bunga 3 persen untuk pembelian barang dari negara pemberi pinjaman. **C. Mekanisme Pencairan Utang Luar Negeri** - **Proses Pencairan**: Mekanisme pencairan sangat bergantung pada persyaratan kreditur, seperti kondisi yang ditetapkan oleh Bank Dunia dan IMF. - **Contoh Proses Pencairan**: IMF memerlukan proses evaluasi dan pemenuhan syarat sebelum mencairkan utang, seperti melalui LOI (Letter of Intent) dan evaluasi berkala. **D. Indonesia Terjebak Utang Luar Negeri** - **Dampak Utang**: Kebijakan utang luar negeri menyebabkan Indonesia terjebak dalam \"debt-trap\", dengan utang luar negeri yang besar mempengaruhi cadangan devisa. - **Statistik Utang**: Pada tahun 2014, total utang luar negeri Indonesia sebesar USD 269,3 miliar, yang setara dengan 30 persen PDB. **E. Solusi Utang Luar Negeri Indonesia** - **Alternatif Solusi**: Pemerintah Indonesia telah mencoba beberapa solusi seperti penundaan pembayaran utang (debt rescheduling), pengalihan kewajiban pembayaran utang (debt swap), dan pengurangan pokok utang. - **Inisiatif Global**: Indonesia memanfaatkan inisiatif global seperti HIPC (Heavily Indebted Poor Countries Initiative) untuk mengurangi beban utang. **A. Kondisi Korupsi dan Perkembangannya** - **Pasca Reformasi 1998**: Setelah jatuhnya rezim Soeharto pada Mei 1998, tuntutan untuk reformasi total semakin kuat, termasuk penghapusan korupsi, kolusi, nepotisme, dan kronisme. Korupsi telah menjadi isu nasional yang berkelanjutan dari masa Orde Lama hingga Orde Baru. - **Masalah Korupsi**: Penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok berdampak negatif pada masyarakat luas. - **Hasil Riset**: Transparency International menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Pada tahun 1999, Indonesia berada di posisi terendah dalam indeks persepsi korupsi dari 99 negara yang disurvei. **B. Modus Korupsi** - **Administratif vs Struktural**: Mar\'ie Muhammad membedakan korupsi administratif, yang terkait dengan pegawai pemerintah dan pejabat negara untuk keuntungan pribadi, dan korupsi struktural, yang terkait dengan struktur kekuasaan dan kolusi. - **Korupsi Administratif**: Dibagi lagi menjadi korupsi karena kebutuhan mendesak dan karena keserakahan. - **Korupsi Struktural**: Lebih rumit dan melibatkan kolusi antara penguasa dan pelaku bisnis, terbagi dalam income corruption dan policy corruption. **C. Dampak dan Lokasi Rawan Korupsi** - **Tender Pemerintah**: Tempat rawan korupsi termasuk tender-tender proyek besar, perbankan, penerimaan pajak, bea cukai, dan pemberian izin usaha. - **Birokrasi**: Korupsi merajalela di berbagai jenjang birokrasi, dari pegawai negeri hingga pejabat tinggi. Korupsi dalam birokrasi seringkali melibatkan pungutan liar atau \"harga pasar\" untuk mempercepat layanan publik. **D. Upaya Penanganan Korupsi** - **Reformasi Pengawasan**: Setelah reformasi, terdapat sinyalemen adanya korupsi dana bantuan dari Bank Dunia, yang menunjukkan pentingnya pengawasan ketat dan transparansi. - **Kritik dan Tanggapan**: Ada kritik terhadap pemerintah yang dianggap memandang enteng isu korupsi sebelum gerakan reformasi. Pasca reformasi, pemerintah lebih aktif dalam menangani isu ini. **Kesimpulan** - **Posisi Indonesia**: Meski telah ada upaya untuk mengurangi korupsi, Indonesia masih berada dalam kelompok negara dengan tingkat korupsi tinggi. - **Pengawasan dan Transparansi**: Pentingnya pengawasan ketat dan transparansi untuk mencegah dan menangani korupsi, terutama dalam penggunaan dana bantuan internasional. **C. Dampak Korupsi terhadap Perekonomian** - **Efek Ekonomi Makro**: Korupsi biasanya berdampak negatif pada perekonomian dengan menghambat pertumbuhan ekonomi, menimbulkan ketidakadilan, dan kesenjangan pendapatan. - **Pendapat Mauro (1995)**: Korupsi dapat mempengaruhi efisiensi birokrasi dan investasi. Di beberapa negara, korupsi mengurangi hambatan birokrasi, tapi secara keseluruhan, efek negatif lebih besar dibandingkan manfaatnya. - **Penelitian Murphy, Shleifer, dan Vishny (1991)**: Negara dengan banyak aktivitas korupsi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. - **Produktivitas**: Reformasi ekonomi diperlukan untuk meningkatkan produktivitas input total (Total Factor Productivity, TFP). Penghapusan korupsi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan alokasi sumber daya. **D. Pemberantasan Korupsi** - **Pendekatan Top-Down**: Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten dari tingkat tertinggi pemerintahan hingga level bawah. - **Peran Lembaga Eksternal**: Lembaga seperti pers, ormas, LSM, dan organisasi relawan swasta dapat membantu mengawasi dan mengontrol korupsi. - **Sistem Hukum yang Kuat**: Diperlukan sistem hukum yang kuat dan independen untuk mendukung pemberantasan korupsi. Lembaga hukum yang independen dapat mengurangi pengaruh vested interest yang merugikan ekonomi. - **Komitmen Pemerintah**: Komitmen dan konsistensi dari presiden dan lembaga pemerintah sangat vital dalam upaya pemberantasan korupsi. **Kesimpulan** - **Efek Negatif Korupsi**: Korupsi menurunkan efisiensi, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menimbulkan ketidakadilan sosial. - **Reformasi Ekonomi**: Langkah-langkah reformasi ekonomi yang mencakup aspek demokratisasi di berbagai bidang diperlukan untuk mengurangi korupsi. - **Peran Transparansi**: Data transparansi menunjukkan bahwa negara dengan tingkat demokrasi lebih tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi lebih rendah. **[MODUL 7]** **A. Kondisi Kemiskinan di Indonesia** - Kemiskinan selalu menjadi masalah serius di Indonesia, bahkan setelah 60 tahun merdeka. - Perbedaan kemiskinan dulu dan sekarang terlihat dari share poverty menjadi kemiskinan di tengah affluent society. - Kemiskinan saat ini disebabkan oleh kesenjangan pendapatan dan akses terhadap aktivitas ekonomi. **B. Lingkaran Setan Kemiskinan (The Vicious Circle of Poverty)** - Investasi rendah -\> Kekurangan modal -\> Produktivitas rendah -\> Pendapatan rendah -\> Tabungan rendah. - Hubungan ini tidak berujung pangkal, sehingga sulit untuk diatasi. **C. Indikator Kemiskinan** 1. **Kemiskinan Relatif:** Pendapatan di bawah rata-rata masyarakat sekitarnya. 2. **Kemiskinan Absolut:** Pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan). 3. **Kemiskinan Kultural:** Masyarakat menerima kemiskinan sebagai bagian dari hidup. 4. **Kemiskinan Struktural:** Disebabkan oleh struktur dan sistem ekonomi yang tidak mendukung orang miskin. **D. Pengukuran Kemiskinan oleh BPS** - Garis kemiskinan ditentukan berdasarkan konsumsi, misalnya kalori minimal dan kebutuhan dasar lainnya. - Batas garis kemiskinan di perkotaan dan pedesaan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. **E. Perkembangan Kemiskinan di Indonesia** - Jumlah penduduk miskin menurun secara umum hingga 1996, namun meningkat kembali pasca krisis ekonomi 1997. - Krisis ekonomi menyebabkan peningkatan kemiskinan baik absolut maupun relatif. **F. Penyebab Kemiskinan** 1. **Pengangguran:** Salah satu penyebab utama. 2. **Keterbatasan Sumber Daya Alam dan Manusia:** Tidak optimal dalam pemanfaatan. 3. **Kebijakan Ekonomi yang Tidak Berpihak:** Menyebabkan kesenjangan ekonomi. **G. Kebijakan Pemerintah untuk Menanggulangi Kemiskinan** - Pada masa Orde Baru, berbagai program dilakukan, namun sering tidak efektif di lapangan. - **Program IDT:** Program Inpres Desa Tertinggal untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di desa. - **Redistribusi dengan Pertumbuhan:** Upaya untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. **H. Faktor-Faktor Struktural Kemiskinan di Indonesia** - Ketidakmampuan mengelola sumber daya alam secara optimal. - Kebijakan ekonomi yang tidak mendukung penanggulangan kemiskinan. - Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. **I. Pendapatan Per Kapita sebagai Indikator Ekonomi** - Mengukur kemampuan suatu negara dalam memperbesar output-nya. - Pertumbuhan GNP per kapita riil sebagai tolok ukur kemajuan ekonomi. **J. Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang** - Penekanan pada pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan. - Pembangunan untuk memberdayakan masyarakat secara keseluruhan dan meningkatkan kualitas hidup. **Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Program Penanggulangan Kemiskinan** - **Jaring Pengaman Sosial (JPS)**: Program jangka pendek untuk membantu mereka yang terdampak krisis moneter, terdiri dari: 1. Program JPS departemen teknis 2. Program JPS prioritas 3. Program JPS sektor-sektor pembangunan 4. Program JPS monitoring - Pengalokasian dana program JPS menggunakan tiga jalur: pembangunan sektoral, pembangunan regional, dan kebijakan khusus. **Kendala dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan** 1. **Skema Kredit:** Ketentuan pinjaman tidak sesuai sasaran, sulit bagi kelompok yang sukses untuk mendapatkan pinjaman lanjutan. 2. **Sistem Pertanggungjawaban:** Saling mengikat antar kelompok, menghambat kelompok yang berpotensi berkembang. 3. **Ketidaktepatan Waktu (Timing):** Administrasi yang tidak fleksibel menghambat pencairan kredit tepat waktu, menyebabkan hilangnya potensi produksi. 4. **Kurangnya Integrasi dan Koordinasi:** Menyebabkan alokasi dana tidak tepat sasaran. **Paradigma Baru Pemberantasan Kemiskinan** - **Pendekatan Struktural:** Pemerintah harus mengubah paradigma pembangunan ekonomi dari sekadar mengejar pertumbuhan ke pemerataan ekonomi. - **Sentralisasi Kebijakan:** Sentralisasi mengurangi peran lembaga lokal, menghilangkan kearifan lokal yang bisa mempercepat penanggulangan kemiskinan. - **Langkah-Langkah Efektif:** Menurut Mubyarto (2004): 1. Penerbitan undang-undang untuk prioritas pengurangan kemiskinan. 2. Program harus multi-sektoral. 3. Perencanaan dan pelaksanaan bersama masyarakat. 4. Masyarakat sebagai subjek, bukan objek program. 5. Pertanggungjawaban bersama pemerintah dan masyarakat. 6. Program berkesinambungan. 7. Ukuran keberhasilan berdasarkan kemampuan masyarakat keluar dari kemiskinan. **Etika dan Moral dalam Pemberantasan Kemiskinan** - **Pola Pikir Pelaku Ekonomi:** Tindakan pelaku ekonomi harus berdasarkan moral dan etika, memperhatikan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. - **Kesepakatan Pancasila:** Moral dan etika harus diimplementasikan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan merata. **Pengangguran di Indonesia** **A. Struktur Ketenagakerjaan Indonesia** - Salah satu masalah pembangunan adalah bagaimana mengaktualisasikan potensi sumber daya manusia yang besar. - Tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia selama 1980-1990 rata-rata sebesar 1,98% per tahun. - Dengan bertambahnya penduduk, kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, pemukiman, dan lainnya meningkat. - Angkatan kerja di Indonesia pada 1997 mencapai 135 juta jiwa dan meningkat menjadi 144 juta pada 2001. **B. Lapangan Kerja dan Pengangguran** - Meningkatnya pengangguran terbuka dan setengah menganggur akibat krisis ekonomi. - Proses penyerapan tenaga kerja baru penting untuk memanfaatkan angkatan kerja yang besar. - Program pembangunan nasional menekankan pentingnya pengembangan sektor-sektor selain pertanian. - Data penyerapan tenaga kerja sektoral menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap menyerap tenaga kerja lebih banyak dibanding sektor lainnya. **Tabel Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral (1995-an dan 2000-an)** - Pertanian: menurun dari 49,5% menjadi 43,9%. - Industri: meningkat dari 11,8% menjadi 14,3%. - Perdagangan: meningkat dari 15,5% menjadi 15,3%. - Jasa: meningkat dari 17,6% menjadi 18,0%. - Lainnya: meningkat dari 5,5% menjadi 6,8%. **Tabel Penduduk di atas Usia 15 Tahun dan Status Pekerjaan (1995-2015)** - Data menunjukkan perubahan jumlah pekerja mandiri, pengusaha, karyawan, pekerja kasual, dan pekerja bebas selama periode 1995 hingga 2015. **C. Upah Buruh dan Produktivitas** - Tingkat upah dan produktivitas tenaga kerja sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar dan daya saing produk. - Pertumbuhan upah pekerja di sektor industri selama 1980-1990 adalah rata-rata 4,55% per tahun. - Walaupun terjadi kenaikan upah, kesejahteraan buruh industri di Indonesia masih rendah dibanding negara lain. - Rendahnya tingkat upah di Indonesia tidak hanya terkait dengan jumlah tenaga kerja besar tetapi juga produktivitas yang rendah. - Produktivitas tenaga kerja Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negara Asia lainnya. **Kesimpulan** Masalah ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia melibatkan banyak aspek, termasuk pertumbuhan penduduk, penyerapan tenaga kerja, struktur ekonomi, serta tingkat upah dan produktivitas. Upaya untuk mengatasi masalah ini memerlukan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi, mencakup pengembangan sektor industri, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. **Upah dan Daya Saing Industri** - **Upah Rendah sebagai Faktor Kompetitif:** Upah rendah tetap menjadi andalan sektor manufaktur Indonesia untuk bersaing di pasar dunia, terutama industri padat karya (labor-intensive). - **Pertumbuhan Ekspor:** Ekspor industri padat karya tumbuh rata-rata 43% per tahun (1990-2010), lebih tinggi dari total ekspor industri keseluruhan yang tumbuh 34% per tahun. - **Daya Saing dan Produktivitas:** Peningkatan upah harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas untuk menjaga daya saing. **Tabel 7.8. Nilai dan Pertumbuhan Ekspor Sektor Manufaktur (1990-2010)** - **Total Ekspor Manufaktur:** 32% per tahun - **Industri Intensif Tenaga Kerja:** 43% per tahun - **Industri Intensif Sumber Daya:** 23% per tahun - **Industri Intensif Kapital:** 35% per tahun **Karakteristik Pengangguran** - **Jenis Pengangguran:** Pengangguran terbuka (open unemployment) dan setengah menganggur (underemployment). - **Pengangguran Struktural:** Tingginya angka pengangguran di sektor pertanian dan informal. - **Data Pengangguran:** Terdapat 36 juta angkatan kerja yang menganggur pada 2005. **Tabel 7.9. Rincian 36 Juta Penganggur Indonesia 2014** - **Pengangguran Terbuka:** 5,1 juta orang - **Pencari Kerja:** 26 juta orang - **Pengangguran Terselubung:** Termasuk setengah menganggur **Kebijakan Pemerintah** - **Tujuan Kebijakan:** 1. Menciptakan kesempatan kerja baru. 2. Memberikan upah layak. 3. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja. - **Perbaikan Produktivitas:** Melalui peningkatan pendidikan, keterampilan, dan pola produksi. **Usaha Kecil sebagai Pengaman Pengangguran** - **Efektivitas dan Efisiensi:** Fokus pada alokasi dana yang tepat dan pengawasan penggunaan dana untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. - **Peranan Usaha Kecil:** Usaha kecil dianggap mampu menciptakan banyak peluang kerja dengan biaya yang lebih rendah dibanding usaha besar. **Peranan Lembaga Pendidikan** - **Pendidikan dan Tenaga Kerja:** Ketidaksejajaran antara produk pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja. - **Data Pengangguran Berdasarkan Pendidikan (2010):** Tingkat pengangguran tertinggi ada pada lulusan SLTA dan sarjana. **Tabel 7.10. Tingkat Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan (2010)** - **Total:** 5,46% - **Tidak Tamat SD:** 1,04% - **Tamat SD:** 2,70% - **Tamat SLTP:** 7,47% - **Tamat SLTA:** 14,57% - **Sarmud/Diploma:** 9,60% - **Sarjana:** 12,21% **Kesimpulan** Masalah ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan peningkatan upah, produktivitas, serta pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Pemerintah perlu merancang kebijakan yang dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan mendukung usaha kecil sebagai pengaman pengangguran. Upaya ini harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata dan mengurangi kemiskinan. **[MODUL 8]** **A. Latar Belakang Otonomi Daerah** **1. Sentralisasi Ekonomi** - Survei menunjukkan dominasi pemerintah pusat dalam anggaran provinsi dan daerah di bawah provinsi selama era Orde Baru. - Penelitian UGM mengungkapkan ketergantungan PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada subsidi pusat yang besar. - Banyak daerah tingkat II yang memberikan kontribusi kecil terhadap PAD. - Sistem keuangan negara yang terpusat menyebabkan ketimpangan fiskal dan rendahnya kemandirian keuangan daerah. **2. Ketimpangan Fiskal Vertikal** - Penelitian menunjukkan Indonesia memiliki koefisien ketimpangan fiskal vertikal yang rendah, menandakan rendahnya kemandirian daerah dalam hal keuangan. - Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia memiliki ketimpangan fiskal yang sangat tinggi. **B. Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah** - Kajian ilmiah menunjukkan pentingnya peran lebih besar bagi daerah dalam pembangunan ekonomi. - Desentralisasi fiskal dianjurkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya daerah. **C. Politik-Ekonomi Otonomi Daerah** - Implementasi UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai langkah desentralisasi. - Tujuan utama desentralisasi fiskal adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik serta kesejahteraan rakyat. - Desentralisasi seringkali diwarnai oleh fenomena politik uang dan korupsi, yang menghambat peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat di daerah. **Tantangan Otonomi Daerah** - **Fiscal Gap**: Ketidakcukupan sumber daya keuangan daerah untuk menutupi kebutuhan fiskal. - Kebutuhan fiskal daerah lebih tinggi daripada kemampuan fiskal daerah. - Kualitas pelayanan publik yang masih memprihatinkan. - Kualitas sarana dan prasarana yang rendah. - Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat yang tidak mencukupi. - Potensi PAD yang belum optimal. - **Ekonomi Biaya Tinggi**: Kebijakan daerah yang cenderung meningkatkan biaya ekonomi seperti birokrasi yang rumit dan kebijakan perizinan usaha yang tidak efisien. **D. Kerja Sama Ekonomi Daerah** - **Pembangunan Ekonomi Regional**: - Pembangunan ekonomi regional melibatkan berbagai sektor dan melintasi batas administrasi daerah. - Pembangunan daerah sering menghadapi permasalahan yang memerlukan kerja sama dengan daerah sekitar untuk mengatasinya. - Kerja sama antar daerah penting untuk memelihara keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. - **Kebutuhan Infrastruktur dan Fasilitas Publik**: - Infrastruktur dan fasilitas publik seperti pusat kesehatan, pusat perbelanjaan, dan sarana publik lainnya memerlukan kerja sama antar daerah untuk perencanaan dan pemanfaatan yang efektif. - **Eksternalitas Pembangunan Regional**: - Ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan menghambat konvergensi pendapatan. - Kerja sama antar daerah dapat mengurangi persaingan yang tidak sehat dan meningkatkan efisiensi promosi serta penyiapan infrastruktur. **E. Studi Kasus: Optimalisasi Potensi Ekonomi Rakyat di Era Otonomi** - **Pengaruh Otonomi Daerah terhadap Ekonomi Rakyat**: - Implementasi otonomi daerah memiliki dampak signifikan dalam upaya pengembangan ekonomi kerakyatan. - Di berbagai daerah, program dan kebijakan pemerintah secara eksplisit mengarah pada pengembangan ekonomi kerakyatan. - **Contoh Kasus di Kabupaten Nganjuk**: - Data menunjukkan industri kecil informal sangat produktif dan efisien dalam memberikan kontribusi ekonomi. - Investasi berbasis potensi daerah lebih efektif dibandingkan dengan model investasi konvensional yang mengejar pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya melalui investasi asing. - **Kasus Kabupaten Pandeglang**: - Meskipun mengalami ketertinggalan ekonomi, Kabupaten Pandeglang menunjukkan pertumbuhan industri pengolahan yang signifikan pasca-krisis moneter. - Krisis moneter memberikan peluang bagi pertumbuhan industri rakyat yang didukung oleh lembaga keuangan mikro. - **Peran Perbankan dalam Pembangunan Ekonomi Rakyat**: - Pentingnya peran perbankan dalam menghimpun dana masyarakat untuk pembangunan daerah setempat. - Kebijakan perbankan yang sentralistis cenderung mengalihkan sumber daya ke pusat ekonomi, menghambat pembangunan di tingkat lokal. **Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah** - **Pemekaran Daerah**: - Pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. - Meskipun memiliki potensi meningkatkan dana dan layanan publik, pemekaran daerah juga memerlukan perhitungan yang cermat terhadap biaya dan manfaat. - **Struktur Industri Kecil**: - Data menunjukkan perkembangan jumlah pemerintahan daerah dan industri kecil yang pesat dari tahun 1998 hingga 2014. - Peningkatan jumlah daerah otonom mempengaruhi struktur ekonomi lokal dan nasional. **A. Pengukuran Pembangunan Manusia** 1. **Indikator Pembangunan Sosial-Ekonomi**: - Perdebatan tentang indikator pembangunan sosial-ekonomi telah berlangsung lama. - Indikator pendapatan per kapita sering dianggap tidak akurat dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia. - Alternatif yang digunakan adalah indeks yang mengukur unsur pembangunan manusia seperti The Physical Quality of Life Index (PQLI) dan Human Development Index (HDI) oleh UNDP. 2. **Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**: - Diperkenalkan oleh UNDP dalam Human Development Report tahun 1990. - IPM mencakup produktivitas, pemerataan, keberlanjutan, dan pemberdayaan. - Di Indonesia, IPM digunakan untuk melihat kemajuan pembangunan manusia baik di tingkat nasional maupun daerah. 3. **Penggunaan IPM di Indonesia**: - Penting untuk memperhatikan variabel pembangunan manusia dalam penyusunan formula DAU (Dana Alokasi Umum) untuk mengurangi ketimpangan fiskal daerah. - Pembangunan manusia di Indonesia masih sangat tertinggal dibanding negara lain. 4. **Data dan Peringkat IPM Indonesia**: - Laporan UNDP menunjukkan peringkat IPM Indonesia pada tahun 1999 berada di urutan 105 dari 174 negara. - Pada tahun 2014, Indonesia berada di urutan 108 dari 187 negara, terendah di ASEAN-6. - Faktor rendahnya pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu penyebab. 5. **Pentingnya Pendidikan dan Kesehatan**: - Variabel pendidikan dan kesehatan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. - Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. **B. Masalah Pembangunan Manusia Indonesia** 1. **Distribusi Penduduk**: - Lebih dari 82% penduduk Indonesia tinggal di Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang luasnya kurang dari 20% wilayah negara. - Ketimpangan pembangunan menyebabkan konflik sosial dan migrasi. 2. **Pendidikan**: - Pemerintah kurang optimal dalam memberikan perhatian pada sektor pendidikan. - Anggaran pendidikan yang rendah berpengaruh pada kualitas dan akses pendidikan. - Kurangnya relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja menyebabkan ketidaksiapan tenaga kerja. 3. **Kesehatan**: - Sektor kesehatan juga mendapat alokasi anggaran yang minim. - Akses terhadap layanan kesehatan dan air bersih masih rendah. - Masalah kesehatan seperti gizi buruk dan penyakit menular masih menjadi tantangan besar. 4. **Urbanisasi dan Pengangguran**: - Urbanisasi besar-besaran menyebabkan peningkatan pengangguran di kota dan kurangnya tenaga kerja di sektor pertanian. - Pendidikan yang buruk memperburuk masalah pengangguran. **Kesimpulan** Pembangunan manusia di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah perlu meningkatkan perhatian dan anggaran untuk kedua sektor tersebut guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi ketimpangan. Dengan fokus pada peningkatan IPM, Indonesia diharapkan dapat mencapai pemerataan dan kemajuan pembangunan yang lebih baik di masa depan. **[MODUL 9]** **A. Sejarah Globalisasi Ekonomi** 1. **Awal Pemikiran (1990-an):** - Terminologi globalisasi: negara tanpa batas, liberalisasi ekonomi, perdagangan bebas, dan integrasi ekonomi dunia. - Diharapkan membawa kemajuan ekonomi, menghapuskan kemiskinan, dan memperkecil kesenjangan antarnegara. - Didukung oleh negara adikuasa ekonomi. 2. **Sejarah Globalisasi:** - Dimulai sejak era kolonialisme Eropa. - Pembentukan APEC, GATT (kemudian menjadi WTO). 3. **Perspektif Ekonomi:** - Globalisasi sebagai integrasi ekonomi global. - Tidak ada lagi batas-batas negara dalam transaksi ekonomi. - Bebasnya lalu lintas barang dan jasa. 4. **Tantangan:** - Tidak otomatis terjadi karena ada persoalan kedaulatan negara. - Kerelaan negara membuka pasar secara bebas. 5. **Teoretis dan Praktis:** - Keterbukaan dan persaingan bebas ekonomi dianggap solusi terbaik. - Meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat. - Persyaratan untuk peningkatan output total adalah keseimbangan kekuatan ekonomi antarnegara. **B. Proses Globalisasi Ekonomi Indonesia** 1. **Ekspor-Impor:** - Indonesia lambat dalam perdagangan luar negeri dibandingkan Malaysia dan Singapura. - Restrukturisasi ekonomi oleh pemerintah. 2. **Deregulasi:** - Deregulasi di bidang moneter, fiskal, perdagangan, dan investasi. - Mengurangi ketergantungan pada sektor migas. 3. **Organisasi Internasional:** - Bergabung dengan APEC, AFTA, dan WTO. - Kekhawatiran jika tidak terlibat dalam globalisasi ekonomi. **C. Dampak Globalisasi Ekonomi Bagi Indonesia** 1. **Keikutsertaan Indonesia:** - Mampu melakukan penyesuaian ekonomi. - Meningkatkan daya saing nasional. - Tantangan: kolusi, korupsi, nepotisme. 2. **ICOR (Incremental Capital Output Ratio):** - Tinggi, lebih besar dari negara tetangga. - Mengindikasikan efisiensi yang rendah. 3. **Kerugian dan Tantangan:** - Negara anggota WTO yang banyak menderita kerugian. - Perlu reformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas. 4. **Sektor Terdampak:** - Sektor jasa mengalami defisit. - Perlu peningkatan daya saing produk dalam negeri. **D. Resistensi Terhadap Globalisasi Ekonomi** 1. **Gerakan Anti-Globalisasi:** - Muncul pada akhir 1990-an. - Mengkritik liberalisasi perdagangan yang dianggap merugikan negara berkembang. 2. **Tantangan:** - Ketimpangan antara negara kaya dan miskin semakin besar. - Kritik terhadap WTO dan IMF. 3. **Dampak Sosial:** - Individualisme dan hedonisme meningkat. - Ancaman terhadap produk lokal dari produk multinasional. **D. Resistensi Terhadap Globalisasi Ekonomi** 1. **Kritik dan Tantangan:** - Globalisasi dianggap meningkatkan ketidakmerataan dan kemiskinan. - Pemerintah kehilangan kontrol atas strategi dan kebijakan pembangunan. - Wayne Ellwood dalam bukunya \"The No-nonsense Guide to Globalization\" mengecam globalisasi dan memberikan rekomendasi untuk mengatasinya, termasuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam perombakan IMF, mendirikan lembaga keuangan global baru, dan menghargai alam. 2. **Anti-Globalisasi:** - Gerakan anti-kapitalis menuntut hubungan yang lebih adil antara produsen dan konsumen. - Kekompakan negara berkembang dalam forum WTO gagal karena didikte negara maju. 3. **Gerakan Anti-Globalisasi di Indonesia:** - Pemerintah menghadapi tekanan untuk liberalisasi sektor kehidupan. - Aktivis kampus dan LSM menentang kebijakan pemerintah yang mendukung globalisasi ekonomi. **E. Upaya Indonesia Menghadapi Globalisasi** 1. **Persiapan Menghadapi Pasar Bebas:** - Pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan diri menghadapi pasar bebas regional (AEC) dan internasional (WTO). - Tindakan diperlukan termasuk memperkuat kelembagaan ekonomi, perlindungan konsumen, peningkatan pemahaman masyarakat tentang pasar bebas, dan peningkatan kualitas SDM daerah. 2. **Strategi Menghadapi Persaingan Bebas:** - Melakukan sinergi antara strategi dan program pemerintah dengan sektor swasta. - Menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif. **A. Kegagalan Ilmu Ekonomi Konvensional** 1. **Masalah Globalisasi Ekonomi:** - Globalisasi ekonomi (pasar bebas) membawa degradasi moral, ketimpangan sosial-ekonomi, dan kerusakan ekologis. - Krisis ini mencerminkan kegagalan ilmu ekonomi konvensional dalam menyejahterakan manusia secara berkeadilan dan berkelanjutan. 2. **Perkembangan Ilmu Ekonomi:** - Ilmu ekonomi konvensional didominasi oleh ekonomi Neo Klasik yang mengutamakan rasionalisme, self-interest, dan profit maximization. - Menyebabkan penyempitan makna ilmu ekonomi, mengabaikan faktor politik, budaya, psikologis, dan sosial. 3. **Krisis Sosial:** - Terjadi karena ketidakmampuan ilmu ekonomi konvensional memecahkan masalah mendasar umat manusia. - Ilmu ekonomi konvensional tidak selaras dengan nilai-nilai agama dan etika. **B. Kebutuhan Ilmu Ekonomi Alternatif** 1. **Kritik terhadap Ilmu Ekonomi Konvensional:** - Muncul kebutuhan akan ilmu ekonomi alternatif. - Ilmu ekonomi alternatif (ekonom-ekonom murtad) berkembang di negara maju dan di Harvard University. 2. **Konsep Ilmu Ekonomi Alternatif:** - Menggunakan pendekatan psikologi dan perilaku manusia. - Menolak konsep homo economicus yang menganggap manusia selalu bertindak rasional. 3. **Ekonomi Perilaku:** - Diperkenalkan oleh Daniel Kahneman, yang menekankan bahwa manusia tidak selalu rasional. - Ekonomi perilaku memperhatikan aspek risiko dan langkah-langkah untung-rugi yang diambil manusia. **C. Perlunya Ilmu Ekonomi Pancasila** 1. **Ilmu Ekonomi Pancasila:** - Dikembangkan oleh Mubyarto sebagai ilmu ekonomi kelembagaan. - Menekankan kerja sama (co-operation) daripada kompetisi dan keserakahan. 2. **Pendekatan Ilmu Ekonomi Pancasila:** - Mengedepankan keadilan sosial dan moral dalam keputusan ekonomi. - Mengkritik teori ekonomi ortodoks yang hanya mengandalkan kurva permintaan dan penawaran. 3. **Ajaran Ilmu Ekonomi Alternatif di Harvard:** - Diajarkan sebagai angin segar yang menjelaskan fenomena ekonomi melalui pendekatan perilaku dan nonkonvensional. - Mendorong mahasiswa untuk memahami kondisi nyata ekonomi dibandingkan teori-teori yang tidak praktis. 1. **Konsep Ekonomi Pancasila:** - Ilmu ekonomi khas Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. - Mengacu pada lima landasan ekonomi: moralistik, kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi, dan keadilan sosial. - Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan riil ekonomi Indonesia dengan pendekatan yang adil dan berkelanjutan. 2. **Pentingnya Ekonomi Pancasila:** - Untuk menjawab kritik terhadap ekonomi konvensional. - Menghadapi tantangan globalisasi dan neo-liberalisme. - Menyediakan bahan pengajaran yang relevan dengan konteks Indonesia. 3. **Implementasi Ekonomi Pancasila:** - Perlu sosialisasi di berbagai lingkungan, termasuk akademis dan masyarakat umum. - Digunakan sebagai pedoman pengembangan ekonomi dan kebijakan pembangunan. **D. Filsafat Ilmu Ekonomi Pancasila** 1. **Landasan Filsafat:** - Ontologi: tentang keberadaan dan hakikat ekonomi Pancasila. - Epistemologi: metode penelitian dan kajian ekonomi Pancasila. - Aksiologi: nilai guna dan tujuan ekonomi Pancasila. 2. **Asumsi Dasar:** - Tidak menggunakan asumsi ceteris paribus. - Memasukkan semua variabel yang relevan. - Mengutamakan keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. **E. Pengembangan Ilmu Ekonomi Pancasila** 1. **Pola Pendidikan:** - Melalui riset lapangan dan pendidikan yang menghadapkan peserta didik pada masalah ekonomi riil. - Dikenal sebagai pendidikan problem-posing, yang mendorong peserta didik untuk mengkaji masalah ekonomi rakyat. 2. **Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP):** - Didukung oleh UGM dan diinisiasi oleh Mubyarto. - Mengadakan berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar dan publikasi. 3. **Tantangan dan Harapan:** - Ekonomi Pancasila masih dianggap konsep yang mengada-ada oleh banyak pakar ekonomi konvensional. - Diperlukan upaya terus-menerus untuk mengembangkan dan menerapkan ekonomi Pancasila dalam kebijakan ekonomi nasional. **Kesimpulan** - Pengembangan ilmu ekonomi Pancasila merupakan \"jalan ke luar\" dari paham ekonomi liberal yang mendominasi kurikulum ekonomi saat ini. - Ilmu ekonomi Pancasila harus dijadikan ilmu terapan yang memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Bottom of Form