Analisis SDM Aparatur PDF

Analis SDM Aparatur a. Informasi Jabatan Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur mel...

Analis SDM Aparatur a. Informasi Jabatan Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir. Tugas Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur yaitu melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan praktik SDM profesional mutakhir.  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 Matrix PPPK Analis SDM Aparatur Materi Peraturan 1 Arah kebijakan pembangunan SDM Aparatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU Nomor perspektif rencana pembangunan nasional 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP 45 tahun 1990 2 Kebijakan pembinaan jabatan fungsional Analis SDM Permenpanrb 37 tahun 2020 tentang jabatan Aparatur Fungsional Analis SDM Aparatur Kemampuan Khusus: 1 Kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara PP 11 tahun 2017, PP 49 tahun 2018, PP 66 tahun 2017, PP 30 tahun 2019, PP 17 tahun 2020, PP 94 tahun 2021, PP 94 tahun 2021 2 Kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM Permenpan 6 tahun 2022 strategik di sektor publik 3 Kerangka kerja dan implementasi Human Capital Permenpan 3 tahun 2020 Management di sektor publik 4 Kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM Permenpan 38 tahun 2017 berbasis kompetensi di sektor publik 5 Kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM Permenpan 3 tahun 2020 berbasis talenta di sektor publik 6 Kerangka kerja analisis dan desain pengembangan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015, kelembagaan organisasi di sektor publik Permenpan 20 tahun 2018 7 Kerangka kerja analisis dan desain pengembangan Permenpan 19 tahun 2018, Permenpan 34 tahun tatalaksana di sektor publik 2011, Permenpan 1 tahun 2020, Permenpan 35 tahun 2012 8 Kerangka kerja analisis dan desain pengembangan Permenpan 25 tahun 2020 reformasi birokrasi dan pengelolaan zona integritas di sektor publik 2 tryoutalfabet.com  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 9 Kerangka kerja proses dan analisis pengembangan UU nomor 23 tahun 2014, UU 30 tahun 2014 kebijakan/regulasi bidang SDM Aparatur di sektor publik 10 Kerangka kerja standar dan proses pengelolaan UU nomor 25 tahun 2009 pelayanan publik di sektor publik b. Uraian Kegiatan 1. menyusun kebutuhan aparatur sipil negara sesuai pedoman dan peraturan perundangundangan; 2. menyusun rancangan pengadaan aparatur sipil negara sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan; 3. menyusun kerangka kerja pangkat dan jabatan aparatur sipil negara sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan; 4. menyusun kerangka kerja pengembangan karier aparatur sipil negara sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan; 5. menyusun pola karier aparatur sipil negara sesuai pedoman dan peraturan perundangundangan; 6. menyusun kerangka kerja promosi aparatur sipil negara sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan; 7. menganalisis proses promosi aparatur sipil negara; 8. menyusun kerangka kerja mutasi aparatur sipil negara sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan; 9. menyusun kerangka kerja penugasan aparatur sipil negara sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan; 10. merancang kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi aparatur sipil negara; 11. menyusun kerangka kerja sistem manajemen kinerja aparatur sipil negara terintegrasi sesuai pedoman dan paraturan perundangan; 12. menyusun perencanaan kinerja aparatur sipil negara; 13. melakukan monitoring/pemantauan kinerja aparatur sipil negara; 14. melaksanakan layanan konseling kinerja pegawai; 15. menyusun instrumen penetapan penciptaan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang bermanfaat bagi organisasi/ Negara; 16. menyusun dokumen tindak lanjut penilaian kinerja; 17. menganalisis pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja dan/atau penghargaan lain berdasarkan laporan dokumen penilaian kinerja; 18. merancang manajemen kinerja organisasi berdasarkan ballance scorecard atau sistem lain; 19. menyusun kerangka kerja disiplin aparatur sipil negara sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan; 20. menyusun kerangka kerja sistem penghargaan aparatur sipil negara sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan; 21. menyusun kerangka kerja sistem penggajian, tunjangan dan fasilitas aparatur sipil negara sesuai pedoman dan peraturan perundangundangan; tryoutalfabet.com 3  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 22. menyusun kerangka kerja pemberhentian aparatur sipil negara sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan; 23. menyusun kerangka kerja jaminan pensiun dan jaminan hari tua aparatur sipil negara sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan; 24. menyusun kerangka kerja perlindungan aparatur sipil negara sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan; 25. menyusun kerangka kerja cuti aparatur sipil negara sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan; 26. menyusun kerangka kerja sistem informasi aparatur sipil negara sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan; 27. menyusun kerangka kerja sistem manajemen SDM aparatur strategik berberbasis kompetensi atau talenta/reformasi birokrasi/zona integritas sesuai pedoman dan peraturan perundanganundangan; 28. menyusun struktur/kelembagaan/tatalaksana/ proses bisnis unit kerja/instansi; 29. menyusun kerangka kerja proses penyusunan kebijakan/regulasi bidang sumber daya manusia aparatur; dan 30. melaksanakan asistensi dan konsultasi pengelolaan sistem kepegawaian aparatur sipil negara/sumber daya manusia aparatur. c. Materi Terkait Kemampuan Umum: 1. UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara 1 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 2 PP Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 3 PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 4 Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional Kemampuan Khusus:  Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur (Regulasi SDM) 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur  Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN (Pengadaan ASN) 1. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara  Pengadaan ASN (Pengadaan ASN) 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja  Pangkat dan Jabatan ASN (Regulasi SDM) 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil  Pengembangan Karier ASN, Pola Karier ASN, Promosi ASN (Kompetensi dan Fasilitas) 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil  Mutasi ASN 1. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi 4 tryoutalfabet.com  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264  Penugasan ASN 1. Peraturan BKN No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah  Pengembangan Kompetensi ASN, Talenta/Reformasi Birokrasi/Zona Integritas (Kompetensi dan Fasilitas) 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil 4. Modul Pengembangan SDM 5. Modul Zona Integritas 6. Modul Gratifikasi 7. Modul The Truth Out There 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Pedoman Sistem Merit.  Penilaian Kinerja ASN (Kompetensi dan Fasilitas) 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil  Disiplin ASN 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil  Penghargaan ASN 1. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1964 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Yang Melakukan Kewajibannya Secara Luar Biasa  Penggajian, Tunjangan, dan Fasilitas Asn, Jaminan Pensiun Dan Jaminan Hari Tua ASN, Perlindungan ASN (Kompetensi dan Fasilitas) 1. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 2. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudamya 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara 4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara  Pemberhentian ASN (Regulasi SDM) 1. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil  Cuti ASN 1. Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Bkn No. 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil  Sistem Informasi Asn 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2o19 Tentang Satu Data Indonesia 2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemblokiran Data Kepegawaian Dan/Atau Layanan Kepegawaian Pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara tryoutalfabet.com 5  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264  Struktur/Kelembagaan/Tata Laksana/ Proses Bisnis Unit Kerja/Instansi 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Pedoman Evaluasi Jabatan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan  Kelembagaan Asn Dan/Atau Lembaga Pengelola Kepegawaian Dengan Unit Kerja Dalam Penguatan Efektivitas Organisasi 1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara 2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara 3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara  Proses Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang Sdm Aparatur 1. UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 2. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah  Msdm Sektor Publik 1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Modul MSDM Sektor Publik 3. Modul Pelayanan Publik 6 tryoutalfabet.com  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 1 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Analis SDM Aparatur yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit bagi penulis utama yaitu : A. 20% B. 25% C. 40% D. 50% E. 60% 2 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Analis SDM Aparatur yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit bagi penulis pembantu yaitu : A. 20% B. 25% C. 40% D. 50% E. 60% 3 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Analis SDM Aparatur yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan apabila terdiri atas 3 (TIGA) orang penulis maka pembagian Angka Kredit bagi penulis pembantu yaitu : A. 20% B. 25% C. 40% D. 50% tryoutalfabet.com 7  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 E. 60% 4 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Analis SDM Aparatur yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan apabila terdiri atas 3 (TIGA) orang penulis maka pembagian Angka Kredit bagi penulis Utama yaitu : A. 20% B. 25% C. 40% D. 50% E. 60% 5 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Analis SDM Aparatur yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan apabila terdiri atas 4 (EMPAT) orang penulis maka pembagian Angka Kredit bagi penulis Utama yaitu : A. 20% B. 25% C. 40% D. 50% E. 60% 6 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Analis SDM Aparatur yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan apabila terdiri atas 4 (EMPAT) orang penulis maka pembagian Angka Kredit bagi penulis Pembantu yaitu : A. 20% B. 25% 8 tryoutalfabet.com  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 C. 40% D. 50% E. 60% 7 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak : A. 1 orang B. 2 orang C. 3 orang D. 4 orang E. 5 orang 8 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Kompetensi Analis SDM Aparatur meliputi: kecuali … A. Kompetensi Fungsional B. Kompetensi Teknis C. Kompetensi Manajerial D. Kompetensi Sosial Kultural E. 9 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur merupakan jabatan fungsional kategori … A. Keterampilan B. Keahlian C. Teknis D. Profesional E. Struktural tryoutalfabet.com 9  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 10 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Jenjang Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: KECUALI… A. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama B. Analis SDM Aparatur Ahli Muda C. Analis SDM Aparatur Ahli Madya D. Analis SDM Aparatur Ahli Utama E. Analis SDM Aparatur Ahli Penyelia 11 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. 1. menyusun kebutuhan aparatur sipil negara sesuai pedoman dan peraturan perundang undangan; 2. menyusun rancangan pengadaan aparatur sipil negara sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan; 3. menyusun kerangka kerja pangkat dan jabatan aparatur sipil negara sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan; 4. menyusun kerangka kerja pengembangan karier aparatur sipil negara sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan; 5. menyusun pola karier aparatur sipil negara sesuai pedoman dan peraturan perundang undangan; Diatas merupakan Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai : A. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama B. Analis SDM Aparatur Ahli Muda C. Analis SDM Aparatur Ahli Madya D. Analis SDM Aparatur Ahli Utama E. Analis SDM Aparatur Ahli Penyelia 10 tryoutalfabet.com  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 12 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. 1. menganalisis proses penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara; 2. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, rencana redistribusi pegawai atau proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta jabatan aparatur sipil negara 3. menganalisis proses pengadaan aparatur sipil negara; 4. menyusun instrumen/perangkat seleksi pengadaan aparatur sipil negara; 5. menganalisis proses pangkat dan jabatan aparatur sipil negara; Diatas merupakan Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai : A. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama B. Analis SDM Aparatur Ahli Muda C. Analis SDM Aparatur Ahli Madya D. Analis SDM Aparatur Ahli Utama E. Analis SDM Aparatur Ahli Penyelia tryoutalfabet.com 11  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 13 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. 1. mengevaluasi pelaksanaan penyusunan dan/atau penetapan kebutuhan aparatur sipil negara; 2. mengevaluasi penerapan analisis jabatan/analisis beban kerja/rencana redistribusi pegawai/proyeksi kebutuhan pegawai lima tahun dan peta jabatan dalam praktik manajemen Aparatur Sipil Negara; 3. mengevaluasi pelaksanaan pengadaan aparatur sipil negara; 4. menganalisis pengembangan instrumen, materi uji dan validasi kompetensi untuk seleksi aparatur sipil negara; 5. mengevaluasi pelaksanaan pangkat dan jabatan aparatur sipil negara; Diatas merupakan Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai : A. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama B. Analis SDM Aparatur Ahli Muda C. Analis SDM Aparatur Ahli Madya D. Analis SDM Aparatur Ahli Utama E. Analis SDM Aparatur Ahli Penyelia 12 tryoutalfabet.com  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 14 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. 1. mengembangkan sistem/model penyusunan dan/atau penetapan kebutuhan aparatur sipil negara instansional/nasional; 2. mengembangkan sistem/model analisis jabatan/analisis beban kerja/ rencana redistribusi pegawai/proyeksi kebutuhan pegawai lima tahun dan peta jabatan aparatur sipil negara; 3. mengembangkan sistem/model kebijakan pengadaan aparatur sipil negara instansional/nasional; 4. mengembangkan sistem/model pangkat dan jabatan aparatur sipil negara; Diatas merupakan Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai : A. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama B. Analis SDM Aparatur Ahli Muda C. Analis SDM Aparatur Ahli Madya D. Analis SDM Aparatur Ahli Utama E. Analis SDM Aparatur Ahli Penyelia 15 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. 1. dokumen kebutuhan aparatur sipil negara; 2. dokumen rancangan pengadaan aparatur sipil negara; 3. dokumen kerangka kerja pangkat dan jabatan aparatur sipil negara; 4. dokumen kerangka kerja pengembangan karier aparatur sipil negara; 5. dokumen pola karier aparatur sipil negara sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan; 6. dokumen kerangka kerja promosi aparatur sipil negara ; Diatas merupakan bagian dari Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur sesuai dengan jenjang jabatan sebagai : A. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama B. Analis SDM Aparatur Ahli Muda tryoutalfabet.com 13  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 C. Analis SDM Aparatur Ahli Madya D. Analis SDM Aparatur Ahli Utama E. Analis SDM Aparatur Ahli Penyelia 16 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. 1. dokumen analisis proses penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara; 2. dokumen analisis jabatan/ analisis beban kerja/rencana redistribusi pegawai/proyeksi kebutuhan pegawai lima tahun dan peta jabatan aparatur sipil negara; 3. dokumen analisis proses pengadaan aparatur sipil negara; 4. dokumen instrumen/ perangkat seleksi pengadaan aparatur sipil negara; 5. dokumen analisis proses pangkat dan jabatan aparatur sipil negara; 6. dokumen rancangan dan pengembangan instrumen, materi dan validasi uji kompetensi pengisian jabatan aparatur sipil negara; Diatas merupakan bagian dari Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur sesuai dengan jenjang jabatan sebagai : A. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama B. Analis SDM Aparatur Ahli Muda C. Analis SDM Aparatur Ahli Madya D. Analis SDM Aparatur Ahli Utama E. Analis SDM Aparatur Ahli Penyelia 14 tryoutalfabet.com  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 17 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. 1. dokumen evaluasi pelaksanaan penyusunan dan/atau penetapan kebutuhan aparatur sipil negara; 2. dokumen evaluasi penerapan analisis jabatan/analisis beban kerja/rencana redistribusi pegawai/proyeksi kebutuhan pegawai lima tahun dan peta jabatan; 3. dokumen evaluasi pelaksanaan pengadaan aparatur sipil negara; 4. dokumen analisis pengembangan instrumen, materi uji dan validasi kompetensi untuk seleksi aparatur sipil negara; 5. dokumen evaluasi pelaksanaan pangkat dan jabatan aparatur sipil negara; Diatas merupakan bagian dari Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur sesuai dengan jenjang jabatan sebagai : A. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama B. Analis SDM Aparatur Ahli Muda C. Analis SDM Aparatur Ahli Madya D. Analis SDM Aparatur Ahli Utama E. Analis SDM Aparatur Ahli Penyelia tryoutalfabet.com 15  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 18 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. 1. dokumen sistem/model penyusunan dan/atau penetapan kebutuhan aparatur sipil negara instansional/nasional; 2. dokumen pengembangkan sistem/model analisis jabatan/analisis beban kerja/rencana redistribusi pegawai/proyeksi kebutuhan pegawai lima tahun dan peta jabatan aparatur sipil negara; 3. dokumen pengembangan sistem/model pengadaan aparatur sipil negara instansional/nasional; 4. dokumen pengembangan system/model pangkat dan jabatan aparatur sipil negara; 5. dokumen pengembangan sistem/model pengembangan karier aparatur sipil negara instansional/nasional; Diatas merupakan bagian dari Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur sesuai dengan jenjang jabatan sebagai : A. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama B. Analis SDM Aparatur Ahli Muda C. Analis SDM Aparatur Ahli Madya D. Analis SDM Aparatur Ahli Utama E. Analis SDM Aparatur Ahli Penyelia 19 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan Analis SDM Aparatur yang melaksanakan tugas Analis SDM Aparatur yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh dari Angka Kredit setiap kegiatan ditetapkan : A. 20% B. 25% C. 40% D. 80% E. 100% 16 tryoutalfabet.com  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 20 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan Analis SDM Aparatur yang melaksanakan tugas Analis SDM Aparatur yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh dari Angka Kredit dari setiap kegiatan ditetapkan : A. 20% B. 25% C. 40% D. 80% E. 100% 21 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur dapat dilakukan melalui pengangkatan dibawah ini. kecuali … A. Pertama B. Kontroversi C. Perpindahan dari jabatan lain D. promosi E. 22 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan berstatus : A. Menikah B. Sarjana C. Diploma D. PNS E. Pelajar tryoutalfabet.com 17  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 23 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam : A. 1 TAHUN B. 2 TAHUN C. 3 TAHUN D. 4 TAHUN E. 5 TAHUN 24 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam : A. 1 TAHUN B. 2 TAHUN C. 3 TAHUN D. 4 TAHUN E. 5 TAHUN 25 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Pertama dan Analis SDM Ahli Muda; berusia paling tinggi : A. 53 Tahun B. 55 Tahun C. 56 Tahun D. 58 Tahun 18 tryoutalfabet.com  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 E. 60 Tahun 26 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Madya berusia paling tinggi : A. 53 Tahun B. 55 Tahun C. 56 Tahun D. 58 Tahun E. 60 Tahun 27 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Utama berusia paling tinggi : A. 53 Tahun B. 55 Tahun C. 56 Tahun D. 58 Tahun E. 60 Tahun tryoutalfabet.com 19  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 28 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Pejabat fungsional jenjang ahli utama lain yang serumpun dengan tugas jabatan fungsional Analis SDM Aparatur, dapat diangkat dalam jabatan fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Utama melalui perpindahan dengan persyaratan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan, perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, konsultasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan sistem sumber daya manusia aparatur paling singkat : A. 1 TAHUN B. 2 TAHUN C. 3 TAHUN D. 4 TAHUN E. 5 TAHUN 29 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Pejabat fungsional jenjang ahli utama lain yang serumpun dengan tugas jabatan fungsional Analis SDM Aparatur, dapat diangkat dalam jabatan fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Utama melalui perpindahan dengan persyaratan nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam : A. 1 TAHUN B. 2 TAHUN C. 3 TAHUN D. 4 TAHUN E. 5 TAHUN 30 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Pejabat fungsional jenjang ahli utama lain yang serumpun dengan tugas jabatan fungsional Analis SDM Aparatur, dapat diangkat dalam jabatan fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Utama melalui perpindahan dengan persyaratan berusia paling tinggi : 20 tryoutalfabet.com  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 A. 63 Tahun B. 55 Tahun C. 56 Tahun D. 58 Tahun E. 60 Tahun 31 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) bagi Analis SDM Aparatur setiap tahun untuk Analis SDM Aparatur Ahli Pertama ditetapkan paling sedikit : A. 12,5 B. 25 C. 37,5 D. 50 E. 32 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) bagi Analis SDM Aparatur setiap tahun untuk Analis SDM Aparatur Ahli Muda ditetapkan paling sedikit : A. 12,5 B. 25 C. 37,5 D. 50 E. 33 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) bagi Analis SDM Aparatur setiap tahun untuk Analis SDM Aparatur Ahli Madya ditetapkan paling sedikit : A. 12,5 B. 25 C. 37,5 tryoutalfabet.com 21  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 D. 50 E. 34 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) bagi Analis SDM Aparatur setiap tahun untuk Analis SDM Aparatur Ahli Utama ditetapkan paling sedikit : A. 12,5 B. 25 C. 37,5 D. 50 E. 35 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Analis SDM Aparatur yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, untuk Analis SDM Aparatur Ahli Pertama setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit: A. 10 B. 12 C. 20 D. 30 E. 50 36 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Analis SDM Aparatur yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, untuk Analis SDM Aparatur Ahli Muda setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit: A. 10 22 tryoutalfabet.com  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 B. 12 C. 20 D. 30 E. 50 37 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Analis SDM Aparatur yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, untuk Analis SDM Aparatur Ahli Madya setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit: A. 10 B. 12 C. 20 D. 30 E. 50 38 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Analis SDM Aparatur Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan Angka kredit paling sedikit : A. 10 B. 15 C. 20 D. 25 E. 30 39 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Susunan keanggotaan Tim Penilai paling sedikit : A. 2 orang B. 3 orang tryoutalfabet.com 23  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 C. 4 orang D. 5 orang E. 40 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Bagi Analis SDM Aparatur yang akan naik jenjang ke ahli madya dan ahli utama, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan bagi Analis SDM Aparatur Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis SDM Aparatur Ahli Madya yaitu : A. 6 B. 8 C. 10 D. 12 E. 41 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Bagi Analis SDM Aparatur yang akan naik jenjang ke ahli madya dan ahli utama, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan bagi Analis SDM Aparatur Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis SDM Aparatur Ahli Utama, YAITU : A. 6 B. 8 C. 10 D. 12 E. 24 tryoutalfabet.com  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 42 a. Perencanaan proses analisis jabatan. b. Pembentukan Tim. c. Pemberitahuan kepada unit organisasi yang akan menjadi sasaran. d. Penyampaian formulir analisis jabatan dan petunjuk pengisiannya. Diatas merupakan bagian dari tahapan Proses pelaksanaan analisis jabatan,yaitu : A. Persiapan B. Pengumpulan Data Jabatan C. Verifikasi Jabatan D. Pengolahan Data Jabatan E. 43 1. Pengisian daftar pertanyaan. 2. Wawancara. 3. Observasi. 4. Referensi. Diatas merupakan bagian dari tahapan Proses pelaksanaan analisis jabatan,yaitu : A. Persiapan B. Pengumpulan Data Jabatan C. Verifikasi Jabatan D. Pengolahan Data Jabatan E. 44 1. Penyusunan uraian jabatan. 2. Penyusunan spesifikasi jabatan. 3. Penyusunan peta jabatan. Diatas merupakan bagian dari tahapan Proses pelaksanaan analisis jabatan,yaitu : A. Persiapan B. Pengumpulan Data Jabatan C. Verifikasi Jabatan D. Pengolahan Data Jabatan E. 45 sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan, tugas, dan fungsi yang sama sebaiknya menggunakan nama jabatan yang sama adalah … A. Identitas Jabatan B. Nama Jabatan C. Kode Jabatan tryoutalfabet.com 25  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 D. Ikhtisar Jabatan E. Kualifikasi Jabatan 46 nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan, dan ikhtisar jabatan termasuk dalam … A. Identitas Jabatan B. Nama Jabatan C. Kode Jabatan D. Ikhtisar Jabatan E. Kualifikasi Jabatan 47 Ringkasan dari tugas tugas yang dilakukan, yang tersusun dalam satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan adalah … A. Identitas Jabatan B. Nama Jabatan C. Kode Jabatan D. Ikhtisar Jabatan E. Kualifikasi Jabatan 48 persyaratan yang harus dipenuhi oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik adalah … A. Identitas Jabatan B. Nama Jabatan C. Kode Jabatan D. Ikhtisar Jabatan E. Kualifikasi Jabatan 49 persyaratan minimal lain yang dapat dipenuhi oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik adalah … A. Identitas Jabatan B. Syarat Jabatan C. Kode Jabatan D. Ikhtisar Jabatan E. Kualifikasi Jabatan 50 produk yang harus dicapai oleh pemangku jabatan adalah …. 26 tryoutalfabet.com  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 A. Hasil Kerja B. Bahan Kerja C. Perangkat Kerja D. Proses Kerja E. 51 masukan yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi hasil kerja adalah … A. Hasil Kerja B. Bahan Kerja C. Perangkat Kerja D. Proses Kerja E. 52 acuan atau pedoman yang digunakan untuk mengolah bahan kerja menjadi hasil kerja adalah … A. Hasil Kerja B. Bahan Kerja C. Perangkat Kerja D. Proses Kerja E. Evaluasi Kerja 53 Keluaran (output) kerja jabatan dengan ukuran kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya dapat berupa: KECUALI … A. Benda B. Jasa C. Informasi D. Pendidikan E. 54 Kualifikasi yang berkesesuian dengan tugas dan fungsi jabatan memuat minimal , KECUALI : A. Pendidikan Formal B. Pendidikan dan Pelatihan C. Pengalaman Kerja D. Informasi E. 55 Penyampaian hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Menteri menggunakan sistem : tryoutalfabet.com 27  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 A. Tertulis B. Aplikasi Elektronik C. Tatap Muka D. Jarak Jauh E. 56 tentang Pedoman Analisis Jabatan diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor : A. 33 Tahun 2004 B. 75 Tahun 2004 C. 33 Tahun 2011 D. 30 Tahun 2000 E. 31 Tahun 2011 57 Kemampuan untuk me-lakukan operasi aritma-tik secara tepat dan aku-rat disebut … A. Bakat Numerik B. Bakat Verbal C. Bakat Pandang Ruang D. Bakat Ketelitian E. Bakat Penerapan 58 Kemampuanberpikir secaravisual mengenai bentuk-bentuk geometris, untuk memahami gambar gambar dari benda benda tiga dimensi adalah … A. Bakat Numerik B. Bakat Verbal C. Bakat Pandang Ruang D. Bakat Ketelitian E. Bakat Penerapan 59 Kemampuan untuk me-mahami arti kata-kata dan penggunaannya secara tepat dan efektif disebut... A. Bakat Numerik B. Bakat Verbal C. Bakat Pandang Ruang D. Bakat Ketelitian E. Bakat Penerapan 28 tryoutalfabet.com  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 60 Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam bahan verbal atau dalam tabel adalah … A. Bakat Numerik B. Bakat Verbal C. Bakat Pandang Ruang D. Bakat Ketelitian E. Bakat Penerapan 61 Kemampuan menyesuaikan diri menerima tang gung jawab untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan adalah... A. Directing Control Planning B. Feeling-Idea-Fact C. Influencing D. Sensory & Judgmental Creteria E. Measurable and Verifiable Creteria 62 Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang mengandung penafsiran perasaan, gagasan atau fakta dari sudut pandangan pribadi adalah … A. Directing Control Planning B. Feeling-Idea-Fact C. Influencing D. Sensory & Judgmental Creteria E. Measurable and Verifiable Creteria 63 Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan pekerjaan mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan adalah... A. Directing Control Planning B. Feeling-Idea-Fact C. Influencing D. Sensory & Judgmental Creteria E. Measurable and Verifiable Creteria 64 Kemampuan menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan kesimpulan adalah … A. Directing Control Planning tryoutalfabet.com 29  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 B. Feeling-Idea-Fact C. Influencing D. Sensory & Judgmental Creteria E. Measurable and Verifiable Creteria 65 Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan peraturan,pembuatan pertim bangan, atau pembuatan peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat diuji adalah ,,, A. Directing Control Planning B. Feeling-Idea-Fact C. Influencing D. Sensory & Judgmental Creteria E. Measurable and Verifiable Creteria 66 Aktivitas yang memerlukan manipulasi eksplisit, teratur atau sistematik terhadap obyek/alat/benda/mesin Disebut... A. Realistik B. Sosial C. Artistik D. Investigatif E. 67 Aktivitas yang memerlukan penyelidikan obser vasional, simbolik dan sistematik terhadap fenomena dan kegiatan ilmiah disebut … A. Realistik B. Sosial C. Artistik D. Investigatif E. Konvensional 68 Aktivitas yang sifatnya ambigu, kreatif, bebas dan tidak sistematis dalam proses penciptaan produk/karya bernilai seni disebut … A. Realistik B. Sosial C. Artistik D. Investigatif E. Konvensional 30 tryoutalfabet.com  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 69 Aktivitas yang memerlukan manipulasi data yang eksplisit, kegiatan administrasi, rutin dan klerikal disebut … A. Realistik B. Sosial C. Artistik D. Investigatif E. Konvensional 70 alat ukur yang akan dipergunakan mengukur beban kerja sesuai dengan material yang akan diukur yaitu : A. Valid B. Konsisten C. Universal D. Transparansi E. 71 alat ukur harus dapat dipergunakan untuk mengukur berbagai unit kerja maupun hasil kerja, sehingga tidak ada alat ukur yang lain atau khusus untuk suatu unit kerja atau hasil kerja, merupakan Kriteria suatu alat ukur yaitu : A. Valid B. Konsisten C. Universal D. Transparansi E. 72 melakukan analisis beban kerja harus konsisten dari waktu ke waktu merupakan suatu alat ukur yaitu : A. Valid B. Konsisten C. Universal D. Transparansi E. 73 Hak keuangan yang didapatkan pegawai saat tugas belajar, kecuali… A. a. gaji pokok tryoutalfabet.com 31  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 B. b. tunjangan kinerja C. c. uang makan D. d. tunjangan keluarga E. e. tunjangan anak 74 kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan, merupakan pengertian dari... A. a. Roadmap B. b. Rencana Aksi C. c. Sistem Merit D. d. Indeks Sistem Merit E. e. Penilaian mandiri sistem merit 75 Ruang Lingkup Sistem Merit meliputi, kecuali… A. a. memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi B. b. memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin C. c. memperlakukan Pegawai ASN secara adil dan setara D. d. melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi E. e. merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja individu 76 Kriteria Sistem Merit, meliputi, kecuali… A. a. perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja B. b. menerapkan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN C. c. merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja individu D. d. memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang E. e.mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien 77 Penerapan aspek perencanaan kebutuhan pegawai meliputi, kecuali… A. a. Instansi Pemerintah mempunyai peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai jangka menengah 5 (lima) tahun sekali B. b. Instansi Pemerintah mempunya ABK jangka jangka menengah 5 (lima) tahun sekali 32 tryoutalfabet.com  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 C. c. Instansi Pemerintah mempunyai data kekurangan dan ketersediaan pegawai D. d. Instansi Pemerintah mempunyai data pegawai yang akan memasuki masa pensiun hingga 5 (lima) tahun mendatang E. e. Instansi Pemerintah mempunyai rencana pemenuhan kebutuhan ASN 78 Penerapan aspek pengembangan karier, meliputi, kecuali… A. a. standardisasi jabatan B. b. penyusunan diklat pegawai C. c. penyusunan profil kompetensi ASN D. d. penyusunan rencana pengembangan kompetensi E. e. manajemen talenta dan rencana suksesi 79 kompetensi yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis, yaitu… A. a. kompetensi struktural B. b. kompetensi manajerial C. c. kompetensi teknis D. d. kompetensi sosial kultural E. e. kompetensi pelaksan 80 kompetensiyang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan yaitu… A. a. kompetensi struktural B. b. kompetensi manajerial C. c. kompetensi teknis D. d. kompetensi sosial kultural E. e. kompetensi pelaksan 81 kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan, yaitu… A. a. kompetensi struktural B. b. kompetensi manajerial C. c. kompetensi teknis D. d. kompetensi sosial kultural E. e. kompetensi pelaksan 82 Penerapan aspek sistem informasi, meliputi, kecuali… tryoutalfabet.com 33  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 A. a. Instansi Pemerintah mempunyai kebijakan perlindungan hukum, program persiapan pensiun, dan program lainnya B. b. Instansi Pemerintah mempunyai sistem informasi kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai C. c. Instansi Pemerintah mempunyai aplikasi eperformance yang terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian yang berbasis online D. d. Instansi Pemerintah memiliki dan menggunakan eoffice yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian, perkantoran dan pelayanan lainnya E. e. Instansi Pemerintah mempunyai dan menggunakan pusat penilaian kompetensi (assessment center) untuknpembinaan karier seluruh pegawai. 83 Penilaian kepada Instansi Pemerintah dalam penerapan sistem merit dilakukan oleh Tim yang terdiri dari, kecuali… A. a. Menpan RB B. b. LAN C. c. Kemenkeu D. d. KASN E. e. BKN 84 Pengawaan dalam penerapan Sistem Merit dilakukan oleh… A. a. Menpan RB B. b. LAN C. c. Kemenkeu D. d. KASN E. e. BKN 85 Hasil pengawasan dalam penerapan Sistem Merit dilakukan oleh KASN, dilaporkan kepada… A. a. Pejabat Pembina Kepegawaian B. b. LAN C. c. Pejabat Berwenang D. d. KASN E. e. Presiden RI 86 evaluasi terhadap penerapan Sistem Merit pada masing-masing Instansi Pemerintah, dilakukan oleh… A. a. BKN dan KASN B. b. BKN dan LAN 34 tryoutalfabet.com  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 C. c. Menpan RB dan BKN D. d. Menpan RB dan KASN E. e. KASN dan LAN 87 Nilai dan indeks sistem merit bernilai 360 mendapat sebutan… A. a. Sangat Baik B. b. Baik C. c. Kurang D. d. Buruk E. e. Sangat Buruk 88 Nilai dan indeks sistem merit bernilai 190 mendapat sebutan… A. a. Sangat Baik B. b. Baik C. c. Kurang D. d. Buruk E. e. Sangat Buruk 89 kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara disebut … A. Jabatan Struktural B. Jabatan Fungsional C. Jabatan Regional D. Jabatan Nasional E. 90 uraian tugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang rnencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.disebut … A. Ikhtisar Jabatan B. Ikhtiar Jabatan C. Frekuensi Jabatan D. Deskripsi Jabatan E. 91 Untuk kelancaran penyusunan Standar Kompetensi Manajerial di setiap instansi, Pejabat Pembina Kepegawaian baik Pusat maupun Daerah membentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Manajerial, yang selanjutnya tryoutalfabet.com 35  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 disingkat : A. TSPKOM B. TSPKM C. TPSTKM D. TPSKOM E. TPSKM 92 TPSKM mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data dan informasi yang diperlukan dalam rangka penyusunan Standar : A. Kompetensi Sosio kultural B. Kompetensi Teknis C. Kompetensi Manajerial D. Kompetensi Pemeritahan E. Kompetensi Fungsional 93 Susunan Keanggotaan TPSKM. Susunan keanggotaan TPSKM terdiri paling kurang : A. 5 orang anggota B. 4 orang anggota C. 3 orang anggota D. 6 orang anggota E. 7 orang anggota 94 a. membuat rencana kerja penyusunan Standar Kompetensi Manajerial; b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota TPSKM; dan c. menyampaikan hasil penyusunan Standar Kompetensi Manajerial kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan adalah Tugas dari : A. Sekretaris TPSKM B. Ketua TPSKM C. Anggota TPSKM D. Bendahara TPSKM E. Pembina TPSKM 36 tryoutalfabet.com  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 95 a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya; b. menyiapkan dan menyelenggarakan diskusi, lokakarya atau workshop;dan c. mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Standar Kompetensi Manajerial. Diatas merupakan tugas dari : A. Ketua TPSKM B. Sekretaris TPSKM C. Anggota TPSKM D. Bendahara TPSKM E. Pembina TPSKM 96 a. mengurnpulkan dan menyusun seluruh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Standar Kompetensi Manajerial; b. melakukan wawancara dengan para pihak (pemegang jabatan, atasan langsung, dan pimpinan penentu kebijakan) untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi jabatan; c. melakukan diskusi, lokakarya atau workshop; dan d. menyusun hasil akhir Standar Kompetensi Manajerial. Diatas merupakan tugas dari : A. Ketua TPSKM B. Sekretaris TPSKM C. Anggota TPSKM D. Bendahara TPSKM E. Pembina TPSKM 97 Berdasarkan UU No. 5 Th. 2014 tentang ASN Pasal 70, Setiap Pegawai ASN memiliki hak dankesempatan untuk mengembangkan : A. Kompetensi B. Konferensi C. Akuntabilitasi D. Kompetisi E. 98 Berdasarkan UU No. 5 Th. 2014 tentang ASN Pasal 70 Pengembangan kompetensi antara lain melalui KECUALI … A. pendidikan dan pelatihan B. seminar C. kursus tryoutalfabet.com 37  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 D. penataran E. Survey 99 Dalam mengembangkan kompetensi PNS diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi lain di pusat dan daerah dalam waktu paling lama : A. 1Tahun B. 2 Tahun C. 3 Tahun D. 4 Tahun E. 5 Tahun 100 Dalam mengembangkan kompetensi PNS diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi lain di pusat dan daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh : A. LAN dan BKKBN B. LAN dan BKN C. LPN dan BKN D. LAN dan BNN E. 101 Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama … A. 1Tahun B. 2 Tahun C. 3 Tahun D. 4 Tahun E. 5 Tahun 102 Pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan … A. Stabilitas B. Karier C. Frekuensi D. Akuntabilitasi E. 38 tryoutalfabet.com  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 103 Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam A. 1Tahun B. 2 Tahun C. 3 Tahun D. 4 Tahun E. 5 Tahun 104 Pengembangan kompetensi dilakukan pada tingkat: : A. Instansi dan Nasional B. Instansi dan Regional C. Pembina dan Nasional D. Instansi dan Kabupaten E. Instansi dan Daerah 105 Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan dalam 1 (satu) tahun paling sedikit … jam pelajaran. A. 5 B. 10 C. 12 D. 15 E. 20 106 Berdasarkan UU No. 5 Th. 2014 tentang ASN - Pasal 69 dan UU No. 23 2014 tentang Pemda - Pasal 23 ---- Kompetensi ASN terdiri dari : kecuali... A. Kompetensi Manajerial B. Kompetensi Teknis C. Kompetensi Sosio kultural D. Kompetensi Pemeritahan E. Kompetensi Fungsional tryoutalfabet.com 39  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 107 Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk MEMIMPIN DAN/ATAU MENGELOLA UNIT … A. Globalisasi B. Standarisasi C. Organisasi D. Deskripsi E. Desentralisasi 108 tentang Pemerintahan Daerah tertuang pada Undang-Undang nomor : A. 20 Tahun 2014 B. 23 Tahun 2013 C. 23 Tahun 2014 D. 24 Tahun 2014 E. 23 Tahun 2010 109 Tentang Kompetensi Pemerintahan tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Ri nomor : A. 108 Tahun 2017 B. 107 Tahun 2018 C. 105 Tahun 2015 D. 101 Tahun 2011 E. 104 Than 2018 110 Pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan Kebijakan … A. Globalisasi B. Standarisasi C. Organisasi D. Deskripsi E. Desentralisasi 111 Berikut ini adalah Hak PNS , KECUALI … A. Gaji B. Tunjangan 40 tryoutalfabet.com  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 C. Cuti D. Pensiun E. Berlibur ke LN 112 Sinta dalam melakukan pekerjaannya ia sangat ambisius dalam mengerjakannya. Ia membuktikan dengan pencapaia target yang bagus tiap bulan serta berperilaku baik. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap… A. Kenaikan jabatan B. Penilaian kinerja C. Tunjangan D. Struktur organisasi E. Partisipasi 113 Pejabat fungsional yang pada saat penyusunan SKP,tidak dapat menyusun kinerja utama sesuai ketentuan harus dilakukan.. A. Penurunan jabatan B. Pengurangan tunjungan C. Dimutasikan D. Dipending E. Ditolak 114 Untuk menjamin pencapaian Target kinerja yang telah ditetapkan dalam SKP maka dilakukan… A. Uji Kompetensi B. Pembinaan kinerja PNS C. Penilaian kinerja D. Penyuluhan E. Sosialisasi 115 Terhadap PNS yang mempunyai permasalahan Perilaku Kerja yang dapat mempengaruhi pencapaian Target kinerja dilakukan… A. Pembinaan kinerja PNS B. Uji Kompetensi C. Penyuluhan D. Sosialisasi E. Konseling kinerja tryoutalfabet.com 41  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 116 PNS yang dinilai dan telah menerima hasil penilaian kinerja wajib menandatangani serta mengembalikan kepada Pejabat Penilai Kinerja PNS paling lambat.. A. 7 hari kerja B. 3 hari kerja C. 14 hari kerja D. 14 hari sejak diterima E. 10 hari sejak diterima 117 Hani ditunjuk oleh atasannya untuk mengikuti pemilihan. Awalnya ia merasa tidak yakin dengan kemampuannya, lalu atasannya memberikan wawasan dan strategi untuk menghadapi lawan. Keluarganya pun mendukung sehingga ia dengan yakin untuk akan masuk ke dalam kelompok rencana suksesi. Diantara calon - calon yang lain ternyata Hani dan 3 orang lainnya terpilih sebagai... A. Ketua B. Pemenang C. Talenta D. Anggota E. Wakil 118 Dalam pemilihan talenta Agus bertugas untuk menyusun tahapan pelaksanaan sesuai kesepakatan serta syarat yang dibutuhkan dalam pemilihan. Setelah semua disepakati Agus kemudian mengshare informasi tersebut dan dapat diakses seluruh pegawai ASN. Dengan ini Manajemen Talenta ASN telah menginfokan secara... A. Tertutup B. Terbuka C. Untuk kalangan suatu kelompok D. Rahasia E. Diam saja 119 Gani yang bergabung dalam tim Manajemen Talenta ASN saat ini banyak posisi yang kosong. Sehingga ia mengajukan untuk membuka lowongan dengan beberapa kriteria seperti visi, misi, sasaran dan itu semua untuk membantu pencapaian. Maka yang berhak untuk menyelenggarakannya adalah.. A. Presiden B. Walikota C. Bupati D. Instansi Pemerintah 42 tryoutalfabet.com  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 E. Menteri 120 Kemaren Tari mendapatkan panggilan interview di balai kota. HRD tertarik memanggil Tari karena dalam CV nya mempunyai banyak pengalaman dan kejuaraan yang pernah ia ikuti. Ketika diinterview oleh user Tari menjabarkan pengalaman dan wawasan yang ia ketahui tentang posisi yang ia minati. Ia juga mendapatkan point lebih ketika mengerjakan psikotest. Besar harapan Tari untuk dapat bergabung di instansi tersebut. Dari contoh tersebut HRD mengidentifikasi dengan... A. Hasil penilaian kerja B. Assesment center C. Uji kompetensi D. Rekam jejak jabatan E. Kualifikasi 121 Dika telah terpilih menjadi Talenta di suatu instansi sampai saat ini sudah hampir setahun bekerja. Ia menunjukkan dedikasi yang tinggi untuk kantornya dan ia sering mengikuti sertifikasi untuk menambah wawasannya. Ia juga mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolahnya di luar negeri. Pengembangan talenta yang ia laksanakan melalui.... A. Akselerasi karier B. Peningkatan kualifikasi C. Pengembangan kompetensi D. Sekolah kader E. Uji kompetensi 122 Siska awal diterima menjadi CPNS ia mendapatkan instansi yang berada di Mataram, hal itu ia pilih karena posisi yang menguntungkan dan sedang diperlukan di instansi tersebut. Akan tetapi ia tidak dapat mutasi dengan cepat karena sudah tercantum dalam perjanjian dengan masa kerja minimal 10tahun. Berdasarkan kasus tersebut dilakukan berdasarkan rencana suksesi mengacu pada... A. Penempatan talenta B. Masa jabatan C. Karier D. Prioritas nasional E. Sistem tryoutalfabet.com 43  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 123 Selama kegiatan CPNS Bani mendapatkan tugas untuk mengembangkan potensi staff dengan mengikuti kompetensi yang diadakan di pusat kementrian Jakarta. Setelah selesai ujian kompetensi akan disebar kembali sesuai instansi dan wajib menerapkan hal yang telah diajarkan. Tahap tersebut dilakukan untuk... A. Pengawasan B. Penilaian talenta C. Menambah wawasan D. Pemantaun talenta E. Assesment center 124 Untuk kelancaran kegiatan CPNS saat ini menggunakan ujian kompetensi dengan sistem informasi ASN. Yono bertugas langsung saat kegiatan tersebut dengan memastikan jaringan terpasang dan cctv terpasang semua. Hal itu dilakukan untuk mempermudah penilaian dan mengurangi kecurangan. Sehingga instansi tersebut dikelola oleh.. A. Presiden B. Menteri C. Badan Kepegawaian Negara D. Aparatur Negeri Sipil E. Walikota 125 Minggu lalu kakak mendapatkan kabar dari atasannya untuk menggantikan jabatannya, karena beliau sedang menunaikan ibadah Haji. Kakak terpilih karena berprestasi dalam talenta dan selalu cepat tanggap dalam menyelesaikan persoalan. Dalam jabatan yang ia laksanakan saat ini tetap dilakukan monitoring dan evaluasi selama... A. 4tahun B. 1tahun C. 5tahun D. 2tahun E. 3tahun 126 Ayah sudah 15 tahun bekerja sebagai staff di suatu instansi. Ia mengingkan untuk naik jabatan karena merasa pengalamannya sudah lama dalam bidang tersebut. Kemudian atasannya menyetujuinya tetapi dengan persyaratan harus mau mutasi di luar Jawa. Karena posisi saat ini yang kosong hanya ada di luar Jawa. Seketika ayah menjadi bingung untuk memilih meninggalkan keluarga atau tetap dengan jabatan sekarang. Hal tersebut dilakukan atasannya berdasarkan.. 44 tryoutalfabet.com  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 A. Perundang-undangan B. Manajemen Talenta ASN C. Menteri D. Presiden E. Sistem 127 kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi merupakan arti dari.. A. a. Talenta B. b. Sistem Merit C. c. Jabatan D. d. Instansi daerah E. 128 perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah disebut.. A. a. Instansi Pusat B. b. Instansi Daerah C. c. Instansi Pemerintah D. d. Lembaga Pemerintah E. 129 kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan bkesekretariatan lembaga nonstruktural disebut.. A. a. Instansi Pusat B. b. Instansi Daerah C. c. Instansi Pemerintah D. d. Sekretaris Utama E. 130 instansi pusat dan instansi daerah termasuk dalam : A. a. Sistem Merit B. b. Instansi Pusat C. c. Instansi Pemerintah D. d. Jabatan Kritikal E. tryoutalfabet.com 45  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 131 perencanaan sistematis melalui pemetaan Suksesor yang diproyeksikan dalam Jabatan Target disebut.. A. a. Talenta B. b. Jabatan C. c. Rencana Suksesi D. d. Sistem Merit E. 132 talenta yang dicalonkan menjadi pengganti Pejabat yang menduduki Jabatan Target saat ini dan disiapkan untuk mendudukinya pada saat jabatan tersebut lowong dan/atau sesuai kebutuhan disebut.. A. a. Akuisisi B. b. Sistem Merit C. c. Talenta D. d. Suksesor E. 133 strategi mempertahankan talenta melalui pemantauan, penghargaan, dan manajemen suksesi untuk menjaga dan mengembangkan kompetensi disebut A. a. Akuisisi talenta B. b. Retensi Talenta C. c. Sistem Merit D. d. Suksesor E. 134 kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, dan perilaku yang perlu dimiliki oleh setiap Pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas secara efektif disebut A. a. Kompetensi B. b. Kompetisi C. c. Akuisisi D. d. Suksesor E. 135 hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada organisasi/unit disebut.. A. a. Kompetensi B. b. Kinerja 46 tryoutalfabet.com  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 C. c. Uji Kompetensi D. d. Akuisisi E. 136 penilaian terhadap kinerja yang merupakan penggabungan nilai Sasaran Kinerja Pegawai dan nilai Perilaku Kerja sesuai peraturan perundangperundangan disebut A. a. Bimbingan Kinerja B. b. Pemeringkatan Kinerja C. c. Uji Kompetensi D. d. Penilaian Kerja E. 137 perbandingan antara kinerja pegawai ASN dengan pegawai ASN lainnya dalam 1 (satu) unit kerja dan/atau instans disebut.. A. a. Bimbingan Kinerja B. b. Pemeringkatan Kinerja C. c. Uji Kompetensi D. d. Penilaian Kerja E. 138 peningkatan kinerja talenta melalui penambahan tugas dan fungsi dalam lingkup jabatan yang sama disebut.. A. a. Rotasi Jabatan B. b. Pengayaan Jabatan C. c. Konseling Kerja D. d. Bimbingan Kinerja E. e. Perluasan Jabatan 139 pemindahan talenta secara sistematik dari satu jabatan ke jabatan lain disebut.. A. a. Rotasi Jabatan B. b. Pengayaan Jabatan C. c. Konseling Kerja D. d. Bimbingan Kinerja E. e. Perluasan Jabatan 140 peningkatan motivasi talenta melalui pengayaan peran dan tanggung jawab, serta pengakuan dan penghargaan dalam jabatan disebut.. tryoutalfabet.com 47  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 A. a. Rotasi Jabatan B. b. Pengayaan Jabatan C. c. Konseling Kerja D. d. Bimbingan Kinerja E. e. Perluasan Jabatan 141 "pengetahuan,keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi disebut.." A. a. Kompetensi Sosial Kultural B. b. Kompetensi Manajerial C. c. Uji Kompetensi D. d. Kinerja E. 142 jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional disebut.. A. a. Jabatan Fungsional Pustakawan Terampil B. b. Jabatan Kritikal C. c. Jabatan Target D. d. Manajemen Talenta E. 143 "proses untuk melakukan identifikasi dan membantu penyelesaian masalah perilaku kinerja yang dihadapi Pegawai ASN dalam mencapai target kinerja disebut " A. a. Bimbingan Kinerja B. b. Rotasi Jabatan C. c. Perluasan Jabatan D. d. Konseling Kinerja E. 144 pemindahan talenta secara sistematik dari satu jabatan ke jabatan lain disebut.. A. a. Bimbingan Kinerja B. b. Rotasi Jabatan C. c. Perluasan Jabatan 48 tryoutalfabet.com  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 D. d. Konseling Kinerja E. 145 "peningkatan kinerja talenta melalui penambahan tugas dan fungsi dalam lingkup jabatan yang sama disebut.." A. a. Bimbingan Kinerja B. b. Rotasi Jabatan C. c. Perluasan Jabatan D. d. Konseling Kinerja E. 146 "rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi disebut.. A. a. Sistem Informasi ASN B. b. Sekolah Kader C. c. Bimbingan Kinerja D. d. Konseling Kinerja E. 147 sistem pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk menyiapkan pejabat administrator melalui jalur percepatan peningkatan jabatan disebut.. A. a. Sistem Informasi ASN B. b. Sekolah Kader C. c. Bimbingan Kinerja D. d. Konseling Kinerja E. 148 "PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pengendalian kepegawaian pada instansi pusat dan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut.." A. a. Analis Kepegawaian B. b. Auditor Kepegawaian C. c. Pejabat Fungsional D. d. PNS E. 149 strategi penempatan talenta yang tepat pada jabatan target di waktu yang tepat.disebut.. tryoutalfabet.com 49  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 A. a. Potensial B. b. Kompetensi Manajerial C. c. Kompetensi D. d. Penempatan Talenta E. 150 "strategi pengembangan karier dan kompetensi talenta melalui ASN corporate university, sekolah kader, tugas belajar, dan bentuk pengembangan kompetensi lainnya adalah pengertian dari.. A. a. Retensi Talenta B. b. Pengembangan Talenta C. c. Akuisisi Talenta D. d. Penempatan Talenta E. 151 "a. Kelembagaan Manajemen Talenta ASN; b. Penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN Instansi dan Nasional; dan c. Sistem Informasi Manajemen Talenta ASN Instansi dan Nasional. Diatas merupakan bagian dari aspek :" A. a. Sekolah Kader B. b. Sistem Informasi ASN C. c. Manajemen Talenta ASN D. d. Kelompok Rencana Suksesi Instansi E. 152 "bagan yang terdiri dari 9 (sembilan) kategori yang menunjukkan sekumpulan Pegawai ASN berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja adalah pengertian dari… " A. a. Retensi Talenta B. b. Rencana Suksesi C. c. Suksesor D. d. Akuisisi Talenta E. e. Kotak Manajemen Talenta 153 proses dalam Manajemen Talenta ASN sesuaidengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian subjektif pribadi disebut A. a. Terencana B. b. Terbuka C. c. Objektif D. d. Akuntabel 50 tryoutalfabet.com  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 E. 154 Manajemen Talenta ASN mempersiapkan Suksesor pada masing-masing Jabatan Target yang akan lowong dalam perencanaan dan persiapan pada tahun sebelumnya secara sistematis dan terstruktur sesuai target yang artinya.. A. a. Terencana B. b. Terbuka C. c. Objektif D. d. Akuntabel E. 155 informasi Manajemen Talenta ASN yang meliputi tahapan pelaksanaan, kriteria dan informasi penetapan Talenta dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN artinya.. A. a. Terencana B. b. Terbuka C. c. Objektif D. d. Akuntabel E. 156 "Jabatan Target dalam Manajemen Talenta ASN yang lowong dapat segera diisi oleh Suksesor sehingga tidak terdapat jabatan lowong dalam waktu lama dan menjamin persediaan talenta dalam pengisian jabatan target pengertian dari.. A. a. Terencana B. b. Terbuka C. c. Objektif D. d. Akuntabel E. e. Tepat waktu 157 "Manajemen Talenta ASN dilakukan sesuai standar/pedoman yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan disebut... " A. a. Terencana B. b. Terbuka C. c. Objektif D. d. Akuntabel E. e. Tepat waktu tryoutalfabet.com 51  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 158 Manajemen Talenta ASN bebas dari pengaruh dan/atau tekanan politik yang artinya A. a. Terencana B. b. Terbuka C. c. Objektif D. d. Bebas dari Intervensi Politik E. e. Bersih dari Praktik Korupsi 159 Manajemen Talenta ASN bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang artinya.. A. a. Terencana B. b. Terbuka C. c. Objektif D. d. Bebas dari Intervensi Politik E. e. Bersih dari Praktik Korupsi 160 Sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu K/L/Pemda yang pimpinannya mempunyai niat (komitmen) mencegah terjadinya korupsi dan mempunyai program kegiatan pencegahan korupsi adalah A. Wilayah Bebas dari Korupsi B. Zona Integritas C. Unit Kerja D. Pemda E. Unit Penggerak Integritas 161 Yang dimaksud dengan Wilayah Bebas dari Korupsi.... A. Unit kerja layanan masyarakat atau unit kerja non layanan masyarakat pada ZI yang mandiri, dalam arti mengelola anggaran (DIPA) sendiri B. Sebutan atau predikat yang diberikan kepada unit kerja pada ZI yang mempunyai indeks integritas tertentu darihasil survei integritas dan telah mampu memenuhi indikator lain yang ditetapkan C. Sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu K/L/Pemda yang pimpinannya mempunyai niat (komitmen) mencegah terjadinya korupsi dan mempunyai program kegiatan pencegahan korupsi adalah D. Memberikan acuan dan panduan teknis kepada lembaga kearsipan dalam menyusun guide arsip statis, daftar arsip statis dan inventaris arsip dari khazanah arsip statis yang disimpan E. terwujudnya sarana bantu penemuan kembali arsip statis pada lembaga kearsipan 52 tryoutalfabet.com  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 162 Unit kerja layanan masyarakat atau unit kerja non layanan masyarakat pada ZI yang mandiri, dalam arti mengelola anggaran (DIPA) sendiri adalah.... A. Zona Integritas B. Wilayah Bebas dari Korupsi C. Pemda D. Unit Kerja E. Unit Penggerak Integritas 163 Yang termasuk dengan kegiatan cegah korupsi, kecuali.... A. LHKPN B. PPG C. KWS D. PIAK E. Asistensi 164 Evaluasi dilakukan oleh Tim Independen yang beranggotakan dari... A. PEMDA,KPK dan ORI B. PEMDA,KemenPan&RB dan KPK C. KPK, ORI, dan KemenPan&RB D. KemenPan&RB, Hakim, dan Jaksa E. KPK, ORI, dan Jaksa 165 Yang menjadi prasyarat keberhasilan pelaksanaan konsep pembangunan zona integritas (ZI) adalah A. Komitmen Pimpinan B. Pemberdayaan C. Keterpaduan Program Pencegahan Korupsi – KPK D. Ketersediaan anggaran E. Semua Benar 166 Instansi yang telah dikenalkan/disosialisasikan konsep pembangunan zona integritas (ZI) adalah A. Kementrian Agama B. BUMN C. BUMD D. Kementrian Ketenagakerjaan E. Pemda Prop. Jawa Barat tryoutalfabet.com 53  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 167 Aspek Program pencegahan Korupsi (komitmen pimpinan) , dengan unsur- unsur sebagai berikut A. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi B. Tingkat kepatuhan menyampaikan LHKPN C. Nilai perolehan Lakip D. Jumlah pengaduan masyarakat E. Ketaatan dalam menyusun renstra, sakip/lakip, laporan keuangan 168 Yang menjadi Aspek Kinerja Operasional , dengan unsur-unsur sebagai berikut A. Kebijakan pimpinan yang tertuang dalam keputusan pimpinan B. Jenis/bentuk kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan C. Ketaatan dalam menyusun renstra, sakip/lakip, laporan keuangan D. Jumlah kerugian negara (KN) yang belum diselesaikan (%) E. Tingkat kepatuhan menyampaikan LHKPN 169 Yang menjadi Aspek Pengelolaan Keuangan, (dihitung selama 2 tahun terakhir, dan mengacu pada LHA dari BPK, BPKP dan Inspektorat/APIP, dengan unsur-unsur adalah A. Jumlah kerugian negara (KN) yang belum diselesaikan (%) B. Tingkat kepatuhan menyampaikan LHKPN C. Nilai perolehan Lakip D. Kebijakan pimpinan yang tertuang dalam keputusan pimpinan E. Jenis/bentuk kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan 170 Santi ingin mengurus surat Kartu Keluarga untuk keluarga kecilnya karena dia dan suaminya belum pecah KK. Dengan jadwal Santi dan Suami yang sangat padat. Ia tidak mau repot dalam mengurus hal tersesebut,kemudian ia datang ke Kecamatan meminta bantuan kepada salah satu staff untuk menguruskan keperluannya. Awalnya staff tersebut tidak mau untuk membantu sepenuhnya, lalu Santi memberikan uang bensin untuk transportasi berkeliling mengurus KK tersebut. Akhirnya ia mau membantu Santi dan setelah KK jadi ia mendapatkan bingkisan dari Santi sebagai tanda terimakasih. Dalam kasus tersebut tindakan yang tidak patut dicontoh adalah... A. Sopan B. Ramah C. korupsi D. Gratifikasi E. Berharap imbalan 54 tryoutalfabet.com  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 171 Pak Kurnia selaku PIC vendor saat ini merasa khawatir dengan situasi persaingan antar perusahaan. Tender yang ia pegang selama ini memutuskan atas tidak memperpanjang kontrak dengan perusahaannya saat ini. Pak Kurnia memutar otak untuk meyakinkan atasannya untuk tetap menggunakan vendor dari perusahaanya. Kemudian atasan perusahaan tersebut berbicara empat mata dengannya dan memaksa ia memberikan sejumlah dana agar vendor perusahaannya tetap digunakan. Jumlah dana yang diinginkan sebesar 35% dari total pembayaran vendor. Pak Kurnia tetap berpikir dengan tenang dan bertindak tidak ceroboh. Ia mengadakan meeting kepada direksi untuk menyampaikan maksud dari perusahaan tersebut. Akhirnya ditolak lah oleh jabaran direksi karena atasan tersebut beriskap... A. Kekerasan B. Pemerasan C. Penyuapkan D. Gratifikasi E. Tindakan tercela 172 PT Cakrawala adalah perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi jalan tol. Ketika direksi mengetahui jalanan Solo ke Jogyakarta akan dibangun sebuah tol. Ia segera menghubungi pemerintah untuk memberikan tender pembuatan jalan diserahkan ke perusahaannya dan Atasan perusahaan PT Cakrawala sudah membawa sejumlah uang untuk diserahkan kepada pemeritah. Saat itulah pemerintah tersebut menerima uang dan bersikap diam-diam agar tidak ada orang yang tau. Mereka akhirnya setuju dengan keputusan yang ia ambil. Dalam kasus tersebut tidak seharusnya pemerintah menerima... A. Hinaan B. Buah bibir C. Suap D. Pujian E. Pretasi 173 Ibu Amanda adalah seorang PNS bertugas dalam perizinan dalam lingkungan AMDAL. Ketika itu dalam perizinan ia mendapatkan sejumlah dana karena telah membantu perizinan terhadap suatu perusahaan. Ibu sudah menolak dengan keras tetapi dana tersebut dikirimkan ke rumahnya melalui kurir. Ibu pun terkejut atas sikap atasan perusahaan tersebut yang membuat hati ibu tidak tenang. Lalu ayah memberikan saran untuk mengembalikan dana tersebut dengan melaporkannya kemana?... A. Atasan ibu B. Kepolisian tryoutalfabet.com 55  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 C. KPK D. Menteri E. Presiden 174 Bima sangat berterimakasih terhadap Pamannya. Berkat lowongan pekerjaan yang diberikan kepada Bima ia dapat diterima di perusahaan BUMN. Pamannya hanya memberikan informasi atas lowongan pekerjaan tersebut. Bima mengikuti semua tahap ujian satu persatu berusaha sendiri tanpa bantuan pamannya dengan itu ia bisa membuktikan kemampuannya. Sebagai tanda terimakasih kepada pamannya ia mengajak ramah tamah kepada seluruh keluarganya untuk syukuran keberhasilan Bima dan atas doa dukungan keluarganya termasuk paman. Kemudian Paman tersebut menerima ajakan Bima karena mengganggap hal itu bukanlah gratifikasi yang melanggar... A. Perundang-undangan B. Hukum C. Etika D. Sosial E. Budaya 175 Dalam melakukan tugas yang diberikan kepada Budi, ia selalu memberikan yang terbaik untuk bangsa. Ketika rakyat miskin sedang terjerat kasus hukum ia membantunya tanpa memandang status sosial. Hal tersebut ia lakukan atas dasar prinsip pola karis PNS yaitu... A. Kepastian B. Integritas C. Keadilan D. Nasional E. Transparan 176 Perpindahan JF ke JF lain yang setara dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan melalui… A. Pola karir horizontal B. Penugasan C. Mutasi D. Uji kompetensi E. Lintas rumpun 177 Perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi dilakukan melalui promosi termasuk.. A. Pola karir horizontal 56 tryoutalfabet.com  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 B. Pola karir vertikal C. Lintas rumpun D. Mutasi E. Uji kompetensi 178 Perpindahan secara vertikal sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dilakukan melalui.. A. Pemilihan Umum B. Uji kompetensi C. Seleksi terbuka D. Penugasan E. Hasil Kinerja 179 Untuk menduduki JPT Utama seorang PNS memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama… A. 15 tahun B. 20 tahun C. 8 tahun D. 5 tahun E. 10 tahun 180 Berikut ini yang bukan merupakan jenis dari cuti adalah… A. a. Cuti Tahunan B. b. Cuti Sakit dan Bersalin C. c. Cuti Besar D. d. Cuti Keluarga E. e. Cuti karena alasan penting 181 Di bawah ini yang merupakan peraturan dari cuti karena alasan penting adalah… A. a. Orang tua, istri/suami,anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras/meninggal B. b. Lamanya cuti adalah 12 hari kerja C. c. PNS telah bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun terus-menerus berhak atas cuti yang lamanya 3 bulan D. d. Cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diberikan untuk waktu paling lama 1 tahun E. e. Untuk bersalinan anak ke 1/2/3 ,PNS berhak cuti tryoutalfabet.com 57  Pemesanan Buku dan Aplikasi Tryout Teknis atau Konsultasi Formasi: 0812 9642 4264 182 Berikut yang bukan merupakan persyaratan cuti di luar tanggungan Negara adalah… A. a. PNS telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun terus-menerus B. b. Cuti diluar tanggungan Negara dapat diberikan paling lama 3 t