Hubungan Keuangan Pusat Daerah (HKPD)

Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara

• Materi ini membahas tentang Hubungan Keuangan Pusat Daerah (HKPD)
• Disampaikan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN pada 1 Januari 2024

Tujuan Pembelajaran

• Mahasiswa diharapkan memahami konsep, prinsip, asas, dan pokok-pokok hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
• Ini meliputi konsep otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pengertian dan jenis transfer ke daerah, hubungan APBN dan APBD melalui TKD, serta jenis transfer dari daerah ke daerah lain/desa.

Garis Besar Materi

• Konsep Otonomi Daerah serta Desentralisasi Fiskal (Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah)
• Pengertian dan Ragam Transfer ke Daerah
• Keterkaitan APBN dan APBD melalui TKD
• Ragam Transfer dari Daerah ke Daerah Lain/Desa

Konsep Otonomi Daerah

• Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
• Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka (6), UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.
• Daerah otonom memiliki ciri dapat membuat peraturan untuk dirinya sendiri dengan persetujuan perwakilan rakyat
• Daerah otonom memiliki lembaga legislatif untuk menyusun peraturan

Struktur Pemerintahan di Indonesia

• Pemerintah Otonom:
  • Provinsi (dengan DPRD Provinsi untuk menyusun Perda Provinsi)
  • Kabupaten/Kota (dengan DPRD Kab/Kota untuk menyusun Perda Kab/Kota)
  • Desa (dengan BPD untuk menyusun Perdes)
• Pemerintah Bukan Otonom:
  • Kecamatan (tidak memiliki legislatif)
  • Kelurahan (tidak memiliki legislatif)
  • RT/RW/Dusun (tidak memiliki legislatif)

Pembagian Kewenangan Pemerintahan

• Kewenangan pemerintahan diserahkan dari pusat ke daerah, kecuali enam bidang:
  • Politik Luar Negeri
  • Pertahanan
  • Keamanan
  • Yustisi
  • Moneter dan Fiskal
  • Agama

Urusan Pemerintahan

• Urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga kategori:
  • Absolut (mutlak urusan pusat)
    • Mencakup politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama
  • Konkuren (urusan bersama pusat dan daerah)
    • Terdiri dari urusan wajib (24) dan urusan pilihan (8)
    • Urusan wajib mencakup pelayanan dasar (6) dan non-pelayanan dasar (18)
  • Pemerintahan Umum
    • Merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan
  • Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada UU 23/2014 Bab IV Pasal 9-26

Instansi Pemerintah

• Instansi Pusat:
  • Kemenlu (Kantor Imigrasi)
  • TNI (Korem, Kodim, Koramil)
  • Polri (Polda, Polres, Polsek)
  • MA & Kemenkumham (Pengadilan Negeri, Tinggi & MA)
  • Kemenkeu dan BI (KPP, KPPN)
  • Kemenag (MIN, MTsn, MAN, KUA)
• Instansi Daerah:
  • Dinas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Sosial, dan Pariwisata
• Kantor pelayanan di daerah, meskipun tunduk pada kebijakan pusat, merupakan instansi daerah

Prinsip Money Follows Functions

• Pendelegasian tugas dan wewenang dari pusat ke daerah harus diikuti dengan pemberian kewenangan pendanaan pelaksanaan tugasnya
• Kewenangan yang diberikan terdiri dari:
  • Kewenangan perpajakan (agar Pemda dapat menarik pajak sendiri)
  • Pemberian dana Transfer ke Daerah (dari APBN ke APBD)
• Prinsip Money follows programs serupa dengan konsep di atas

Desentralisasi Fiskal (HKPD)

• Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara kedua belah pihak
• Pelaksanaannya harus adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang
• Definisi ini tercantum dalam Pasal 1 angka (1), UU No. 1/2022 tentang HKPD

Sejarah Desentralisasi Fiskal

• Peralihan dari sentralisasi ke desentralisasi di Indonesia dipicu oleh pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998
• Era Presiden Soekarno (1945-1968) dan Soeharto (1968-1998) bercorak sentralisasi
• Tuntutan peran lebih besar daerah dalam pembangunan muncul pasca kejatuhan Soeharto
• Pada era Presiden Habibie, UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah disahkan yang kemudian berevolusi menjadi UU HKPD

The Big Bang of Decentralization

• Peralihan dari sentralisasi ke desentralisasi di Indonesia dijuluki "Big Bang" oleh akademisi karena prosesnya yang sangat cepat
• Ciri-cirinya:
  • 2,8 juta PNS beralih status dari pegawai Pusat menjadi pegawai daerah
  • 239 kantor provinsi, 3933 kantor kabupaten/kota, dan lebih dari 16.000 fasilitas publik diserahkan ke daerah
  • Aliran dana pusat ke daerah bertambah, dari SDO menjadi Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK)

Ruang Lingkup HKPD

• HKPD sebagai kebijakan fiskal memiliki ruang lingkup:
  • Local Taxing Power (Perpajakan Daerah), kewenangan daerah memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU HKPD BAB II, Pasal 4-105)
  • Transfer ke Daerah, pemberian uang dari APBN ke APBD (UU HKPD BAB III, Pasal 106-138)
  • Kebijakan yang melibatkan Pusat dan Daerah (Sinergi Fiskal Nasional, dll)

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

• Pajak Daerah:
  • Pungutan/kontribusi wajib kepada Pemda yang bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung
  • Digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat
  • Contoh: PBB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Rokok, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame, dll.
• Retribusi Daerah:
  • Pungutan dari Pemda sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan untuk kepentingan orang pribadi atau badan
  • Contoh: Retribusi Jasa Kesehatan, Retribusi Pasar, Retribusi Terminal, Retribusi Pelayanan Sampah/Kebersihan, dll.

Jenis Pajak Daerah

• Pajak Provinsi:
  • Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
  • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
  • Pajak Alat Berat (PAB)
  • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
  • Pajak Air Permukaan (PAP)
  • Pajak Rokok
  • Opsen Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan)
• Pajak Kabupaten/Kota:
  • Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)
  • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  • Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), contoh: Pajak Hotel
  • Pajak Reklame
  • Pajak Air Tanah (PAT)
  • Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
  • Pajak Sarang Burung Walet
  • Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
  • Opsen Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Jenis Retribusi Daerah

• Retribusi Jasa Umum: Pelayanan kesehatan, kebersihan, parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas.
• Retribusi Jasa Usaha: Penyediaan tempat kegiatan usaha (pasar grosir, pertokoan, dll), pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, tempat parkir khusus, penginapan, pemotongan hewan, jasa kepelabuhanan, rekreasi, penyeberangan, penjualan hasil produksi Pemda, dan pemanfaatan aset daerah.
• Retribusi Perizinan Tertentu: Persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, dan pengelolaan pertambangan rakyat.

Pengertian Dana Transfer

• Dana Transfer adalah dana yang diberikan dari satu level pemerintahan ke level pemerintahan lain
• Contoh:
  • DBH, DAU, dan DAK dari Pusat ke Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota)
  • Dana Desa dari Pusat ke Desa
  • Opsen PKB dari Provinsi ke Kabupaten/Kota
  • Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kabupaten/Kota ke Desa
  • Bantuan Keuangan dari Provinsi ke Kabupaten, Kota dan Desa
  • Bantuan Keuangan dari Provinsi ke Provinsi atau Kab/Kota ke Kab/Kota

Jenis-Jenis Dana Transfer

• Berdasarkan Pasal 106 UU HKPD, terdapat 6 jenis dana transfer:
  • Dana Bagi Hasil (DBH)
  • Dana Alokasi Umum (DAU)
  • Dana Alokasi Khusus (DAK)
  • Dana Otonomi Khusus
  • Dana Keistimewaan
  • Dana Desa
• Instrumen utama dalam HKPD dengan konsep Fiscal Gap (selisih antara kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal)

Konsep Dana Bagi Hasil (DBH)

• DBH adalah bagi hasil sebagian pendapatan pusat kepada daerah penghasil atau pengolah sumber pendapatan negara
• Contoh:
  • DBH PPh dibagikan kepada daerah tempat domisili Wajib Pajak Orang Pribadi
  • DBH Migas dibagikan kepada daerah penghasil tempat produksi Migas
• Instrumen transfer untuk menutup ketimpangan vertikal (vertical fiscal gap) antara Pusat dan Daerah
• Bertujuan agar rakyat di daerah penghasil mendapat manfaat pendapatan negara, serta sebagai penanggulangan eksternalitas negatif

Persentase DBH dalam UU HKPD

• Tabel persentase DBH dalam UU HKPD menunjukkan pembagian DBH antara pusat, provinsi, kabupaten/kota penghasil, kabupaten/kota lainnya dalam provinsi, kota yang berbatasan, dan kabupaten/kota pengolah
• Contoh pendapatan negara yang tidak dibagi hasil: PPN, Pajak Impor, dan PNBP tertentu

Dana Alokasi Umum (DAU)

• DAU adalah dana yang dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah (ketimpangan horizontal)
• Kapasitas Fiskal dihitung dari penjumlahan potensi PAD, alokasi DBH, dan alokasi DAK nonfisik
• Kebutuhan Fiskal dihitung dari kebutuhan pendanaan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

Dana Alokasi Khusus (DAK)

• DAK adalah bagian TKD untuk mendanai program/kegiatan prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik
• Terdiri dari DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan hibah kepada daerah
  • DAK Fisik: Pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik di daerah dengan capaian di bawah rata-rata nasional
  • DAK Nonfisik: Mendukung operasionalisasi layanan publik (BOS, Tunjangan Profesi Guru, dll)
  • Hibah kepada daerah: Hibah pusat ke daerah terkait layanan publik (perbaikan jalan provinsi)

Desentralisasi Asimetris

• Beberapa daerah mendapat perlakuan khusus karena latar belakang politik dan historis tertentu (Desentralisasi Asimetris)
• Bertujuan memberikan perlakuan berbeda demi koherensi atau persatuan nasional, masalah spesifik diselesaikan damai dan disepakati
• Bentuknya: Dana Otonomi Khusus untuk Papua dan Aceh, serta Dana Keistimewaan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta

Dana Desa

• Dana Desa adalah TKD dari pusat ke desa untuk pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan
• Dimulai dengan UU Desa (UU No 6 Tahun 2014) dan PP Dana Desa (PP No 60 Tahun 2014)
• Berkaitan erat dengan janji politik Presiden Jokowi
• Disusun atas konsep Community Driven Development (Pembangunan dengan penekanan pada Komunitas)

Pola Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD)

• Struktur APBN: Pendapatan, Belanja (Belanja K/L, Transfer ke Daerah dan Dana Desa), Pembiayaan
• Struktur APBD Provinsi: Pendapatan (PAD, Pendapatan Transfer), Belanja (Belanja Dinas Provinsi, Transfer ke Kab/Kota, Bantuan Keuangan ke Kab/Kota dan Desa), Pembiayaan
• Struktur APBD Kabupaten/Kota: Pendapatan (PAD, Pendapatan Transfer), Belanja (Belanja Dinas Kab/Kota, Transfer ke Provinsi, Bagi Hasil Pajak ke Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan ke Desa), Pembiayaan
• Struktur APBDesa: Pendapatan (PADes, Pendapatan Transfer), Belanja Desa, Pembiayaan
• Desa tidak memiliki kewenangan perpajakan

Jenis Transfer dari Daerah ke Daerah Lain/Desa

• Bantuan Keuangan: Pemda dapat memberikan bantuan keuangan kepada daerah lain berdasarkan kerja sama atau perjanjian tertentu, tidak berdasarkan formula seperti TKD
• Contoh: Kerja sama pengolahan sampah DKI Jakarta dengan Kota Bekasi menghasilkan Bantuan Keuangan dari DKI sebesar 484 miliar di tahun 2022 dan 128 miliar di tahun 2023, APBD Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Bantuan Keuangan ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Bara