Dasar-Dasar Pengelolaan Investasi Pemerintah

Konsep Dasar Pengelolaan Investasi Pemerintah

• Disampaikan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN pada Januari 2025.

Tujuan Pembelajaran

• Menjelaskan konsep dasar dan klasifikasi utama pembiayaan pemerintah.
• Menjelaskan alasan pemerintah melakukan investasi.
• Menguraikan poin-poin penting dalam pengelolaan investasi pemerintah.
• Membedakan klasifikasi dan bentuk investasi pemerintah.
• Menjelaskan dan menganalisis investasi pemerintah sebagai bagian dari struktur pembiayaan APBN.

Outline

• Membahas posisi investasi pemerintah dalam struktur pembiayaan APBN.
• Mengapa Pemerintah melakukan investasi?
• Sumber dan bentuk investasi pemerintah.
• Bagaimana pengelolaan investasi pemerintah.
• Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan klasifikasi investasi pemerintah.

Posisi Pembiayaan Investasi dalam APBN

• Pembiayaan Investasi merupakan bagian dari Pembiayaan Anggaran.

Pembiayaan Investasi Pemerintah

• Meliputi PMN kepada BUMN.
• PMN kepada Lembaga/Badan Lainnya.
• Investasi kepada BLU.
• Investasi kepada organisasi/LKI/badan usaha internasional.
• Merupakan bagian dari kebijakan fiskal ekspansif yang diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.

Investasi Pemerintah dalam Nomenklatur Keuangan Negara RI

• Struktur pembiayaan anggaran terbagi dalam 5 kelompok: pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya.
• Dalam BA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah mencakup Pembiayaan Investasi dan Kewajiban Penjaminan.
• Dalam APBN 2025, Pembiayaan Investasi dikelompokkan jadi 4 klaster: investasi pada BUMN dan BLU, investasi pada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional, investasi Pemerintah oleh BUN (Nonpermanen), serta klaster Pembiayaan Investasi Lainnya.
• Definisi Investasi Pemerintah menurut PP No. 63/2019 yaitu penempatan sejumlah dana atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Investasi Pemerintah dalam Tata Kelola Keuangan Negara RI

• UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 41): Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
• PP No. 63/2019 tentang Investasi Pemerintah: Pemerintah dapat melakukan investasi non permanen jangka panjang untuk memperoleh manfaat investasi (sosial, ekonomi, dan lainnya) dengan kewenangan dan bentuk investasi yang lebih beragam, pembagian kewenangan (regulasi, supervisi, operasional), peran MK sebagai BUN yang dilaksanakan melalui OIP dalam berbagai bentuk satuan kerja.

Alasan Investasi Pemerintah

• Investasi publik melibatkan pengeluaran untuk aset jangka panjang yang berpotensi meningkatkan produktivitas nasional.
• Pemerintah membangun dan memperkuat aset publik, infrastruktur fisik dan sosial.
• Investasi berarti pembelian aset yang digunakan lebih dari sekali untuk produksi dan penyediaan barang/jasa.
• Meningkatkan produktivitas ekonomi dan mendorong pembangunan jangka panjang yang mendukung pertumbuhan sektor swasta dan stabilitas ekonomi.
• Menjaga keberlanjutan fiskal, memberikan dorongan sementara terhadap ekonomi, dan berdampak jangka panjang pada peningkatan PDB.
• Intervensi pemerintah pada sektor produktif dapat mendorong pertumbuhan dan memitigasi siklus ekonomi.

PP 63/2019 tentang Investasi Pemerintah

• Tujuan: Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
• Prinsip: Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, profesionalisme, dan kehati-hatian.
• Ruang lingkup: Pemerintah pusat.
• Sumber Investasi: APBN, imbal hasil, pendapatan dari layanan/usaha, hibah, dan/atau sumber lain yang sah, yang hasilnya dapat digunakan sebagai penambah pokok/modal investasi.
• Bentuk Investasi: Saham, Surat Utang, Investasi Langsung (pemberian pinjaman, kerja sama investasi, dan bentuk investasi langsung lainnya) dan pinjaman untuk pembangunan infrastruktur.
• Kewenangan : Regulasi oleh Menkeu, supervisi oleh Komite Investasi Pemerintah, operasional oleh Menkeu yang menetapkan BLU Pengelola Dana, BLU Lainnya, BUMN dan Badan Hukum Lainnya.
• Tata Kelola: Penyusunan kebijakan dan rencana investasi oleh KIP dan operator, penilaian kewajaran, divestasi, pelaporan, pengawasan dan fiduciary duties.
• Manajemen risiko: Penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal.
• PMN: Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk PMN ke organisasi/lembaga keuangan internasional (sebagai bridging pengaturan).
• Amanat UU 1/2004: Investasi Pemerintah (IP) adalah inti dari fungsi treasury (perbendaharaan).
• PP 63/2019: Memberikan perluasan ruang lingkup IP dari segi pelaku dan instrumen dengan payung hukum yang memadai untuk pelaksanaan investasi oleh OIP serta pengaturan yang lebih jelas mengenai siklus pengelolaan IP.

Manfaat Investasi Pemerintah

• Ekonomi: Penambahan nilai finansial secara langsung maupun tidak langsung, peningkatan kualitas, dan/atau pendorong pertumbuhan sektor tertentu.
• Sosial: Peningkatan pelayanan Pemerintah di masyarakat luas atau golongan tertentu, contohnya tersedianya lapangan kerja, penggerak ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas hidup dan penghasilan, serta infrastruktur sosial.
• Lainnya: Manfaat lingkungan (misalnya investasi dalam energi terbarukan) dan manfaat politik (penguatan hubungan internasional).

Sumber dan Bentuk Investasi Pemerintah

• Sumber berasal dari APBN, imbal hasil, pendapatan dari layanan/usaha, hibah, dan sumber lain yang sah, yang hasilnya dapat digunakan sebagai penambah pokok/modal investasi.
• Bentuk investasi meliputi:
  • Saham (tercatat/diperdagangkan maupun tidak tercatat).
  • Surat Utang Negara (SUN).
  • Investasi Langsung (pemberian pinjaman, kerja sama investasi, dll).

Contoh Investasi Pemerintah

• PMN pada PT Hutama Karya untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
• Investasi ke BLU LMAN untuk pembebasan lahan proyek infrastruktur.
• Pemerintah melakukan buyback SUN.
• Endowment fund Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola BLU LPDP.

Bagan Alur Siklus Pengelolaan Investasi Pemerintah

• Perencanaan: KIP menyusun kebijakan dan renstra, BLU menyusun rencana, dan BUMN/BHL mengusulkan alokasi.
• Pelaksanaan: investasi Saham dan Surat Utang mempertimbangkan tujuan, risiko, imbal hasil, alokasi aset, dilakukan tenaga ahli, sementara investasi langsung berupa pinjaman berdasarkan CBA.
• Pengawasan.
• Pelaporan.

Siklus Pengelolaan-Lanjutan

• Pembebasan tanggung jawab pimpinan/direksi OIP jika terjadi penurunan nilai investasi, apabila dapat membuktikan beberapa hal yaitu:

  • Kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
  • Sudah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai tujuan IP.
  • Tidak punya kepentingan yang bertentangan.
  • Telah melakukan tindakan atau pencegahan yang diperlukan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

• Pembebasan tanggung jawab KIP yaitu jika:

  • Telah melakukan fungsi supervisi dengan iktikad baik dan sesuai dengan tujuan IP.
  • Tidak punya benturan kepentingan dengan pengelolaan IP oleh OIP.
  • Telah memberikan nasehat kepada OIP untuk mencegah kerugian.

• OIP harus memastikan pelaksanaan IP sesuai dengan ketentuan per Undang-Undangan.

• KIP bertugas mengawasi pengelolaan Investasi Pemerintah.

Manajemen Risiko & Pengendalian Internal

• OIP wajib menerapkan manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif dan efisien. Langkah-langkahnya:

  • Identifikasi, Penilaian, dan Pengendalian risiko.
  • Sistem pelaporan risiko.
  • Toleransi risiko dan strategi investasi.

• Tindakan pengendalian internal:

  • Pengendalian lingkungan.
  • Penilaian risiko.
  • Pengendalian kegiatan.
  • Informasi dan komunikasi.

• Detail lebih lanjut akan diatur oleh Peraturan Menteri atau peraturan perundang-undangan.

LKPP - Klasifikasi Investasi Pemerintah

• LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) mengklasifikasikan investasi pemerintah dalam neraca dan laporan arus kas.
• Neraca mencakup aset lancar dan investasi jangka panjang (permanen dan non-permanen).
• Laporan Arus Kas mencatat arus kas masuk (penerimaan) dan arus kas keluar (pengeluaran) terkait investasi.

Contoh Soal Evaluasi

• Menyajikan data alokasi pembiayaan investasi tahun berjalan dan fokus kebijakan pembiayaan investasi menurut uraian pada Nota Keuangan.
• Menyebutkan lima Operator Investasi Pemerintah, ringkasan ruang lingkup tugas, dan kewenangannya.
• Memberikan contoh dan penjelasan singkat dari masing-masing pos investasi pada LKPP, misalnya investasi jangka pendek, investasi jangka panjang non permanen, investasi jangka panjang permanen, penerimaan investasi pemerintah, dan pengeluaran investasi pemerintah.